PDF Direktorat Jenderal Pajak, kementerian keuangan -kementerian keuangan republik indonesia direktorat jenderal - KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAFTAR BENTUK SPT MASA PPN 1111




Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7


Like and share and download

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAFTAR BENTUK SPT MASA PPN 1111

kementerian keuangan republik indonesia direktorat jenderal

Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-44/PJ/2010 Tanggal : 6 Oktober 2010 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAFTAR BENTUK SPT MASA PPN 1111 1. Formulir

Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-44/PJ/2010 Tanggal : 6 Oktober 2010 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAFTAR BENTUK SPT MASA PPN 1111 1. Formulir 2 Jan 2018 Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230 PMK 07 2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi  19 Sep 2018 Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN); 6

Related PDF

kementerian keuangan republik indonesia direktorat jenderal

2 Jan 2018 Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230 PMK 07 2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi 
PDF

kementerian keuangan republik indonesia - Kemenkeu

19 Sep 2018 Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN); 6
PDF

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - PB Taxand

31 Mar 2019 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SALINAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL 
PDF

kementerian keuangan republik indonesia direktorat jenderal pajak

3 Okt 2018 Menimbang a bahwa telah terjadi bencana alam berupa gempa bumi dan tsunami di wilayah Donggala, Palu, dan sekitarnya; b bahwa 
PDF

kementerian keuangan republik indonesia direktorat jenderal pajak

25 Ags 2018 Menimbang a bahwa telah ditetapkan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Alam Gempa Bumi di Pulau Lombok Provinsi Nusa
PDF

wwwjdihkemenkeugoid - Biro Sumber Daya Manusia

Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 20 17, Tambahan Lembaran Negara di lingkungan Kementerian Keuangan selain Direktorat Jenderal Pajak; b
PDF

kementerian keuangan republik indonesia direktorat jenderal

19 Feb 2019 A Umum Dalam rangka pencairan dana yang bersumber dari setoran terpusat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Sadan 
PDF

BUPATI TANGERANG PROVINSI BANTEN PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANGERANG, Menimbang : a. bahwa

PDF bupati tangerang provinsi banten peraturan bupati tangerang nomor tangerangkab go id tangerangkab Perbup 2070 20Tahun 202017 20SBK 20KEEMPAT pdf PDF bupati tangerang provinsi banten peraturan bupati tangerang nomor tangerangkab go id tangerangkab Perbup 2030 20tahun 202017 20tentang 20RKPD 202018 p

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.1881, 2015 KEMENKEU. Pembiayaan. Proyek/kegiatan. Surat Berharga. Syariah Negara. Penerbitan. Pencabutan. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 220 /PMK.08/2015

PDF berita negara republik indonesia Ditjen PPditjenpp kemenkumham go id arsip bn 2018 bn217 2018 pdf PDF berita negara republik indonesia Ditjen PPditjenpp kemenkumham go id arsip bn 2018 bn1392 2018 pdf PDF berita negara republik indonesia Bphn

1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Dalam upaya meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat, dana sangat penting untuk memenuhi segala kebutuhan hidup serta menggerakkan roda perekonomian.

Upaya peningkatan kualitas pendidikan dasar menjadi tugas dan tangung jawab Berdasarkan latar belakang di atas identifikasi masalah dalam penelitian ini BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Peningkatan mutu pendidikan, khususnya pada dan kemampuan megembangkan inovasi dalam meningkatkan mutu upaya

  1. BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang Upaya peningkatan
  2. BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Peningkatan mutu
  3. BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Upaya untuk
  4. 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Upaya meningkatkan
  5. 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Upaya
  6. 1 I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Upaya meningkatkan
  7. 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Upaya
  8. 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam upaya
  9. BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah
  10. 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Dalam

ONTOLOGI, EPISTEMOLOGI DAN AXIOLOGI DALAM PEMBIAYAAN PENDIDIKANN

Lampiran Surat No : 2679/E52/PL/2013 Tanggal : 28 Agustus 2013

TUGAS MATA KULIAH FILSAFAT ADMINISTRASI PENDIDIKAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS GALUH ONTOLOGI, EPISTEMOLOGI DAN AXIOLOGI DALAM PEMBIAYAAN PENDIDIKANN Namaa NPM Kelas Dosen : Pipin Piniman : 82321314086

celotehduajari files wordpress 2013 11 print 12 18 2013 1 oleh pipin piniman ontologi, epistemologi dan axiologi pembiayaan pendidikan mata kuliah filsafat pendidikan pasca sarjana universitas galuh celotehduajari files wordpress 2013 11 researchgate profile Norizan Hassan Kelestarian Alam Sekitar dan Pembiayaan

Psikologi Bermain Anak Usia Dini. PrenadaMedia Group

DAFTAR PUSTAKA Dimyati John 2013 Metodelogi Penelitian

Psikologi Bermain Anak Usia Dini Sanksi Pelanggaran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang HAK CIPTA, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 jo. Undang-Undang N0. 12 Tahun 1997,

Perkembangan Anak Usia Dini Jakarta Kencana Prenada Media Group Dini Yogyakarta Tiara Wacana Mutiah, Diana 2010 Psikologi Bermain Anak Usia  MENINGKATKAN KOSAKATA BAHASA INGGRIS ANAK MELALUI MEDIA Jakarta Kencana Prenada Media Group

