PDF- -Kajian Kematangan ULP - LKPP - BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 52 TAHUN 2017 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 52 TAHUN 2017 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PERANGKAT DAERAH KEPALA ULP (KEPALA BIRO BINA ADMINISTRASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN & LPBJP SETDA PROV

NTB) POKJA BIDANG BARANG POKJA BIDANG PEKERJAAN KONSTRUKSI POKJA BIDANG JASA KONSTRUKSI POKJA BIDANG JASA LAINNYA SEKRETARIS ULP (KABAG PENGADAAN BARANG/JASA) PEMBANTU KOORDINATOR PENGADAAN PEMBANTU KOORDINATOR PEMBINAAN, PELAPORAN DAN INFORMASI PEMBANTU KOORDINATOR ADMINISTRASI STAF STAF STAF GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, H

ZAINUL MAJDI

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR TAHUN 2017 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ALUR PROSES PENGADAAN PASCA KUALIFIKASI (E-Proc) Unit Lanan Pengadaan (ULP) PA/KPA PPK Kepala ULP POKJA Barang/Jasa PA/KPA masing masing Perangkat Daerah menetapkan PPK untuk setiap kegiatan dan menggirimkann kepada untuk meminta user ID dan Password Menetapkan PPK memberikan User ID dan Password kepada PA/KPA/PPK Memberikan user ID dan Password untuk PA/KPA/PPK Menerima Rencana Pengadaan dari PA/KPA dan user ID dan Password dari PPK menyusun rencana pelaksanaan B/J (RKA/DPA, HPS, KAK, dan Spec teknis) dan menmpaikan kepada PA, setelah itu membuat Surat permohonan ng dilengkapi dokumen

Mengirimkan surat permohonan kepada ULP Menyusun dan menetapkan rencana beserta kelengkapan dokumen Kepala ULP menerima surat Permohonan dari Perangkat Daerah beserta kelengkapan dokumen rencana Menerima surat Permohonan dan kelengkapan rencana Kepala ULP menerapkan anggota ULP ng akan menkjadi kelompok kerja untuk paket ng akan dilelangkan dan mengirimkann kepada untuk mendapatkan user ID dan Password Memberikan user ID dan Password untuk Pokja Menetapkan kelompok kerja dan mengirimkan kepada Pokja menerima berkas Rencana pelaksanaan an B/J, serta menentukan metode pelelangan dan besaran HPS dan mendapatkan user id dan password Mendapatkan surat tugas dari Ketua ULP dan kelengkapan Rencana pelaksanaan an B/J dan User Id dan password dari Jika dokumen lengkap, maka Pokja mengembalikan kepada PPK untuk dilengkapi dan jika lengkap maka di lakukan penyusunan dokumen Melengkapi berkas pelelangan Lengkap

? Pokja Menyusun dokumen dan meminta persetujuan PPK : Menyusun dokumen Pokja mengumumkan pelelangan melalui media ng telah di tetapkan A

P r o v i n s'i N T B B

Website Pemerintah Provinsi NTB Pelelangan Pelelangan
  • apabila PPK menyetujui rancangan adendum dokumen pengadaaan maka proses berlanjut dan pokja mengesahkan adendum dokumen 2

    apabila PPK menyetujui adendum maka keberatan tersebut disampaikan oleh ULP pada PA/ KPA Menerima Rancangan Adendum Dokumen Pengadaan dari ULP Setuju

    ? Mengesahkan Adendum dokumen Pengadaan Mendapatkan adendum dokumen Apabila PA/KPA sependapat dengan PPK maka ada perubahan di dalam dokumen dan pokja langsung melakukan proses selanjutn Apabila PA/KPA sependepat dengan pokja, maka pokja mengesahkan Adendum dokumen Setuju

    ? barang/jasa memasukan dokumen melalui sesuai ketentuan ng berlaku Sistem menerima dokumen Memasukan dokumen Pokja mengunduh Dokumen Penawaran dari Mengunduh dokumen Pokja melakukan evaluasi dokumen Evaluasi dokumen Penawaran Pokja melakukan expose hasil evaluasi di hadapan ULP dan jika diperlukan dihadapan tim ahli Expose hasil evaluasi Menetapkan Pemenang Pokja menetapkan pemenang lelang dan mengumumkann melalui Pemenang lelang

