PDF- ANGGARAN DASAR dan ANGGARAN RUMAH -anggaran dasar anggaran rumah tangga - Rapi - ANGGARAN DASAR (AD) DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART) KELUARGA MAHASISWA MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA PEMBUKAAN
ANGGARAN DASAR (AD) DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART) KELUARGA MAHASISWA MAGISTER ILMU HUKUM PEMBUKAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah

ANGGARAN DASAR (AD) DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART) KELUARGA MAHASISWA MAGISTER ILMU HUKUM PEMBUKAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan penegakan hukum yang teguh dan penuh tanggung jawab

Oleh karena itu, kami Keluarga Mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada merasa terpanggil untuk mengamalkan Tri Darma Perguruan Tinggi, dalam rangka untuk meningkatkan pembinaan kepribadian yang bermoral, berkeilmuan, berjiwa pengabdian serta mempunyai kesatuan pandangan dan gerak sebagai insan hukum

Keluarga Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dalam gerak langkahnya bersifat kekeluargaan dan mengedepankan sisi keilmuan dan keilmiahan demi mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia

Berdasarkan pada pokok-pokok pikiran di atas, maka disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpunan Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada sebagai berikut :

ANGGARAN DASAR KELUARGA MAHASISWA MAGISTER ILMU HUKUM BAB I Pendahuluan Ketentuan Umum Pasal 1 (1) Alumni adalah lulusan Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

(2) Anggota aktif adalah Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang sedang menjalankan studi dan belum lulus

(3) Dewan Pembina adalah Dewan yang dibentuk oleh Ketua Umum terpilih, sebagai dewan pelindung, pengayom serta dapat memberikan bimbingan, arahan dan saran kepada organisasi dalam rangka menjalankan dan melaksanakan seluruh program kerja baik diminta maupun tidak diminta dalam satu periode kepengurusan

(4) Dewan Penasehat adalah Dewan yang dibentuk oleh Ketua Umum terpilih, untuk membantu pengurus harian dalam menentukan arah kebijakan berupa pemberian masukan, nasehat dan pertimbangan

(5) Ketua Umum adalah anggota aktif KMMIH Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, yang dipilih melalui mekanisme Musyawarah Besar dan bertanggung jawab secara profesional kepada seluruh anggota

(6) Musyawarah Besar adalah pertemuan tertinggi Keluarga Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

(7) Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada adalah mahasiswa yang tercatat dalam Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan belum lulus

Nama, Tempat dan Waktu Pasal 2 (1) Organisasi ini bernama Keluarga Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, dan disingkat KMMIH

(2) KMMIH ini berkedudukan di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Daerah Istimewa Yogyakarta

(3) KMMIH ini didirikan di Yogyakarta, pada tanggal 1 Oktober 2009

BAB II Visi, Misi, Asas, Tujuan dan Fungsi Visi Pasal 3 Mengamalkan Tri Darma Perguruan Tinggi, dalam rangka untuk meningkatkan pembinaan kepribadian yang bermoral, berkeilmuan, berjiwa pengabdian serta mempunyai kesatuan pandangan dan gerak sebagai insan hukum

Misi Pasal 4 (1) Berperan serta dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi Bangsa dan Negara

(2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan ilmiah berskala lokal, nasional dan internasional

(3) Mempererat hubungan almamater KMMIH

(4) Memupuk saling pengertian dan kerja sama antara pihak, baik lokal, Nasional maupun Internasional, yang memiliki kepedulian dan perhatian terhadap upaya pembangunan dan pengembangan hukum yang baik, jujur, dan moderat

(5) Mengembangkan jaringan internal dan eksternal

(6) Memperjuangkan aspirasi dan kepentingan mahasiswa

Asas Pasal 5 Keluarga Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada berasaskan Pancasila dan kekeluargaan

Tujuan Pasal 6 (1) Media komunikasi dan silaturahmi Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

(2) Mewujudkan KMMIH yang mampu bersikap ilmiah, kritis, kreatif dan inovatif dalam dinamika kehidupan