  1. efektifitas penggunaan metode bermain di paud
  2. Perkembangan Anak
  3. Perkembangan Anak Usia Dini
  4. pengaruh bermain pura-pura terhadap kreativitas anak prasekolah
  5. Psikologi Perkembangan
  6. BAB II LANDASAN TEORI A. Teori Pembelajaran Anak
  7. MENGOPTIMALKAN PERKEMBANGAN KOGNITIF ANAK MELALUI
  8. Pendidikan Anak-Anak
  9. MENINGKATKAN KECERDASAN INTERPERSONAL ANAK USIA
  10. JURUSAN PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Populasi Ternak Menurut Provinsi dan Jenis Ternak (Ribu Ekor),

http://jabarbpsgoid - Satu Data Pembangunan Jawa Barat

Babi Aceh 0.20 0.20 0.10 0.10 - - - - 0.30 0.30 0.30 3.30 4.19 4.07 4.14 Sumatera Utara 787.20 807.40 828.00 849.20 871.00 809.70 822.80 758.50 733.90 734.00 660.70 749.40 866.21 978.72 989.12 Sumatera

PDF bps go id the United Nations unstats un Indonesia 20Environment 20Statistics 20of 20Indonesia 202015 pdf PDF STATISTIK INDONESIA 2015 Statistical Yearbook of Indonesia 2015istmat info files uploads statistical yearbook of

  1. populasi ternak di indonesia
  2. konsumsi daging ayam di indonesia 2017 pdf
  3. data konsumsi daging sapi di indonesia 2017
  4. statistik peternakan 2017 pdf
  5. statistik peternakan dan kesehatan hewan 2018
  6. kebutuhan daging sapi nasional 2018 pdf
  7. statistik peternakan 2018 pdf
  8. konsumsi daging ayam di indonesia 2018

BAB II GAMBARAN UMUM UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ISLAM BATIK SURAKARTA 2.1 Sejarah singkat UPT. Perpustakaan Universitas Islam Batik (UNIBA) Surakarta merupakan salah satu unit pendukung utama proses

PDF II 1 BAB II GAMBARAN UMUM II 1 Perpustakaan Perguruan Tinggi repository unair ac id 29733 3 12 BAB 20II pdf PDF BAB II GAMBARAN UMUM UPT PERPUSTAKAAN INSTITUT SENI abstrak ta uns ac id wisuda upload D1813029 bab2 pdf PDF BAB II

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 52 TAHUN 2017 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

PDF bagan susunan organisasi ulp landasan yuridis tujuan setda kulonprogokab go id ulp upload LEAFLET ULP pdf PDF pembentukan organisasi dan data kerja kantor layanan pengadaan jdih mubakab NOMOR 205 PEMBENTUKAN 20ORGANISASI 20DAN 20DATA 20KERJ PDF bupati i(atii{gai JDIH

ANGGARAN DASAR (AD) DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART) KELUARGA MAHASISWA MAGISTER ILMU HUKUM PEMBUKAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah

Dengan dilandasi Jiwa Perwira, Setia, Progresif, Ramah Tamah, Jiwa Seimbang dan Patriot, maka disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga  Anggaran Rumah Tangga Bab VI SUSUNAN ORGANISASI Pasal9 1 a Dewan Pimpinan Ranting ialah kesaluan anggota dan tingkat kepemlmpinan di  Alasan itulah

  1. ANGGARAN DASAR dan ANGGARAN RUMAH TANGGA
  2. anggaran dasar
  3. ad
  4. Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga
  5. DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
  6. ANGGARAN DASAR ASOSIASI ANALIS KEBIJAKAN INDONESIA
  7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan
  8. anggaran rumah tangga perkumpulan ahli manajemen jaminan dan
  9. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai keadilan
  10. STRUKTURASI ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH
Home back500501 502503504505 Next

Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-44/PJ/2010 Tanggal : 6 Oktober 2010 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAFTAR BENTUK SPT MASA PPN Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) (F )

Formulir 1111 AB

Formulir 1111 B1

KETENTUAN UMUM KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PETUNJUK UMUM PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang KUP), hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah sebagai berikut: 1

Setiap PKP wajib mengisi dan menyampaikan SPT Masa PPN dengan benar, lengkap, dan jelas serta menandatanganinya

SPT Masa PPN ditandatangani oleh PKP atau orang yang diberi kuasa menandatangani sepanjang dilampiri dengan surat kuasa khusus

PKP harus mengambil sendiri formulir SPT Masa PPN ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)/Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) atau dengan cara mengunduh (download) melalui laman 4

Penyampaian SPT Masa PPN dilakukan secara langsung ke KPP tempat PKP dikukuhkan atau KP2KP atau tempat lain yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak

Selain disampaikan secara langsung, SPT Masa PPN dapat disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman atau dengan cara lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK

Setiap PKP yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Masa PPN atau menyampaikan SPT Masa PPN dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar

FUNGSI SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) Dalam sistem self assessment, SPT Masa PPN berfungsi sebagai sarana bagi PKP untuk mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dan melaporkan tentang:

Pengusaha yang berstatus sebagai pemungut PPN juga diwajibkan melaporkan PPN yang telah dipungut dengan menggunakan formulir SPT Masa PPN untuk Pemungut PPN

BENTUK DAN ISI SPT MASA PPN 1111 SPT Masa PPN 1111 terdiri dari: 1

Induk SPT Masa PPN

Lampiran SPT Masa PPN, baik dalam bentuk formulir kertas (hard copy) atau data elektronik, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang masing-masing diberi nomor, kode, dan nama formulir

Nomor, kode dan nama formulir SPT Masa PPN 1111 adalah sebagai berikut: No Nomor dan No Nomor dan Kode Formulir ( F ) AB ( D') A1 ( D') A2 ( D') Nama Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Induk SPT Masa PPN Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan Daftar Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud, dan/atau JKP Keterangan Lampiran SPT Masa PPN sebagai Sub Induk SPT Masa PPN (memuat keterangan rekapitulasi penyerahan, perolehan dan penghitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan) Lampiran SPT Masa PPN untuk melaporkan Pemberitahuan Ekspor Barang, Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Daftar Pajak Keluaran atas Lampiran SPT Masa PPN untuk melaporkan: Penyerahan Dalam Negeri