  • Pokja membuat laporan proses barang dan jasa untuk PPK Sanggahan

  • ? Jika Ada Sanggahan maka, Pokja menerima sanggahan ng disampaikan penyedia B/J

    Menerima Sanggahan Pokja menjawab sanggahan sesuai dengan waktu ng telah ditetapkan Menjawab Sanggahan Menerima jawaban sanggah Jika ada sanggah banding, maka Pokja mmbuat laporan proses dan mengirimkan kepada PPK Pokja membuat laporan proses barang dan jasa untuk PPK Puas

    Jika penyedia B/J puas dengan jawaban sanggah maka penyedia B/J dapat melakukan sanggah banding ng disampaikan kepada Bupati dengan memberikan jaminan sanggah banding

    Menmpaikan sanggah banding 2

    Dalam hal menjawab sanggah banding Bupati dapat membentuk tim untuk menjawab sanggah banding dan Pokja dapat melakukan pendampingaan kepada Bupati dalam menjawab sanggah banding

    Menerima, Membentuk Tim Penjawab dan menjawab sanggah banding Membantu menjawab sanggah banding Jika sanggah banding diterima oleh Bupati maka diadakan evaluasi ulang atau lelang ulang dan Jika sanggah banding diterima maka proses berlanjut dan SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 hari kerja setelah jawaban sanggah banding

    Diterima

    ? PPK menerima Berita Acara hasil pelelangan sebagai dasar penerbitan SPPBJ A

    Jika PPK bersedia menerbitkan SPPBJ karena sependapat atas penetapan pemenang, maka diberitahukan kepada PA/KPA untuk diputuskan dengan ketentuan: 1) Apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, maka dilakukan evaluasi ulang atau pelelangan dintakan gagal 2) Apabila PA/KPA sependapat dengan ULP, maka PA/KPA memutuskan penetapan pemenang oleh ULP bersifat Final dan PA/KPA memerintahkan PPK untuk mengeluarkan SPPBJ Menerima Laporan Proses barang/jasa dari PPK Disetujui

    ? Menerima Laporan Proses barang/jasa dari pokja Disetujui

    Jika PPK menyetujui Berita Acara Hasil Pelelangan, maka PPK menerbitkan SPPBJ Evaluasi Ulang Menerbitkan SPPBJ

  • Mengirimkan surat permohonan kepada ULP Menyusun dan menetapkan rencana beserta kelengkapan dokumen Kepala ULP menerima surat Permohonan dari SKPD beserta kelengkapan dokumen rencana Menerima surat Permohonan dan kelengkapan rencana Kepala ULP menerapkan anggota ULP ng akan menkjadi kelompok kerja untuk paket ng akan dilelangkan dan mengirimkann kepada untuk mendapatkan user ID dan Password Memberikan user ID dan Password untuk Pokja Menetapkan kelompok kerja dan mengirimkan kepada Pokja menerima berkas Rencana pelaksanaan an B/J, serta menentukan metode pelelangan dan besaran HPS dan mendapatkan user id dan password Mendapatkan surat tugas dari Ketua ULP dan kelengkapan Rencana pelaksanaan an B/J dan User Id dan password dari Jika dokumen lengkap, maka Pokja mengembalikan kepada PPK untuk dilengkapi dan jika lengkap maka di lakukan penyusunan dokumen Melengkapi berkas pelelangan Lengkap

    ? Pokja Menyusun dokumen dan meminta persetujuan PPK : Menyusun dokumen Pokja mengumumkan prakualifikasi melalui media ng telah di tetapkan A

    P rovi ns i N TB B

    Website Pemerintah Provinsi NTB C

    Papan P engumuman ULP dan Dinas D

    Web INAPROC Pelelangan Pelelangan
  • Batas akhir pemasukan dokumen kualifikasi paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirn penangan pengumuman kualifikasi Sistem menerima dokumen prakualifikasi Memasukan dokumen prakualifikasi Pokja mengunduh dokumen prakualifikasi ng telah dikirimkan oleh barang/jasa Mengunduh dokumen prakualifikasi Pokja melakukan evaluasi dan pembuktian prakualifikasi sesuai dengan peraturan ng berlaku Evaluasi dan pembuktian dokumen Prakualifikasi Pokja mengumumkan hasil prakualifikasi melalui media : a