Fungsi Pasal 7 Keluarga Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada berfungsi sebagai wadah dan pusat penyalur aspirasi anggota

BAB III Keanggotaan Pasal 8 (1) Sifat keanggotaan Keluarga Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada adalah seumur hidup

(2) Status keanggotaan Keluarga Mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada terdiri atas: a

Anggota aktif

Hak dan Kewajiban Pasal 9 (1) Hak dan kewajiban anggota aktif: a

Hak berbicara dan hak suara

Hak memilih dan dipilih dalam kepengurusan

Hak ikut serta dalam setiap kegiatan

Kewajiban: 1

Wajib menaati AD/ART

Wajib bertanggung jawab atas semua kegiatan yang diadakan

Wajib menjaga nama baik KMMIH

(2) Hak dan kewajiban alumni: a

Hak berbicara

Hak untuk ikut serta dalam setiap kegiatan

Kewajiban: 1

Wajib menaati AD/ART

Wajib menjaga nama baik KMMIH

Berakhirnya Status Anggota Pasal 10 Berakhirnya status anggota Keluarga Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada karena meninggal dunia

Kepengurusan Pasal 11 (1) Jangka waktu kepengurusan KMMIH berlaku satu periode

(2) Kepengurusan Keluarga Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dilaksanakan oleh: a

Dewan Pembina

Dewan Penasehat

Ketua Umum

Wakil Ketua

Sekretaris Umum

Bendahara Umum

Bidang Advokasi, Kajian dan Penelitian (AKP)

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) i

Bidang Hubungan Masyarakat (Humas)

Bidang Komunikasi dan Informasi (Kominfo) (3) Setiap bidang dipimpin oleh seorang koordinator bidang (4) Pengurus tidak diperkenankan melepaskan jabatannya sampai berakhirnya masa kepengurusan, kecuali dalam hal-hal tertentu dengan pertimbangan dan persetujuan minimal 2/3 dari pengurus harian

(5) Pengisian kekosongan jabatan kepengurusan dipilih dan diputuskan oleh Pengurus Harian

BAB IV Dewan Pembina dan Dewan Penasehat Pasal 12 (1) Dewan Pembina terdiri dari tiga (3) orang pengelola akademik Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

(2) Ketua Pengelola Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, karena jabatannya, secara otomatis menjabat sebagai anggota Dewan Pembina, dan bertanggungjawab secara struktural atas keberlangsungan KMMIH

Pasal 13 (3) Dewan Penasehat terdiri dari 3 (tiga) orang yang salah satu diantaranya adalah Ketua Umum KMMIH Demisioner

(4) Dewan Pertimbangan berfungsi untuk memantau jalannya kepengurusan KMMIH dalam rangka keberlangsungan organisasi

BAB V Kegiatan Pasal 14 KMMIH melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) Pendidikan dan keterampilan berorganisasi

(2) Pertemuan-pertemuan ilmiah, diskusi, seminar dan penelitian hukum

(3) Kegiatan-kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan AD/ART

BAB VI Ketua Umum Pasal 15 (1) Wewenang Ketua Umum: a

Membentuk struktur kepengurusan

Mengkoordinir bidang-bidang

Menunjuk Wakil Ketua Umum, yang dapat menggantikan sementara Ketua Umum apabila berhalangan

Menjalankan dan memimpin jalannya organisasi Sekretaris Umum Pasal 16 (1) Sekretaris Umum adalah anggota aktif KMMIH, yang ditunjuk oleh Ketua Umum terpilih

(2) Wewenang Sekretaris Umum bertugas untuk mengurus semua hal yang terkait dengan kesekretariatan KMMIH

Bendahara Umum Pasal 17 (1) Bendahara Umum adalah anggota aktif KMMIH, yang ditunjuk oleh Ketua Umum terpilih

(2) Wewenang Bendahara Umum adalah: a

Mengurus semua hal yang terkait dengan keuangan KMMIH

Memberi pertimbangan keuangan dan masukan kepada pengurus

Koordinator Bidang Pasal 18 (1) Koordinator Bidang adalah anggota aktif KMMIH, yang ditunjuk oleh Ketua Umum terpilih, dan bertanggungjawab secara profesional atas kinerja bidang yang dibawahinya