    • - Faktur Pajak selain Faktur Pajak yang menurut Dengan Faktur Pajak ketentuan diperkenankan untuk tidak mencantumkan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual, yang diterbitkan
    • dan/atau
    • - Nota Retur/Nota Pembatalan yang diterima B1 Daftar Pajak Masukan yang Lampiran SPT Masa PPN untuk melaporkan

( D') B2 (D ) B3 (D ) Dapat Dikreditkan atas Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri Pemberitahuan Impor Barang atas impor Barang Kena Pajak dan/atau SSP atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean Lampiran SPT Masa PPN untuk melaporkan:

    • - Faktur Pajak yang dapat dikreditkan, yang diterima
    • dan/atau
    • - Nota Retur/Nota Pembatalan atas pengembalian Barang Kena Pajak/pembatalan Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan, yang diterbitkan Daftar Pajak Masukan yang Tidak Lampiran SPT Masa PPN untuk melaporkan: Dapat Dikreditkan atau yang
    • - Faktur Pajak yang tidak dapat dikreditkan atau Mendapat Fasilitas mendapat fasilitas, yang diterima
    • dan/atau
    • - Nota Retur/Nota Pembatalan atas pengembalian Barang Kena Pajak/pembatalan Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan atau mendapat fasilitas, yang diterbitkan SPT Masa PPN 1111 ini wajib digunakan oleh setiap PKP selain PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan, untuk pelaporan SPT Masa PPN mulai Masa Pajak Januari D

HAL-HAL PENTING YANG PERLU DIKETAHUI 1

YANG WAJIB MENGISI SPT MASA PPN 1111 Setiap PKP wajib mengisi dan menyampaikan SPT Masa PPN 1111 ini, kecuali PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) dan ayat (7a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Undang-Undang PPN)

Khusus bagi PKP yang menghasilkan Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah, dalam hal PKP yang bersangkutan melakukan penyerahan BKP yang tergolong mewah maka kolom PPnBM pada masing-masing formulir juga harus diisi

TATA CARA PEROLEHAN, PENGISIAN DAN PENCETAKAN SPT MASA PPN 1111 a

Formulir Induk SPT Masa PPN 1111 beserta Lampirannya dalam bentuk formulir kertas (hard copy) dan Aplikasi Pengisian SPT (e-spt) dapat diperoleh dengan cara: 1) diambil di KPP atau KP2KP

atau 4) disediakan oleh Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (khusus e-spt)

PKP dapat mengisi SPT Masa PPN 1111 dan Lampirannya dalam bentuk formulir kertas (hard copy) dengan cara: 1) ditulis tangan dengan menggunakan huruf balok (bukan huruf sambung)

atau 2) diketik dengan menggunakan mesin ketik

Pengisian data pada SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk formulir kertas (hard copy) juga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Pengisian data pada Induk dan Lampiran SPT Masa PPN tidak boleh melebihi baris dan/atau kolom yang telah disediakan dan harus dituliskan dalam satu baris

Nama Penjual : PT

Cahaya Buana Terang Indonesia Jaya Perkasa, pada Lampiran SPT Masa PPN dapat ditulis PT Cahaya Buana TIJP agar tertampung di dalam kolom/baris Nama Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/Pemberi JKP

Untuk pengisian SPT dengan menggunakan tulisan tangan atau mesin ketik, PKP diperbolehkan untuk mengisi data NPWP pada kolom atau baris tanpa menggunakan tanda baca, kecuali untuk identitas NPWP yang sudah disediakan formatnya pada formulir

NPWP dapat ditulis atau d

Penggunaan formulir SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk PDF mengikuti ketentuan sebagai berikut: 1) PKP dapat mencetak/print formulir SPT Masa PPN 1111 langsung dari file PDF yang telah disediakan, selama memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut: a) Dicetak dengan menggunakan kertas folio/f4 dengan berat minimal 70 gram

b) Pengaturan ukuran kertas pada printer menggunakan ukuran kertas (paper size) 8,5 x 13 inci (215 x 330 mm)

c) Tidak menggunakan printer dotmatrix

Di samping pedoman tersebut, terdapat petunjuk pencetakan yang harus diikuti, yang tersimpan dalam bentuk file PDF dengan nama readme

menyampaikannya ke KPP atau KP2KP

Catatan: Untuk memudahkan pengisian SPT Masa PPN 1111, diminta agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a

Cara pengisian SPT Masa PPN 1111 dimulai dari Lampiran SPT Masa PPN 1111 yang terdiri dari Formulir 1111 A1, Formulir 1111 A2, Formulir 1111 B1, Formulir 1111 B2, Formulir 1111 B3, dan Formulir 1111 AB

Setelah Lampiran SPT Masa PPN 1111 terisi, kemudian dipindahkan ke Induk SPT Masa PPN b

SPT Masa PPN 1111 dibuat rangkap 2 (dua), yaitu: 1) lembar ke-1 : untuk KPP

dan 2) lembar ke-2 : untuk PKP

Jumlah Rupiah PPN atau PPN dan PPnBM dihitung dalam satuan Rupiah penuh (dibulatkan ke bawah)

Dalam hal jumlah Rupiah adalah NIHIL karena: 1) tidak ada nilainya

atau 2) penjumlahan dan/atau pengurangan Rupiah menghasilkan NIHIL, maka dalam lajur kolom jumlah Rupiah yang bersangkutan ditulis angka 0 (Nol)

Sebelum disampaikan ke KPP, KP2KP, atau tempat lain yang ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak, SPT Masa PPN 1111 harus ditandatangani, diberi nama jelas, jabatan dan cap perusahaan

SPT Masa PPN 1111 yang disampaikan namun tidak ditandatangani, dikategorikan sebagai SPT yang tidak lengkap dan dianggap tidak disampaikan

Dalam hal terdapat kesulitan dalam pengisian SPT Masa PPN 1111, PKP dapat menghubungi pegawai Direktorat Jenderal Pajak di KPP atau KP2KP

