PDF- BAB I PENDAHULUAN A. Latar -BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Peningkatan mutu - BAB I PENDAHULUAN. Dalam upaya meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat, dana
1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Dalam upaya meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat, dana sangat penting untuk memenuhi segala kebutuhan hidup serta menggerakkan roda perekonomian.

Latar Belakang Masalah Dalam upaya meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat, dana sangat penting untuk memenuhi segala kebutuhan hidup serta menggerakkan roda perekonomian

Kebutuhan manusia dari hari ke hari terus bertambah sejalan dengan taraf hidup masing-masing, tetapi di lain pihak kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut sangat terbatas, sehingga tidak jarang mereka memerlukan lembaga keuangan maupun lembaga perbankan

Akhir-akhir ini banyak bermunculan di Indonesia lembaga-lembaga keuangan yang berprinsip syariah

Lembaga Keuangan Syariah merupakan lembaga yang menjalankan kegiataanya dengan berlandaskan prinsip syariah Islam

Lembaga Keuangan Syariah terdiri dari Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan non Bank (Asuransi, Pegadaian, Reksa Dana, Pasar Modal, BPRS, dan BMT)

Salah satu Lembaga Keuangan non Bank yaitu Baitul Maal Wat Tamwil atau yang sering disebut dengan BMT

Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan suatu usaha untuk memenuhi keinginan, khususnya sebagian umat Islam yang menginginkan jasa layanan lembaga keuangan syariah dalam mengelola perekonomiannya

Menurut Sudarsono (2012: 107) Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial, terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitul tamwil

Baitul maal lebih mengarah pada usahausaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infaq

  • 2 dan sedekah
  • Sedangkan baitul tamwil sebagai usaha pengumpul dan penyalur dana komersial

    Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak dipisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah

    Sedangkan menurut Ridwan (2004: 73) BMT merupakan lembaga keuangan syariah yag tidak hanya berorientasi pada bisnis namun berorientasi pula pada sosial, dan juga lembaga yang tidak melakukan pemusatan kekayaan pada bagian kecil orang pemilik modal dengan penghisapan pada mayoritas orang, tetapi lembaga yang kekayaannya secara merata dan adil

    BMT merupakan lembaga yang terlahir dari kesadaran umat dan ditakdirkan untuk menolong kelompok mayoritas yakni pengusaha mikro atau kecil, dan lembaga yang tidak terjebak pada permainan bisnis untuk keuntungan pribadi, tetapi membangun kebersamaan untuk mencapai kemakmuran bersama

    Kehadiran BMT (Baitul maal wa Tamwil), sebagai pendatang baru dalam dunia pemberdayaan masyarakat melalui sistem simpan pinjam syariah bertujuan untuk menjadi alternatif yang lebih inovatif dalam jasa keuangan (Ridwan

  • 2004: 31)
  • BMT dalam operasionalnya bukan semata-mata untuk memperoleh kekayaan, tetapi lebih dari itu BMT menjadi sebuah gerakan sosial dan sekaligus bisnis yang berorientasi pada ridho Allah SWT

    Dengan demikian pendirian BMT juga tidak dapat mengabaikan aspek ekonomi

    Aspek ini menjadi sangat penting di samping aspek syariah sehingga keduanya harus dijalankan secara seimbang (Ridwan

  • 2006: 17)
  • Sama halnya dengan bank syariah, BMT juga melakukan kegiatan penghimpunan dana dan

  • 3 penyaluran dana yaitu bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), jual beli (murabahah dan istishna) dan sewa menyewa (ijarah dan jualah) kepada masyarakat
  • BMT menggunakan prinsip bagi hasil digunakan untuk menghimpun dan menyalurkan dananya kepada nasabah

    Hal ini terdapat pada salah satu BMT di Yogyakarta, yaitu BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta yang mempunyai produk penghimpun dana mudharabah dan produk penyaluran dana musyarakah

    Peneliti memilih studi kasus di BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta karena target pasar atau segmen pasar yang dituju oleh BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta adalah pedagang pasar yang saat ini lebih banyak mengunakan jasa rentenir

    Terbukti dengan banyaknya rentenir yang masih merajalela di pasar dengan menawarkan pinjaman uang yang tanpa syarat seperti agunan tetapi dengan lebih menekankan kepada bunga pada setiap pengembaliannya sehingga alasan BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta itu sendiri dengan menggunakan prinsip ta awun atau tolong menolong untuk memberikan pelayanan pengelolaan dana anggota dan pembiayaan kepada anggota BMT dan juga masyarakat sekitar terutama pedagang pasar

    BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta yang berada di daerah Patangpuluhan tepat di depan Pasar Legi membuat kebanyakan nasabah BMT yang mengajukan pembiayaan maupun menabung adalah pedagang pasar setempat

    BMT Barokah Padi Melati menerapkan sistem bagi hasil sebagai suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana dengan pengelola dana

    Pembagian usaha ini dapat terjadi antara bank dengan
  • 4 penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana
  • Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah mudharabah dan musyarakah

    Lebih jauh prinsip mudharabah dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan depoito) maupun pembiayaan, sedangkan musyarakah lebih banyak untuk pembiayaan (Muhamad, 2014: 27)

    Keuntungan yang dibagi hasilkan harus dibagi secara proporsional antara shahibul maal dengan mudharib

    Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis mudharabah dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional

    Keuntungan bersih harus dibagi antara shahibul maal dan mudharib sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal

    Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan ekuiti shahibul maal telah dibayar kembali

    Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan diangap sebagai pembagian keuntungan di muka (Muhamad

  • 2004: 19)
  • Kerja sama para pihak dengan sistem bagi hasil harus dilaksanakan dengan transparan dan adil

    Hal ini disebabkan untuk mengetahui tingkat bagi hasil pada periode tertentu itu tidak dapat dijalankan kecuali harus ada laporan keuangan atau pengakuan yang terpercaya

    Pada tahap perjanjian kerja sama ini disetujui oleh para pihak, maka semua aspek yang berkaitan dengan usaha harus disepakati dalam kontrak agar antar pihak saling mengingatkan (Ridwan

  • 2004: 120)
  • Pembiayaan yang sering di gunakan dalam lembaga keuangan syariah salah satunya terdapat pada BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta,

  • 5 diantaranya menggunakan prinsip kerja sama (partnership), yakni bentuk pembiayaan kepada anggota atau nasabah BMT akan menyertakan sejumlah modal baik uang tunai maupun barang untuk meningatkan produktivitas usaha
  • Atas dasar transaksi ini BMT akan bersepakat dalam nisbah bagi hasil (Ridwan

  • 2004: 169)
  • Pembiayaan prinsip tersebut dapat dianggap mampu menekan terjadinya inflasi karena tidak adanya ketetapan bunga yang harus dibayarkan ke bank, selain itu juga dapat merubah kaum muslim dalam setiap transaksi perdagangan dan keuangan yang sejalan dengan pinsip syariah

    Salah satu pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta adalah pembiayaan musyarakah

    Pembiayaan musyarakah merupakan pembiayaan di mana terdapat perjanjian antara para pemilik dana atau modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan di antara pemilik dana/modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya (Muhamad

  • 2005: 23)
  • Sedangkan menurut Herry Sutanto dan Khaerul Umam (2013: 205), musyarakah merupakan akad kerjasama antara bank dan nasabah untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dengan jumlah yang sama atau berbeda sesuai kesepakatan

    Percampuran modal tersebut digunakan untuk pengelolaan proyek atau usaha yang layak dan sesuai dengan prinsip syariah

    Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan nisbah yang telah disetujui dalam akad

    Akad musyarakah digunakan bank untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan bagi nasabah guna menjalankan usaha atau proyek dengan cara melakukan penyertaan modal bagi usaha atau proyek

  • 6 yang bersangkutan (Sutanto & Umam
  • 2013: 208)

    Jangka waktu perjanjian atau proyek sesuai dengan kesepakatan dan diatur dalam ketentuan tersendiri

  • Bagi hasil keuntungan dan kerugian dilaksanakan sesuai dengan porsi kontribusi modal atau sesuai kesepakatan yang saling menguntungkan (Sutanto & Umam

  • 2013: 208)
  • BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta ini pada mulanya telah berdiri pada tahun 2000 yang dipelopori oleh warga Muhammadiyah Cabang Wirobrajan dan telah mempunyai Badan Hukum : 73/BH/AD/KDK/12

  • 5/II/2000
  • Setelah berjalan 2 tahun, atas inisiatif Pemuda Muhammadiyah dan Nasyiatul Aisyiyah mendirikan sebuah usaha produktif yang disebut ADILA (Amal Usaha Padi Melati) yang terdiri dari minimarket, rental komputer, fotocopy dan BMT Padi Melati

    Berdasarkan uraian yang di atas, maka judul yang penulis ajukan adalah PENGARUH NISBAH BAGI HASIL TABUNGAN MUDHARABAH DAN PENCAIRAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP NASABAH BARU DI BMT BAROKAH PADI MELATI YOGYAKARTA