(2) Wewenang Koordinator Bidang: a

Mengadakan musyawarah bersama anggota masing-masing bidang

Menyusun program kerja masing-masing bidang

Melakukan koordinasi dengan bidang yang lain

Menindaklanjuti hasil musyawarah bidang

Melaksanakan hasil keputusan program kerja

Keuangan Pasal 19 Keuangan KMMIH terdiri dari: (1) Dana himpunan dari pengelola Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

(2) Sumbangan sukarela yang tidak mengikat baik dari Anggota KMMIH, Pemerintah maupun pihak swasta

(3) Kegiatan-kegiatan pencarian dana yang tidak bertentangan dengan AD/ART KMMIH

Keputusan Pasal 20 (1) Setiap keputusan diambil dan dilandasi dengan semangat musyawarah untuk mufakat

(2) Bila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak

BAB VII Musyawarah Pasal 21 Musyawarah dalam KMMIH ada 2 (dua) yaitu

Musyawarah besar adalah forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi 2

Musyawarah luar biasa adalah forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi dalam hal

BAB IX Aturan Penutup Pasal 23 (1) Hal-hal yang belum diatur didalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga

(2) Anggaran Dasar ini ditetapkan untuk keempat kalinya, di Yogyakarta, pada tanggal 20 Agustus 2016

ANGGARAN RUMAH TANGGA KELUARGA MAHASISWA MAGISTER ILMU HUKUM BAB I Keanggotaan Pasal 1 (1) Anggota Keluarga Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada adalah setiap mahasiswa dan alumni Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UGM

(2) Seseorang dapat dinyatakan sebagai anggota KMMIH apabila sudah resmi diterima menjadi mahasiswa pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UGM

Susunan Organisasi dan Kepengurusan Pasal 2 (1) Pengurus berkedudukan di Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UGM

(2) Periode kepengurusan adalah 1 (satu) tahun sejak ditetapkan dalam Musyawarah Besar

(3) Pembacaan laporan pertanggungjawaban pengurus dilaksanakan dalam Musyawarah Besar

(4) Pemilihan dan pengangkatan Ketua Umum dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Besar

Keuangan Pasal 3 (1) Segala bentuk program kerja dan kebutuhan masing-masing bidang dibiayai dengan menggunakan dana keuangan

(2) Masing-masing bidang diharapkan mampu secara mandiri mengatur dan mengelola keuangannya yang merupakan sumber dana yang ditujukan untuk membiayai programprogram kerja dan kebutuhan-kebutuhannya

(3) Ketua bidang bertanggungjawab dalam pengaturan keuangan masing-masing bidang produksinya termasuk dalam mendelegasikan tanggung jawab tersebut kepada stafstafnya

Musyawarah Besar Pasal 4 Agenda dalam Musyawarah Besar berisi: a

Laporan pertanggungjawaban Ketua Umum

Laporan pertanggungjawaban Ketua Bidang yang disampaikan kepada anggota dalam Musyawarah Besar

Laporan Keuangan

Suksesi Kepengurusan

Penetapan Ketua Umum Terpilih

Hal-hal yang tidak dibatasi AD/ART, yang penerapannya disesuaikan dengan kebutuhan

Rapat Kerja Pasal 5 Agenda dalam Rapat Kerja berisi: a

Pelantikan Ketua Umum terpilih beserta struktur Pengurus Harian KMMIH, dan Anggota Dewan pertimbangan oleh Ketua Pengelola Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UGM

Mengklarifikasikan, membahas dan menetapkan Program Kerja Pengurus Harian KMMIH periode berjalan

Hal-hal penting lain yang tidak dibatasi AD/ART, yang penerapannya disesuaikan dengan kebutuhan

Perubahan Anggaran Rumah Tangga Pasal 6 (1) Perubahan Anggaran Rumah Tangga dilakukan melalui mekanisme musyawarah anggota yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota aktif