TATA CARA PENYETORAN PPN ATAU PPN DAN PPnBM, PELAPORAN DAN PENYAMPAIAN SPT MASA PPN 1111 a

Batas Waktu Penyetoran PPN atau PPN dan PPnBM 1) PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak, harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT Masa PPN 1111 disampaikan

Batas Waktu Pelaporan SPT Masa PPN ) SPT Masa PPN 1111 harus disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak

Tempat Pelaporan SPT Masa PPN ) KPP

  • 2) KP2KP
  • atau 3) tempat lain yang ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak

    Cara Pelaporan dan Penyampaian SPT Masa PPN ) SPT Masa PPN 1111 dapat disampaikan oleh PKP dengan cara: a) manual, yaitu: i

    disampaikan langsung ke KPP, KP2KP, atau tempat lain yang ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak, dan atas penyampaian SPT Masa PPN 1111 tersebut PKP akan menerima tanda bukti penerimaan

    disampaikan melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi atau perusahaan jasa kurir, dengan bukti pengiriman surat

    Bukti pengiriman surat tersebut dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan SPT, sepanjang SPT tersebut lengkap, atau b) elektronik (e-filing), yaitu melalui sistem online yang real time melalui satu atau beberapa perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, yang tata cara penyampaiannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 47/PJ/2008 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan Secara Elektronik (e-filing) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) dan perubahan/penggantinya

    U M U M PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR 1111 A1 DAFTAR EKSPOR BKP BERWUJUD, BKP TIDAK BERWUJUD, DAN/ATAU JKP (D ) 1

    Formulir 1111 A1 berisi daftar ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud, dan/atau JKP

    Bagi PKP yang menyampaikan SPT Masa PPN dalam bentuk formulir kertas (hard copy), dalam hal tidak ada data yang dilaporkan dalam formulir ini, formulir ini tidak perlu diisi dan tidak perlu dilampirkan pada Induk SPT Masa PPN

    PETUNJUK PENGISIAN 1

    BAGIAN IDENTITAS

    Dalam hal nama PKP yang tercantum pada Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak tidak mencukupi untuk baris yang disediakan dalam formulir, maka penulisan identitas hanya sampai batas yang telah disediakan

    Nama PKP PT Mitra Raya Abadi Nusa Pala Kencana Indonesia dapat ditulis menjadi: NAMA PKP : PT Mitra Raya Abadi Nusa Pala Kenc

  • - NPWP :
  • Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sesuai dengan yang tercantum pada Surat Keterangan Terdaftar yang juga berfungsi sebagai Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP)

    NPWP : MASA : s

    Untuk SPT Masa PPN Pembetulan, diisi dengan Masa Pajak yang dibetulkan

    Masa Pajak Januari 2011, diisi sebagai berikut: MASA : 0 1 s

    Masa Pajak Januari s

    d Maret 2011, diisi sebagai berikut: MASA : 0 1 s

    d Hanya diisi oleh PKP yang menggunakan jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) bulan kalender (Pasal 2A Undang-Undang KUP)

    BAGIAN ISI Pembetulan kesatu Masa Pajak Januari 2011 diisi sebagai berikut: Pembetulan Ke : 1 ( Satu )

    Dokumen Tertentu yang dimaksud dalam formulir ini adalah dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, berupa: a

    PEB yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut, untuk ekspor BKP Berwujud

    Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud yang dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, untuk ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud

    Ekspor BKP Tidak Berwujud EBKP Kolom Tanggal Diisi dengan tanggal yang tercantum dalam PEB atau Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dengan format dd-mm-yyyy

    Tanggal PEB diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah tanggal 11 Juli 2011, ditulis menjadi Kolom DPP (Rupiah) a

    Untuk ekspor BKP Berwujud, kolom ini diisi dengan nilai ekspor yang tercantum dalam PEB yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

    Untuk ekspor BKP Tidak Berwujud dan ekspor JKP, kolom ini diisi dengan nilai Penggantian yang tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud

    Jumlah Dasar Pengenaan Pajak (DPP) diisi dengan jumlah rupiah penuh tanpa tanda koma (,) dan tanpa Rp (Rupiah)

    Nilai Ekspor sebesar Seratus Juta Rupiah ditulis menjadi Kolom Keterangan Diisi dengan keterangan sebagai berikut: a

    BKP untuk ekspor BKP Berwujud

    BKP TB untuk ekspor BKP Tidak Berwujud

    JKP untuk ekspor JKP

    A dan Induk SPT Masa PPN Formulir 1111 butir I

    Catatan:

    PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR 1111 A2 DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK (D ) A

    U M U M 1

    Formulir 1111 A2 berisi daftar Pajak Keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan Faktur Pajak

    Formulir ini juga digunakan untuk melaporkan penyerahan dalam negeri yang menggunakan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP serta Nota Retur pengembalian BKP atau Nota Pembatalan JKP yang diterima oleh PKP

    Bagi PKP yang menyampaikan SPT Masa PPN dalam bentuk formulir kertas (hard copy), dalam hal tidak ada data yang dilaporkan dalam formulir ini, formulir ini tidak perlu diisi dan tidak perlu dilampirkan pada Induk SPT Masa PPN

    PETUNJUK PENGISIAN 1

    BAGIAN IDENTITAS

    Dalam hal nama PKP yang tercantum pada Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak tidak mencukupi untuk baris yang disediakan dalam formulir, maka penulisan identitas hanya sampai batas yang telah disediakan

    Nama PKP PT Mitra Raya Abadi Nusa Pala Kencana Indonesia dapat ditulis menjadi: NAMA PKP : PT Mitra Raya Abadi Nusa Pala Kenc

  • - NPWP :
  • Diisi dengan NPWP sesuai dengan yang tercantum pada Surat Keterangan Terdaftar yang juga berfungsi sebagai NPPKP