    Mengirimkan ke untuk diumumkan melalui portal P r o v i n s'i N T B b

    di papan pengumuman ULP dan dinas terkait Masa sanggah terhadap hasil kualifikasi dilakukan selama 5 hari kerja setelah pengumuman kualikfikasi B/J dapat memberikan sanggahan terhadap hasil prakualifikasi

    Jika ada sanggahan maka pokja menjawab sanggah tersebut hasil kualifikasi hasil kualifikasi Menjawab sanggahan Sanggahan

    ? Undangan untuk lelang/seleksi bagi peserta ng lulus kualifikasi disampaikan 1(satu) hari setelah masalah sanggah selesai Undangan pelelangan

  • apabila PPK menyetujui rancangan adendum dokumen pengadaaan maka proses berlanjut dan pokja mengesahkan adendum dokumen 2

    apabila PPK menyetujui adendum maka keberatan tersebut disampaikan oleh ULP pada PA/ KPA Menerima Rancangan Adendum Dokumen Pengadaan dari ULP Setuju

    ? Mengesahkan Adendum dokumen Pengadaan Mendapatkan adendum dokumen Apabila PA/KPA sependapat dengan PPK maka ada perubahan di dalam dokumen dan pokja langsung melakukan proses selanjutn Apabila PA/KPA sependepat dengan pokja, maka pokja mengesahkan Adendum dokumen Setuju

    ? barang/jasa memasukan dokumen melalui sesuai ketentuan ng berlaku Sistem menerima dokumen Memasukan dokumen Pokja mengunduh Dokumen Penawaran dari Mengunduh dokumen Pokja melakukan evaluasi dokumen Evaluasi dokumen Penawaran Pokja melakukan expose hasil evaluasi di hadapan ULP dan jika diperlukan dihadapan tim ahli Pemenang lelang Menetapkan Pemenang Pemenang lelang Pokja menetapkan pemenang lelang dan mengumumkann melalui

  • Pokja membuat laporan proses barang dan jasa untuk PPK Sanggahan

    Jika Ada Sanggahan maka, Pokja menerima sanggahan ng disampaikan penyedia B/J

  • Menerima Sanggahan Pokja menjawab sanggahan sesuai dengan waktu ng telah ditetapkan Menjawab Sanggahan Menerima jawaban sanggah Jika ada sanggah banding, maka Pokja membuat laporan proses dan mengirimkan kepada PPK Pokja membuat laporan proses barang dan jasa untuk PPK Puas

    Jika penyedia B/J puas dengan jawaban sanggah maka penyedia B/J dapat melakukan sanggah banding ng disampaikan kepada Gubernur dengan memberikan jaminan sanggah banding

    Dalam hal menjawab sanggah banding G u b e r n u r dapat k membentuk tim untuk menjawab sanggah banding dan Pokja Menerima, Membentu dapat melakukan pendampingaan kepada Gubernur dalam Tim Penjawab dan menjawab sanggah banding

    menjawab sanggah banding Jika sanggah banding diterima oleh G u b e r n u r maka diadakan evaluasi ulang atau lelang ulang dan Jika sanggah banding diterima maka proses berlanjut dan SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 hari kerja setelah jawaban sanggah banding

    Diterima

    ? Membantu menjawab sanggah banding Menmpaikan sanggah banding PPK menerima Berita Acara hasil pelelangan sebagai dasar penerbitan SPPBJ A

    Jika PPK bersedia menerbitkan SPPBJ karena sependapat atas penetapan pemenang, maka diberitahukan kepada PA/KPA untuk diputuskan dengan ketentuan: 1

    Apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, maka dilakukan evaluasi ulang atau pelelangan dintakan gagal 2

    Apabila PA/KPA sependapat dengan ULP, maka PA/KPA memutuskan penetapan pemenang oleh ULP bersifat Final dan PA/ KPA memerintahkan PPK untuk mengeluarkan SPPBJ Menerima Laporan Proses barang/jasa dari PPK Disetujui