    Rumusan Masalah 1

    Apakah nisbah bagi hasil tabungan mudharabah berpengaruh terhadap nasabah baru di BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta

    Apakah pencairan pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap nasabah baru di BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta

    Manakah yang paling dominan pengaruhnya antara nisbah bagi hasil tabungan mudharabah atau pencairan pembiayaan muyarakah yang mempengaruhi jumlah nasbah baru di BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta

    Tujuan Penelitian 1

    Untuk mengetahui pengaruh nisbah bagi hasil tabungan mudharabah dan pencairan pembiayaan musyarakah terhadap nasabah baru di BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta

    Untuk mengetahui variabel mana yang lebih dominan pengaruhnya antara nisbah bagi hasll tabungan mudharabah atau pencairan pembiayaan musyarakah terhadap nasabah baru di BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta

    Manfaat Penelitian 1

    Kegunaan Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan penerapan dari teori yang ada, khusunya pada lembaga keuangan syariah

    Kegunaan Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta dalam menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan untuk meningkatkan jumlah nasabah baru

    ONTOLOGI, EPISTEMOLOGI DAN AXIOLOGI DALAM PEMBIAYAAN PENDIDIKANN

    Lampiran Surat No : 2679/E52/PL/2013 Tanggal : 28 Agustus 2013

    TUGAS MATA KULIAH FILSAFAT ADMINISTRASI PENDIDIKAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS GALUH ONTOLOGI, EPISTEMOLOGI DAN AXIOLOGI DALAM PEMBIAYAAN PENDIDIKANN Namaa NPM Kelas Dosen : Pipin Piniman : 82321314086

    celotehduajari files wordpress 2013 11 print 12 18 2013 1 oleh pipin piniman ontologi, epistemologi dan axiologi pembiayaan pendidikan mata kuliah filsafat pendidikan pasca sarjana universitas galuh celotehduajari files wordpress 2013 11 researchgate profile Norizan Hassan Kelestarian Alam Sekitar dan Pembiayaan

    Psikologi Bermain Anak Usia Dini. PrenadaMedia Group

    DAFTAR PUSTAKA Dimyati John 2013 Metodelogi Penelitian

    Psikologi Bermain Anak Usia Dini Sanksi Pelanggaran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang HAK CIPTA, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 jo. Undang-Undang N0. 12 Tahun 1997,

    Perkembangan Anak Usia Dini Jakarta Kencana Prenada Media Group Dini Yogyakarta Tiara Wacana Mutiah, Diana 2010 Psikologi Bermain Anak Usia  MENINGKATKAN KOSAKATA BAHASA INGGRIS ANAK MELALUI MEDIA Jakarta Kencana Prenada Media Group

    Populasi Ternak Menurut Provinsi dan Jenis Ternak (Ribu Ekor),

    http://jabarbpsgoid - Satu Data Pembangunan Jawa Barat

    Babi Aceh 0.20 0.20 0.10 0.10 - - - - 0.30 0.30 0.30 3.30 4.19 4.07 4.14 Sumatera Utara 787.20 807.40 828.00 849.20 871.00 809.70 822.80 758.50 733.90 734.00 660.70 749.40 866.21 978.72 989.12 Sumatera

    PDF bps go id the United Nations unstats un Indonesia 20Environment 20Statistics 20of 20Indonesia 202015 pdf PDF STATISTIK INDONESIA 2015 Statistical Yearbook of Indonesia 2015istmat info files uploads statistical yearbook of

    BAB II GAMBARAN UMUM UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ISLAM BATIK SURAKARTA

    perpustakaanunsacid digilibunsacid - Core

    BAB II GAMBARAN UMUM UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ISLAM BATIK SURAKARTA 2.1 Sejarah singkat UPT. Perpustakaan Universitas Islam Batik (UNIBA) Surakarta merupakan salah satu unit pendukung utama proses

    PDF II 1 BAB II GAMBARAN UMUM II 1 Perpustakaan Perguruan Tinggi repository unair ac id 29733 3 12 BAB 20II pdf PDF BAB II GAMBARAN UMUM UPT PERPUSTAKAAN INSTITUT SENI abstrak ta uns ac id wisuda upload D1813029 bab2 pdf PDF BAB II

    BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

    Kajian Kematangan ULP - LKPP

    LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 52 TAHUN 2017 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