    NPWP : MASA : s

    Masa Pajak Januari 2011, diisi sebagai berikut: MASA : 0 1 s

    Masa Pajak Januari s

    d Maret 2011, diisi sebagai berikut: MASA : 0 1 s

    d Hanya diisi oleh PKP yang menggunakan jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) bulan kalender (Pasal 2A Undang-Undang KUP)

      • - Pembetulan Ke : ( ) Untuk SPT Masa PPN Pembetulan maka baris ini diisi dengan angka kesekian kali melakukan pembetulan

    BAGIAN ISI Pembetulan kesatu Masa Pajak Januari 2011 diisi sebagai berikut: Pembetulan Ke : 1 ( Satu )

      • - Kolom Nomor Cukup jelas
      • - Kolom Nama Pembeli BKP/ Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP Diisi dengan nama pembeli BKP/penerima manfaat BKP Tidak Berwujud/penerima JKP (termasuk Pemungut PPN) sesuai dengan nama yang tercantum dalam Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak

    Dalam hal Nota Retur/Nota Pembatalan, kolom ini diisi dengan nama Wajib Pajak yang menerbitkan Nota Retur/Nota Pembatalan

    Dalam hal Faktur Pajak yang diterbitkan tidak mencantumkan identitas nama pembeli, maka kolom ini tidak diisi

      • - Kolom NPWP/Nomor Paspor Diisi dengan NPWP pembeli BKP/penerima manfaat BKP Tidak Berwujud/penerima JKP (termasuk Pemungut PPN)

    Dalam hal Faktur Pajak yang diterbitkan tidak mencantumkan identitas NPWP pembeli, maka kolom ini diisi dengan angka (angka nol sebanyak lima belas digit)

    Dalam hal PKP melakukan penyerahan BKP kepada turis asing, kolom ini diisi dengan nomor paspor turis asing yang bersangkutan

    PKP yang melakukan penyerahan kepada turis asing adalah PKP yang masuk dalam skema restitusi kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri berdasarkan Pasal 16E Undang-Undang PPN

    NPWP : Nomor Paspor : F Kolom Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan Kolom ini dipecah menjadi 2 (dua) yaitu kolom Kode dan Nomor Seri dan kolom Tanggal

      • - Kolom Kode dan Nomor Seri Diisi dengan Kode dan Nomor Seri yang tercantum dalam Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai kode dan nomor seri Faktur Pajak atau diisi dengan Kode dan Nomor Seri yang tercantum dalam dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak

    Dalam hal Nota Retur/Nota Pembatalan, kolom ini diisi dengan nomor Nota Retur/Nota Pembatalan yang tercantum pada Nota Retur/Nota Pembatalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK

    • 03/2010 tentang Tata Cara Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak yang Dikembalikan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kena Pajak yang Dibatalkan dan perubahannya/penggantinya

    Faktur Pajak Nota Retur RET Kolom Tanggal Diisi dengan tanggal yang tercantum dalam Faktur Pajak/dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak/Nota Retur/Nota Pembatalan, dengan format dd-mm-yyyy

      • - Tanggal Faktur Pajak 20 Juli 2011 ditulis menjadi Tanggal Nota Retur 6 September 2011 ditulis menjadi PPnBM
      • - Kolom DPP (Rupiah), kolom PPN (Rupiah), kolom PPnBM (Rupiah) Diisi dengan nilai DPP, PPN, dan PPnBM yang tercantum dalam Faktur Pajak/dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak /Nota Retur/Nota Pembatalan

    Dalam hal Nota Retur/Nota Pembatalan, nilai DPP, PPN, dan PPnBM ditulis dalam tanda kurung ( ) sebagai pengurang

    Kolom PPnBM (Rupiah) hanya diisi jika PKP adalah pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah dan melakukan penyerahan BKP yang tergolong mewah pada Masa Pajak yang bersangkutan

    Jumlah DPP, PPN, dan PPnBM diisi dengan jumlah rupiah penuh tanpa tanda koma (,) dan tanpa Rp (Rupiah)

    Contoh : DPP PPN

    Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur Diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti dalam hal terdapat Faktur Pajak Pengganti atau diisi dengan kode dan nomor seri Faktur Pajak atas BKP yang dikembalikan atau JKP yang dibatalkan dalam hal terdapat Nota Retur/Nota Pembatalan

    CONTOH APABILA TERDAPAT PEMBATALAN FAKTUR PAJAK, PENGGANTIAN FAKTUR PAJAK, BKP YANG DIRETUR/DIKEMBALIKAN ATAU JKP YANG DIBATALKAN

    Contoh Apabila Terdapat Pembatalan Faktur Pajak a

    Pada tanggal 1 Januari 2011 PT Bagus (PKP Penjual) melakukan penjualan BKP kepada PT Cantik (PKP Pembeli) dengan harga jual sebesar Rp ,00

    Pada tanggal 1 Januari 2011 PT Bagus menerbitkan Faktur Pajak dengan DPP sebesar Rp ,00 dan PPN sebesar Rp ,00

    Pada tanggal 25 Februari 2011 PT Cantik membatalkan pembelian, sehingga PT Bagus harus melakukan pembatalan Faktur Pajak

    Sebagai konsekuensi dari pembatalan tersebut, maka: 1) PT Bagus melakukan hal sebagai berikut: a) Dalam hal PT Bagus belum melaporkan Faktur Pajak tersebut dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2011, maka PT Bagus harus tetap melaporkan Faktur Pajak tersebut dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2011 pada formulir 1111 A2 dengan mengisi nilai 0 (nol) pada kolom DPP (Rupiah) dan kolom PPN (Rupiah)

    b) Dalam hal PT Bagus telah melaporkan Faktur Pajak tersebut dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2011 sebagai Faktur Pajak Keluaran dengan nilai DPP sebesar Rp ,00 dan PPN sebesar Rp ,00, maka PT Bagus harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2011 dengan cara melaporkan Faktur Pajak tersebut pada formulir 1111 A2 dengan mengisi nilai 0 (nol) pada kolom DPP (Rupiah) dan kolom PPN (Rupiah)