(2) Keputusan perubahan Anggaran Rumah Tangga diputuskan dengan musyawarah mufakat

Apabila mufakat tidak tercapai, keputusan perubahan Anggaran Dasar diambil dengan sistem setengah tambah satu dari jumlah anggota aktif

Penutup Pasal 7 (1) Segala sesuatu yang belum atau tidak diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diputuskan dalam Musyawarah Besar

(2) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak disahkan

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga yang dihasilkan dari musyawarah besar ini akan diatur kemudian

(4) Anggaran Rumah Tangga ini dapat ditinjau kembali apabila dianggap perlu

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Untitled - KPU Provinsi NTB

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 31 TAHUN 2017 PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN GUBERNUR KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PDF BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA JDIH Prov NTB jdih ntbprov go id BD Pergub 20 20Nomor 204 20Tahun 202017 pdf PDF BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA JDIH Prov NTB

BAB I PENDAHULUAN. rasional, karena pada kenyataannya ratio antara jumlah wajib pajak dengan

BAB I PENDAHULUAN 11 Latar Belakang Pendidikan tentang

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dari tahun ke tahun, senantiasa memberikan tugas kepada Direktorat Jendral Pajak untuk menaikkan penerimaan pajak

PDF 1 BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Masalah Penggunaan eprints ums ac id 16592 3 BAB I pdf PDF 1 BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Masalah Pendidikan eprints ums ac id 30009 2 04 BAB I pdf PDF 1

PEMERINTAH KOTA BIMA INSPEKTORAT STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMERIKSAAN KHUSUS

Standar Biaya Khusus Bogor Tahun 2019 i LAMPIRAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA BIMA NOMOR 3a TAHUN 2016 TENTANG : PERUBAHAN STÁNDAR OPERASIONAL PROSEDUR NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA INSPEKTORAT KOTA BIMA NOMOR

PERUBAHAN STÁNDAR OPERASIONAL PROSEDUR NOMOR 22 I N S P E K T O R A T Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah PEMERINTAH KOTA BIMA I N S P E K T O R A T Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal

BAB I PENDAHULUAN. dituntut dapat disajikan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu,

BAB I PENDAHULUAN 11 Latar Belakang Seorang - Eprints UMM

BAB I PENDAHULUAN 1. 1 Latar Belakang Lembaga pemerintah memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dari penggunaan anggaran selama satu periode. Laporan

BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Masalah Guru dituntut mampu berpikir Bahkan, satu topik tertentu dapat disajikan dalam jenis teks yang berbeda BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Masalah Pendidikan merupakan salah individu dan kita dituntut

LAPORAN KINERJA PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PPID PEMBANTU KELURAHAN PANGONGANGAN TAHUN 2017

laporan pengelolaan pelayanan informasi publik tahun 2015

LAPORAN KINERJA PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PPID PEMBANTU KELURAHAN PANGONGANGAN TAHUN 2017 Kelurahan Pangongangan Jl. Pandan no. 02 Madiun Phone. (0351) 467527 Website : http://kelurahan-pangongangan.madiunkota.go.id/

PDF Laporan Kinerja Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dpkp madiunkota go id LAPORAN KINERJA PPID PEMBANTU DINAS PERKIM KOTA MADIUN TAHUN 2017 pdf PDF Laporan Kinerja Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi kelurahan pangongangan madiunkota go id LAPORAN KINERJA PPID PEMBANTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK INDONESIA,

Untitled

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 19/15/PBI/2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 17/9/PBI/2015 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA DAN KLIRING BERJADWAL OLEH BANK INDONESIA DENGAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1989 1990 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR J ENDERAL PENDIDIKAN ISLAM, a bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1 Hasil Uji Validasi dan Reliabilitas Kuesioner 5.1.1 Uji validasi kuesioner Hasil pengolahan dan analisis data menggunakan SPSS (Statistical Product and Service Solution)

PDF bab v hasil dan pembahasan IPB Repository repository ipb ac id BAB 20V 20HASIL 20DAN 20PEMBAHASAN pdf PDF BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANmahasiswa dinus ac id docs skripsi bab5 20375 pdf PDF bab v