    PDF bagan susunan organisasi ulp landasan yuridis tujuan setda kulonprogokab go id ulp upload LEAFLET ULP pdf PDF pembentukan organisasi dan data kerja kantor layanan pengadaan jdih mubakab NOMOR 205 PEMBENTUKAN 20ORGANISASI 20DAN 20DATA 20KERJ PDF bupati i(atii{gai JDIH

    ANGGARAN DASAR (AD) DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART) KELUARGA MAHASISWA MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA PEMBUKAAN

    anggaran dasar anggaran rumah tangga - Rapi

    ANGGARAN DASAR (AD) DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART) KELUARGA MAHASISWA MAGISTER ILMU HUKUM PEMBUKAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah

    Dengan dilandasi Jiwa Perwira, Setia, Progresif, Ramah Tamah, Jiwa Seimbang dan Patriot, maka disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga  Anggaran Rumah Tangga Bab VI SUSUNAN ORGANISASI Pasal9 1 a Dewan Pimpinan Ranting ialah kesaluan anggota dan tingkat kepemlmpinan di  Alasan itulah

    BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

    Untitled - KPU Provinsi NTB

    BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 31 TAHUN 2017 PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN GUBERNUR KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

    PDF BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA JDIH Prov NTB jdih ntbprov go id BD Pergub 20 20Nomor 204 20Tahun 202017 pdf PDF BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA JDIH Prov NTB

    BAB I PENDAHULUAN. rasional, karena pada kenyataannya ratio antara jumlah wajib pajak dengan

    BAB I PENDAHULUAN 11 Latar Belakang Pendidikan tentang

    BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dari tahun ke tahun, senantiasa memberikan tugas kepada Direktorat Jendral Pajak untuk menaikkan penerimaan pajak

    PDF 1 BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Masalah Penggunaan eprints ums ac id 16592 3 BAB I pdf PDF 1 BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Masalah Pendidikan eprints ums ac id 30009 2 04 BAB I pdf PDF 1

    PEMERINTAH KOTA BIMA INSPEKTORAT STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMERIKSAAN KHUSUS

    Standar Biaya Khusus Bogor Tahun 2019 i LAMPIRAN

    LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA BIMA NOMOR 3a TAHUN 2016 TENTANG : PERUBAHAN STÁNDAR OPERASIONAL PROSEDUR NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA INSPEKTORAT KOTA BIMA NOMOR

    PERUBAHAN STÁNDAR OPERASIONAL PROSEDUR NOMOR 22 I N S P E K T O R A T Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah PEMERINTAH KOTA BIMA I N S P E K T O R A T Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal

    Home back435436 437438439440 Next

    BAB I PENDAHULUAN A Latar belakang Upaya peningkatan

    Upaya peningkatan kualitas pendidikan dasar menjadi tugas dan tangung jawab Berdasarkan latar belakang di atas identifikasi masalah dalam penelitian ini

    http://eprints.ums.ac.id/23266/2/BAB_I.pdf

    BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Peningkatan mutu

    BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Peningkatan mutu pendidikan, khususnya pada dan kemampuan megembangkan inovasi dalam meningkatkan mutu upaya meningkatkan profesionalisme guru pada setiap gugus sekolah

    http://eprints.ums.ac.id/24291/2/Bab_I.pdf

    BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Masalah Upaya untuk

    A Latar Belakang Masalah Upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan harus disertai dengan peningkatan kualitas guru Guru merupakan unsur yang 

    http://eprints.uny.ac.id/18307/4/Bab 1 10401241015.pdf

    1 BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Upaya meningkatkan

    BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Upaya meningkatkan kualitas proses dan serta peka terhadap masalah masalah dalam proses pembelajaran

    http://digilib.uinsby.ac.id/1504/4/Bab 1.pdf

    1 BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Masalah Upaya

    PENDAHULUAN A Latar Belakang Masalah Upaya meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas sumber daya manusia khususnya di Madrasah Ibtidaiyah ( MI ) 

    http://digilib.uinsby.ac.id/1125/4/Bab 1.pdf

    1 I PENDAHULUAN A Latar Belakang Upaya meningkatkan

    I PENDAHULUAN A Latar Belakang Upaya meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar siswa di setiap jenjang dan tingkat pendidikan perlu diwujudkan 

    http://digilib.unila.ac.id/132/6/BAB I.pdf

    1 BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Dalam upaya

    A Latar Belakang Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional, pemerintah khususnya Departemen Pendidikan Nasional terus menerus berupaya 

    http://eprints.walisongo.ac.id/1685/2/093811202_Bab1.pdf

    <