    • 2) Dalam hal PT Cantik telah melaporkan Faktur Pajak tersebut dalam SPT Masa PPN

    sebagai Faktur Pajak Masukan dengan nilai DPP sebesar Rp ,00 dan PPN sebesar Rp ,00, maka PT Cantik harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak yang bersangkutan dengan cara melaporkan Faktur Pajak tersebut pada formulir 1111 B2 dengan mengisi nilai 0 (nol) pada kolom DPP (Rupiah) dan kolom PPN (Rupiah)

    Contoh Apabila Terdapat Penggantian Faktur Pajak a

    Pada tanggal 28 Februari 2011 PT Cerdik (PKP Penjual) melakukan penjualan BKP kepada PT Pandai (PKP Pembeli) dengan harga jual sebesar Rp ,00

    Pada tanggal 28 Februari 2011 PT Cerdik menerbitkan Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri , DPP sebesar Rp ,00

    Faktur Pajak tersebut telah dilaporkan oleh PT Cerdik pada SPT Masa PPN Masa Pajak Februari d

    Pada tanggal 11 Juli 2011 diketahui bahwa harga jual sebenarnya adalah sebesar Rp ,00

    Atas kesalahan tersebut, pada tanggal 15 Juli 2011 PT Cerdik menerbitkan Faktur Pajak Pengganti dengan Kode dan Nomor Seri , DPP sebesar Rp ,00

    Sebagai konsekuensi dari penerbitan Faktur Pajak Pengganti tersebut, maka: 1) PT Cerdik melakukan dua hal sebagai berikut: a) melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2011 untuk melaporkan Faktur Pajak Pengganti tersebut pada formulir 1111 A2 dengan cara sebagai berikut: Kolom Kode dan Nomor Seri diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Pengganti ( )

    Kolom Tanggal diisi dengan tanggal Faktur Pajak Pengganti ( )

    Kolom DPP (Rupiah) diisi dengan nilai dan kolom PPN (Rupiah) diisi dengan nilai

    Kolom Kode dan No

    Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti ( )

    Faktur Pajak yang diganti tidak perlu dilaporkan lagi pada SPT Masa PPN Pembetulan Masa Pajak Februari 2011

    dan b) melaporkan Faktur Pajak Pengganti dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Juli 2011 pada formulir 1111 A2 dengan cara sebagai berikut: Kolom Kode dan Nomor Seri diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Pengganti ( )

    Kolom Tanggal diisi dengan tanggal Faktur Pajak Pengganti ( )

    Kolom DPP (Rupiah) dan kolom PPN (Rupiah) diisi dengan nilai 0 (nol)

    Kolom Kode dan No

    Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti ( )

    Kolom Tanggal diisi dengan tanggal Faktur Pajak Pengganti ( )

    Kolom DPP (Rupiah) diisi dengan nilai dan kolom PPN (Rupiah) diisi dengan nilai

    Kolom Kode dan No

    Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti ( )

    Faktur Pajak yang diganti tidak perlu dilaporkan lagi pada SPT Masa PPN Pembetulan

    Contoh Apabila Terdapat Penggantian Faktur Pajak Pada Masa Yang Sama a

    Pada tanggal 6 September 2011 PT Pelangi (PKP Penjual) melakukan penjualan BKP kepada PT Bintang (PKP Pembeli) dengan harga jual sebesar Rp ,00

    Pada tanggal 6 September 2011 PT Pelangi menerbitkan Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri , DPP sebesar Rp ,00

    Pada tanggal 29 September 2011 diketahui bahwa harga jual sebenarnya adalah sebesar Rp ,00

    Atas kesalahan tersebut PT Pelangi menerbitkan Faktur Pajak Pengganti pada tanggal 29 September 2011 dengan Kode dan Nomor Seri , DPP sebesar Rp ,00 dan PPN sebesar Rp ,00

    Sebagai konsekuensi dari penerbitan Faktur Pajak Pengganti tersebut, maka: 1) PT Pelangi melaporkan kedua Faktur Pajak tersebut pada SPT Masa PPN Masa Pajak September 2011 dengan cara: a) untuk Faktur Pajak yang diganti: Kolom Kode dan Nomor Seri diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti ( )

    Kolom Tanggal diisi dengan tanggal Faktur Pajak yang diganti ( )

    Kolom DPP (Rupiah) dan kolom PPN (Rupiah) diisi dengan nilai 0 (nol), b) untuk Faktur Pajak Pengganti: Kolom Kode dan Nomor Seri diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Pengganti ( )

    Kolom Tanggal diisi dengan tanggal Faktur Pajak Pengganti ( )

    Kolom DPP (Rupiah) diisi dengan nilai dan kolom PPN (Rupiah)

  • diisi dengan nilai
  • Kolom Kode dan No

    Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti ( )

    Kolom Tanggal diisi dengan tanggal Faktur Pajak Pengganti ( )

    Kolom DPP (Rupiah) diisi dengan nilai dan kolom PPN (Rupiah) diisi dengan nilai

    Kolom Kode dan No

    Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti ( )

    b) Dalam hal Faktur Pajak yang diganti telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN Masa Pajak September 2011 dan Faktur Pajak Pengganti diterima oleh PT Bintang setelah SPT Masa PPN Masa Pajak September 2011 dilaporkan, maka PT Bintang harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak September 2011 dengan melaporkan Faktur Pajak Pengganti pada formulir 1111 B2 dengan cara: Kolom Kode dan Nomor Seri diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Pengganti ( )

    Kolom Tanggal diisi dengan tanggal Faktur Pajak Pengganti ( )