PENELUSURAN TERBITAN BERKALA PADA UNIT PELAYANAN REFERENSI, TERBITAN BERKALA, DAN NBC PERPUSTAKAAN UGM

Pelayanan Rujukan Umum - IPB Repository

PENELUSURAN TERBITAN BERKALA PADA UNIT PELAYANAN REFERENSI, TERBITAN BERKALA, DAN NBC PERPUSTAKAAN UGM Tulisan ini disusun sebagai tugas pengembangan deskripsi statistik penelusuran terbitan berkala pada

PDF universitas gadjah mada perpustakaan 2014 Repository UGM repository ugm ac id 1 20PENELUSURAN 20TERBITAN 20BERKALA pdf PDF pelayanan sirkulasi dan referensi ResearchGate researchgate PELAYANAN BahanKuliah PELAYANAN SIRKULASI

PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI SIDOS 2.0. ~ Sistem Informasi Dosen ~

perancangan dan implementasi sistem informasi academic account

PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI SIDOS 2.0 ~ Sistem Informasi Dosen ~ Disusun oleh : UPT. Teknologi Informasi Dan Komunikasi Institut Seni Indonesia Surakarta No. Revisi : Rev. 3.0 Tanggal Revisi : 24 Nopember

PDF PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI SIDOS 2 0 EIS ISI Surakarta sipadu isi ska ac id sidos Juknis Sidos 2 0 rev 3 0 pdf PDF PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI SIAMA 2 0 EIS ISI Surakarta

Home back435436 437438439440 Next

ANGGARAN DASAR dan ANGGARAN RUMAH TANGGA

Dengan dilandasi Jiwa Perwira, Setia, Progresif, Ramah Tamah, Jiwa Seimbang dan Patriot, maka disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 

https://ftp.unpad.ac.id/orari/orari-diklat/pemula/organisasi/docs/ORG 2 - AD ART.pdf

• AD/ART

Anggaran Rumah Tangga Bab VI SUSUNAN ORGANISASI Pasal9 1 a Dewan Pimpinan Ranting ialah kesaluan anggota dan tingkat kepemlmpinan di 

https://kurzman.unc.edu/files/2014/03/PAN_1998.pdf

anggaran dasar (ad) - Universitas Sanata Dharma

Alasan itulah yang mendasari disusunnya Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) himpunan alumni Program Studi Sasing Universitas 

https://www.usd.ac.id/fakultas/sastra/sasing/f1l3/Downloads/AD-ART FELLAS.pdf

Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga - Koalisi Perempuan

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, aktif melaksanakan dan mengembangkan melanggar AD atau ART dan Peraturan peraturan Organisasi

http://koalisiperempuan.or.id/ADART.pdf

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD / ART)

ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD ART) ASOSIASI ILMU POLITIK INDONESIA (AIPI) PERIODE 2005 2008 PENGURUS PUSAT ASOSIASI ILMU POLITIK 

https://aipi-politik.org/attachments/article/57/AD ART AIPI 2005-2008.pdf

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

25 Des 2017 Taiwan pasal 11 dan diterangkan dalam Anggaran Rumah Tangga PPI dalam bentuk Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD ART),

https://ppitaiwan.org/wp-content/uploads/2017/12/Lampiran-SK-Penetapan-ADART-YP-PPI-TAIWAN-25-Desember-2017.pdf

anggaran dasar - serikat pekerja nasional

Istilah istilah yang ada dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ( AD ART) ini, mengandungpengertian sebagai berikut 1 Serikat Pekerja 

https://spn.or.id/dppspn/AD ART SPN KONGRES VII JAKARTA 2019.pdf

ANGGARAN DASAR (AD) DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)

ANGGARAN DASAR (AD) IKATAN GURU BAHASA JERMAN INDONESIA Pasal I NAMA Organisasi ini dinamakan Ikatan Guru Bahasa Jerman Indonesia  

http://www.igbji.org/attachments/article/43/AD ART IGBJI 2016.pdf

<