    ? Menerima Laporan Proses barang/jasa dari pokja Disetujui

    Jika PPK menyetujui Berita Acara Hasil Pelelangan, maka PPK menerbitkan SPPBJ

    Evaluasi Ulang Menerbitkan SPPBJ GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, H

    ZAINUL MAJDI,

    ANGGARAN DASAR (AD) DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART) KELUARGA MAHASISWA MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA PEMBUKAAN

    anggaran dasar anggaran rumah tangga - Rapi

    ANGGARAN DASAR (AD) DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART) KELUARGA MAHASISWA MAGISTER ILMU HUKUM PEMBUKAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah

    Dengan dilandasi Jiwa Perwira, Setia, Progresif, Ramah Tamah, Jiwa Seimbang dan Patriot, maka disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga  Anggaran Rumah Tangga Bab VI SUSUNAN ORGANISASI Pasal9 1 a Dewan Pimpinan Ranting ialah kesaluan anggota dan tingkat kepemlmpinan di  Alasan itulah

    BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

    Untitled - KPU Provinsi NTB

    BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 31 TAHUN 2017 PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN GUBERNUR KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

    PDF BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA JDIH Prov NTB jdih ntbprov go id BD Pergub 20 20Nomor 204 20Tahun 202017 pdf PDF BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA JDIH Prov NTB

    BAB I PENDAHULUAN. rasional, karena pada kenyataannya ratio antara jumlah wajib pajak dengan

    BAB I PENDAHULUAN 11 Latar Belakang Pendidikan tentang

    BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dari tahun ke tahun, senantiasa memberikan tugas kepada Direktorat Jendral Pajak untuk menaikkan penerimaan pajak

    PDF 1 BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Masalah Penggunaan eprints ums ac id 16592 3 BAB I pdf PDF 1 BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Masalah Pendidikan eprints ums ac id 30009 2 04 BAB I pdf PDF 1

    PEMERINTAH KOTA BIMA INSPEKTORAT STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMERIKSAAN KHUSUS

    Standar Biaya Khusus Bogor Tahun 2019 i LAMPIRAN

    LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA BIMA NOMOR 3a TAHUN 2016 TENTANG : PERUBAHAN STÁNDAR OPERASIONAL PROSEDUR NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA INSPEKTORAT KOTA BIMA NOMOR

    PERUBAHAN STÁNDAR OPERASIONAL PROSEDUR NOMOR 22 I N S P E K T O R A T Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah PEMERINTAH KOTA BIMA I N S P E K T O R A T Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal

    BAB I PENDAHULUAN. dituntut dapat disajikan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu,

    BAB I PENDAHULUAN 11 Latar Belakang Seorang - Eprints UMM

    BAB I PENDAHULUAN 1. 1 Latar Belakang Lembaga pemerintah memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dari penggunaan anggaran selama satu periode. Laporan

    BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Masalah Guru dituntut mampu berpikir Bahkan, satu topik tertentu dapat disajikan dalam jenis teks yang berbeda BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Masalah Pendidikan merupakan salah individu dan kita dituntut

    LAPORAN KINERJA PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PPID PEMBANTU KELURAHAN PANGONGANGAN TAHUN 2017

    laporan pengelolaan pelayanan informasi publik tahun 2015

    LAPORAN KINERJA PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PPID PEMBANTU KELURAHAN PANGONGANGAN TAHUN 2017 Kelurahan Pangongangan Jl. Pandan no. 02 Madiun Phone. (0351) 467527 Website : http://kelurahan-pangongangan.madiunkota.go.id/

    PDF Laporan Kinerja Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dpkp madiunkota go id LAPORAN KINERJA PPID PEMBANTU DINAS PERKIM KOTA MADIUN TAHUN 2017 pdf PDF Laporan Kinerja Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi kelurahan pangongangan madiunkota go id LAPORAN KINERJA PPID PEMBANTU

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK INDONESIA,

    Untitled

    PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 19/15/PBI/2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 17/9/PBI/2015 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA DAN KLIRING BERJADWAL OLEH BANK INDONESIA DENGAN

    ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1989 1990 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR J ENDERAL PENDIDIKAN ISLAM, a bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

    BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

    BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

    BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1 Hasil Uji Validasi dan Reliabilitas Kuesioner 5.1.1 Uji validasi kuesioner Hasil pengolahan dan analisis data menggunakan SPSS (Statistical Product and Service Solution)

    PDF bab v hasil dan pembahasan IPB Repository repository ipb ac id BAB 20V 20HASIL 20DAN 20PEMBAHASAN pdf PDF BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANmahasiswa dinus ac id docs skripsi bab5 20375 pdf PDF bab v

    PENELUSURAN TERBITAN BERKALA PADA UNIT PELAYANAN REFERENSI, TERBITAN BERKALA, DAN NBC PERPUSTAKAAN UGM

    Pelayanan Rujukan Umum - IPB Repository

    PENELUSURAN TERBITAN BERKALA PADA UNIT PELAYANAN REFERENSI, TERBITAN BERKALA, DAN NBC PERPUSTAKAAN UGM Tulisan ini disusun sebagai tugas pengembangan deskripsi statistik penelusuran terbitan berkala pada

    PDF universitas gadjah mada perpustakaan 2014 Repository UGM repository ugm ac id 1 20PENELUSURAN 20TERBITAN 20BERKALA pdf PDF pelayanan sirkulasi dan referensi ResearchGate researchgate PELAYANAN BahanKuliah PELAYANAN SIRKULASI

    Home back435436 437438439440 Next

    bagan susunan organisasi ulp landasan yuridis tujuan

    [PDF] bagan susunan organisasi ulp landasan yuridis tujuan setda kulonprogokab go id ulp upload LEAFLET ULP pdf

    http://setda.kulonprogokab.go.id/ulp/upload/LEAFLET-ULP.pdf

    pembentukan organisasi dan data kerja kantor layanan pengadaan

    [PDF] pembentukan organisasi dan data kerja kantor layanan pengadaan jdih mubakab NOMOR 205 PEMBENTUKAN 20ORGANISASI 20DAN 20DATA 20KERJ

    http://jdih.mubakab.com/administrator/file_perda/NOMOR%205-PEMBENTUKAN%20ORGANISASI%20DAN%20DATA%20KERJA%20KANTOR%20LAYANAN%20PENGADAAN%20KABUPATEN%20MUSI%20BANYUASIN.pdf

    bupati i(atii{gai - JDIH Katingan - Kabupaten Katingan

    [PDF] bupati i(atii{gai JDIH Katingan Kabupaten Katinganjdih katingankab go id uploads 1 2015 05 06 144732 pdf

    http://jdih.katingankab.go.id/uploads/1-2015-05-06-144732.pdf

    29 TAHUN 2010(PEMBENTUKAN, ORGANISASI&TATA KERJA

    [PDF] 29 TAHUN 2010(PEMBENTUKAN, ORGANISASI&TATA KERJA kuningankab go id 29 20TAHUN 202010 28PEMBENTUKAN 2C 20ORGANIS

    https://www.kuningankab.go.id/sites/default/files/produk-hukum/29%20TAHUN%202010%2528PEMBENTUKAN%252C%20ORGANISASI%2526TATA%20KERJA%20UNIT%20LAYANAN%20PENGADAAN%20SECARA%20ELEKTRONIK%20KAB.KNG%252930122015.pdf

    Perbup No 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan

    [PDF] Perbup No 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan kupang bpk go id Perbup No 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang pdf

    http://kupang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/04/Perbup-No-6-Tahun-2014-tentang-Pembentukan-Organisasi-dan-Tata-Kerja-Unit-Layanan-Pengadaan-Barang.pdf

    Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Berdasarkan Peraturan

    [PDF] Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Berdasarkan Peraturan madiunkota go id wp content uploads 2018 02 LPSE pdf

    https://madiunkota.go.id/wp-content/uploads/2018/02/LPSE.pdf

    bupati badung provinsi bali peraturan bupati badung nomor 4 tahun

    [PDF] bupati badung provinsi bali peraturan bupati badung nomor 4 tahun jdih badungkab go id uploads PERBUP 4 2017 pdf

    http://jdih.badungkab.go.id/uploads/PERBUP_4_2017.pdf

    <