    Kolom DPP (Rupiah) diisi dengan nilai dan kolom PPN (Rupiah) diisi dengan nilai

    Kolom Kode dan No

    Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti ( )

    Faktur Pajak yang diganti tidak perlu dilaporkan lagi pada SPT Masa PPN Pembetulan

    Contoh Apabila Terdapat BKP Yang Diretur a

    Pada tanggal 10 Juni 2011 PT Aman (PKP Pembeli) melakukan pengembalian BKP atas pembelian dari PT Bahagia (PKP Penjual) dengan nilai BKP yang dikembalikan sebesar Rp ,00

    Pada tanggal 10 Juni 2011 PT Aman menerbitkan Nota Retur atas pengembalian BKP tersebut

    Nota Retur yang dibuat oleh PT Aman diterima oleh PT Bahagia pada tanggal 12 Juni d

    Tata cara pelaporan Nota Retur tersebut bagi PT Aman dan PT Bahagia adalah sebagai berikut: 1) PT Aman melaporkan Nota Retur tersebut pada formulir 1111 B2 dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2011 dengan cara: Kolom Kode dan Nomor Seri diisi dengan nomor Nota Retur

    Kolom Tanggal diisi dengan tanggal Nota Retur ( )

    Kolom DPP (Rupiah) diisi dengan nilai dan kolom PPN (Rupiah) diisi dengan nilai Nilai ditulis dalam tanda kurung sebagai pengurang

    Kolom Kode dan No

    Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak atas perolehan BKP yang dikembalikan

    Kolom Tanggal diisi dengan tanggal Nota Retur ( )

    Kolom DPP (Rupiah) diisi dengan nilai dan kolom PPN (Rupiah) diisi dengan nilai Nilai ditulis dalam tanda kurung sebagai pengurang

    Kolom Kode dan No

    Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak atas penyerahan BKP yang dikembalikan

    Catatan:

    Pada tanggal 28 Februari 2011 PT Damai (PKP Pemberi JKP) melakukan perjanjian sewa ruangan kantor dengan PT Sentosa (PKP Penerima JKP) untuk masa sewa 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Maret 2011 sampai dengan 29 Februari b

    Nilai sewa yang disepakati adalah Rp ,00 dan dibayar pada tanggal 1 Maret c

    PT Damai menerbitkan Faktur Pajak pada tanggal 1 Maret 2011 dengan DPP sebesar Rp ,00 dan PPN sebesar Rp ,00

    Faktur Pajak tersebut telah dilaporkan oleh PT Damai pada SPT Masa PPN Masa Pajak Maret e

    Pada tanggal 22 Mei 2011 PT Sentosa melakukan pembatalan JKP atas sewa ruangan dari PT Damai dengan nilai JKP yang dibatalkan sebesar Rp ,00

    Pada tanggal 22 Mei 2011 PT Sentosa menerbitkan Nota Pembatalan atas JKP yang dibatalkan tersebut dengan DPP sebesar Rp ,00 dan PPN sebesar Rp ,00

    Tata cara pelaporan Nota Pembatalan bagi PT Sentosa dan PT Damai adalah sebagai berikut: 1) PT Sentosa melaporkan Nota Pembatalan tersebut pada formulir 1111 B2 dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2011 dengan cara:

    Kolom Kode dan Nomor Seri diisi dengan nomor Nota Pembatalan

    Kolom Tanggal diisi dengan tanggal Nota Pembatalan ( )

    Kolom DPP (Rupiah) diisi dengan nilai dan kolom PPN (Rupiah) diisi dengan nilai Nilai ditulis dalam tanda kurung sebagai pengurang

    Kolom Kode dan No

    Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak atas perolehan JKP yang dibatalkan

    Kolom Tanggal diisi dengan tanggal Nota Pembatalan ( )

    Kolom DPP (Rupiah) diisi dengan nilai dan kolom PPN (Rupiah) diisi dengan nilai Nilai ditulis dalam tanda kurung sebagai pengurang

    Kolom Kode dan No

    Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak atas penyerahan JKP yang dibatalkan

    Catatan:

    U M U M PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR 1111 B1 DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS IMPOR BKP DAN PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD/JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN (D ) 1

    Formulir 1111 B1 berisi daftar Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atas impor BKP dan pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean

    Bagi PKP yang menyampaikan SPT Masa PPN dalam bentuk formulir kertas (hard copy), dalam hal tidak ada data yang dilaporkan dalam formulir ini, formulir ini tidak perlu diisi dan tidak perlu dilampirkan pada Induk SPT Masa PPN

    Pajak Masukan dapat dikreditkan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: a

    Dikreditkan dalam Masa Pajak yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang PPN

    Dalam hal Pajak Masukan belum dikreditkan dalam Masa Pajak yang bersangkutan, maka Pajak Masukan dapat dikreditkan dalam Masa Pajak yang tidak sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9) Undang-Undang PPN

    Pengkreditan Pajak Masukan dalam Masa Pajak yang Tidak Sama dapat dilakukan dengan syarat:

    Bukan merupakan pengeluaran yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang PPN, antara lain pengeluaran yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha (pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen)

    Dicantumkan dalam dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

    PETUNJUK PENGISIAN 1

    BAGIAN IDENTITAS

    Dalam hal nama PKP yang tercantum pada Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak tidak mencukupi untuk baris yang disediakan dalam formulir, maka penulisan identitas hanya sampai batas yang telah disediakan

    Nama PKP PT Mitra Raya Abadi Nusa Pala Kencana Indonesia dapat ditulis menjadi: NAMA PKP : PT Mitra Raya Abadi Nusa Pala Kenc

  • - NPWP :
  • Diisi dengan NPWP sesuai dengan yang tercantum pada Surat Keterangan Terdaftar yang juga berfungsi sebagai NPPKP

    NPWP : MASA : s

    d Maret 2011, diisi sebagai berikut: MASA : 0 1 s

    d Hanya diisi oleh PKP yang menggunakan jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) bulan kalender (Pasal 2A Undang-Undang KUP)

    Dokumen Tertentu yang dimaksud dalam formulir ini adalah dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, berupa: a

    PIB dan dilampiri dengan Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP), dan/atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PIB tersebut, untuk Impor BKP

    SSP untuk pembayaran PPN atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean, untuk pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean

    NTPN Dalam hal pembayaran tidak online, kolom ini diisi dengan nomor validasi yang diberikan oleh kantor penerima pembayaran

    Dalam hal tidak terdapat nomor validasi, maka diisi dengan tanggal validasi SSP (dengan format ddmmyyyy)

    Tanggal validasi SSP untuk pembayaran tidak online 2 Mei 2011 ditulis Kolom Tanggal Diisi dengan tanggal yang tercantum dalam SSP, dengan format dd-mm-yyyy

    Untuk impor BKP, kolom ini diisi dengan tanggal SSP untuk pembayaran PPN atas impor BKP tersebut

    Tanggal SSP untuk pembayaran PPN atas impor BKP 11 Juli 2011 ditulis Kolom DPP (Rupiah), kolom PPN (Rupiah), kolom PPnBM (Rupiah) Diisi dengan nilai DPP, PPN, dan PPnBM yang tercantum dalam PIB atau SSP

    Besarnya DPP adalah: a

    Nilai Impor yang tercantum dalam PIB yang telah diberikan persetujuan oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, untuk Impor BKP

    Dalam hal dokumen impor BKP adalah Pemberitahuan Impor Barang Tertentu (PIBT), Customs Declaration, Pemberitahuan Paket Kiriman Pos (PPKP), atau Pemberitahuan Lintas Batas yang dilampiri Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) dan/atau Bukti Pembayaran Pabean, Cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor (BPPCP) dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan, maka Nilai Impor yang dicantumkan adalah Nilai Impor yang tercantum dalam dokumen-dokumen tersebut

    Nilai Penggantian, untuk pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean

    Untuk mendapatkan DPP Nilai Penggantian atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean dilakukan dengan cara nilai PPN terutang yang tercantum dalam SSP untuk pembayaran PPN atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean dikalikan 10 (sepuluh)

    Jumlah DPP, PPN, dan PPnBM diisi dengan jumlah rupiah penuh tanpa tanda koma (,) dan tanpa Rp (Rupiah)

    Nilai Impor sebesar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ditulis menjadi Kolom Keterangan Diisi dengan keterangan sebagai berikut: a

    BKP untuk impor BKP

    BKP TB untuk pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean

    JKP untuk pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean

    U M U M PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR 1111 B2 DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM NEGERI (D ) 1

    Formulir 1111 B2 berisi daftar Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP dan/atau JKP Dalam Negeri

    Formulir ini juga digunakan untuk melaporkan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang diterima oleh PKP serta Nota Retur pengembalian BKP atau Nota Pembatalan JKP yang diterbitkan oleh PKP

    Bagi PKP yang menyampaikan SPT Masa PPN dalam bentuk formulir kertas (hard copy), dalam hal tidak ada data yang dilaporkan dalam formulir ini, formulir ini tidak perlu diisi dan tidak perlu dilampirkan pada Induk SPT Masa PPN

    Pajak Masukan dapat dikreditkan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: a

    Dikreditkan dalam Masa Pajak yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang PPN

    Dalam hal Pajak Masukan belum dikreditkan dalam Masa Pajak yang bersangkutan, maka Pajak Masukan dapat dikreditkan dalam Masa Pajak yang tidak sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9) Undang-Undang PPN

    Pengkreditan Pajak Masukan dalam Masa Pajak yang Tidak Sama dapat dilakukan dengan syarat:

    Bukan merupakan pengeluaran yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang PPN, antara lain pengeluaran yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha (pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen)

    Dicantumkan dalam Faktur Pajak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN, dan/atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

    PETUNJUK PENGISIAN 1

    BAGIAN IDENTITAS

    Dalam hal nama PKP yang tercantum pada Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak tidak mencukupi untuk baris yang disediakan dalam formulir, maka penulisan identitas hanya sampai batas yang telah disediakan

    Nama PKP PT Mitra Raya Abadi Nusa Pala Kencana Indonesia dapat ditulis menjadi: NAMA PKP : PT Mitra Raya Abadi Nusa Pala Kenc

  • - NPWP :
  • Diisi dengan NPWP sesuai dengan yang tercantum pada Surat Keterangan Terdaftar yang juga berfungsi sebagai NPPKP

    NPWP : MASA : s

    Untuk SPT Masa PPN Pembetulan, diisi dengan Masa Pajak yang dibetulkan

    Masa Pajak Januari 2011, diisi sebagai berikut: MASA : 0 1 s

    Masa Pajak Januari s

    d Maret 2011, diisi sebagai berikut: MASA : 0 1 s

    d Hanya diisi oleh PKP yang menggunakan jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) bulan kalender (Pasal 2A Undang-Undang KUP)

    BAGIAN ISI Pembetulan kesatu Masa Pajak Januari 2011 diisi sebagai berikut: Pembetulan Ke : 1 ( Satu )

    Diisi dengan nama PKP Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/Pemberi JKP yang tercantum dalam Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak

    Dalam hal Nota Retur/Nota Pembatalan, kolom ini diisi dengan nama PKP yang menerima Nota Retur/Nota Pembatalan

    NPWP : Kolom Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan Kolom ini dipecah menjadi 2 (dua) yaitu kolom Kode dan Nomor Seri dan kolom Tanggal

    Dalam hal Nota Retur/Nota Pembatalan, kolom ini diisi dengan nomor Nota Retur/Nota Pembatalan yang tercantum pada Nota Retur/Nota Pembatalan

    Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK