PDF- -Untitled - KPU Provinsi NTB - BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 31 TAHUN 2017 PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN GUBERNUR KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 31 TAHUN 2017 PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN GUBERNUR KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT UNTUK PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelimpahan Kewenangan Gubernur Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat Untuk Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan di Bidang Penanaman Modal

Mengingat : 1

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 3)

Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 34)

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN GUBERNUR KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT UNTUK PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL

Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 1

Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang disingkat Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Asisten adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat

Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang

Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang

Tim Teknis adalah pegawai negeri sipil sebagai kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan saran teknis dan menjadi penghubung Perangkat Daerah terkait dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkaitan dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan

Pasal 2 Maksud Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan NonPerizinan di Bidang Penanaman Modal adalah : a

untuk memperoleh pelimpahan kewenangan Gubernur kepada Kepala Dinas untuk memproses, menerbitkan, menolak dan mencabut perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

sebagai dasar hukum bagi Kepala Dinas dalam memproses, menerbitkan, menolak dan mencabut perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal

Pasal 3 Tujuan Pelimpahan Kewenangan adalah: a

mempermudah dalam pengurusan perizinan dan nonperizinan

meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat

Pasal 4 (1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan pada dinas dapat dibentuk tim teknis sesuai kebutuhan

(2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil dari setiap perangkat daerah yang terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang ditugaskan pada dinas untuk mendukung kelancaran dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan dalam hal pemberian pertimbangan teknis atau rekomendasi sebagai dasar pemberian, penolakan dan pencabutan perizinan dan nonperizinan

(3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

Pasal 5 Urusan Perizinan dan Nonperizinan di bidang penanaman modal yang dilimpahkan tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini Pasal 6 (1) Penandatanganan perizinan dan nonperizinan meliputi pemberian, penolakan dan pencabutan perizinan dan nonperizinan

(2) Pemberian, penolakan dan pencabutan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas berdasarkan hasil evaluasi atau setelah memperoleh pertimbangan teknis dari Perangkat Daerah teknis terkait

Pasal 7 Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas penandatanganan perizinan dan nonperizinan bertanggungjawab kepada Gubernur dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali serta berkoordinasi dengan Asisten atas izin yang akan diterbitkan, telah diterbitkan, ditolak maupun dicabut

Pasal 8 Dalam melaksanakan kewenangan, Kepala Dinas berkewajiban untuk : a

menerapkan prinsip pelayanan publik yang mudah, sederhana, cepat, transparan dan terjangkau

menerapkan mekanisme perizinan dan nonperizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan perizinan dan non perizinan kepada pemohon yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP)

menyampaikan tembusan perijinan dan nonperijinan kepada Organisasi Perangkat Daerah teknis terkait

Pasal 9 Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas penandatanganan perizinan dan nonperizinan dalam keadaan tertentu dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat yang ditunjuk di Lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 10 (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, kewenangan penandatanganan dokumen perizinan dan nonperizinan yang semula berada pada perangkat daerah teknis terkait dinyatakan tidak berlaku

(2) Seluruh perizinan dan nonperizinan yang sudah diterbitkan perangkat daerah terkait sebelum diberlakukannya Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya

(3) Dalam rangka tertib administrasi pengawasan perizinan perangkat daerah terkait menyerahkan data base perizinan dan nonperizinan secara lengkap kepada Dinas paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Gubernur ini mulai berlaku

Pasal 11 Gubernur dapat menarik kembali pelimpahan kewenangan diberikan kepada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 12 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Ditetapkan di Mataram pada tanggal 25 September 2017 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, ttd

Diundangkan di Mataram pada tanggal 25 September 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB, H

ZAINUL MAJDI ttd

ROSIADY HUSAENIE SAYUTI BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2017 NOMOR Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd H

RUSLAN ABDUL GANI NIP

BAB I PENDAHULUAN. rasional, karena pada kenyataannya ratio antara jumlah wajib pajak dengan

BAB I PENDAHULUAN 11 Latar Belakang Pendidikan tentang

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dari tahun ke tahun, senantiasa memberikan tugas kepada Direktorat Jendral Pajak untuk menaikkan penerimaan pajak

PDF 1 BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Masalah Penggunaan eprints ums ac id 16592 3 BAB I pdf PDF 1 BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Masalah Pendidikan eprints ums ac id 30009 2 04 BAB I pdf PDF 1

PEMERINTAH KOTA BIMA INSPEKTORAT STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMERIKSAAN KHUSUS

Standar Biaya Khusus Bogor Tahun 2019 i LAMPIRAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA BIMA NOMOR 3a TAHUN 2016 TENTANG : PERUBAHAN STÁNDAR OPERASIONAL PROSEDUR NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA INSPEKTORAT KOTA BIMA NOMOR

PERUBAHAN STÁNDAR OPERASIONAL PROSEDUR NOMOR 22 I N S P E K T O R A T Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah PEMERINTAH KOTA BIMA I N S P E K T O R A T Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal

BAB I PENDAHULUAN. dituntut dapat disajikan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu,

BAB I PENDAHULUAN 11 Latar Belakang Seorang - Eprints UMM

BAB I PENDAHULUAN 1. 1 Latar Belakang Lembaga pemerintah memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dari penggunaan anggaran selama satu periode. Laporan

BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Masalah Guru dituntut mampu berpikir Bahkan, satu topik tertentu dapat disajikan dalam jenis teks yang berbeda BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Masalah Pendidikan merupakan salah individu dan kita dituntut

LAPORAN KINERJA PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PPID PEMBANTU KELURAHAN PANGONGANGAN TAHUN 2017

laporan pengelolaan pelayanan informasi publik tahun 2015

LAPORAN KINERJA PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PPID PEMBANTU KELURAHAN PANGONGANGAN TAHUN 2017 Kelurahan Pangongangan Jl. Pandan no. 02 Madiun Phone. (0351) 467527 Website : http://kelurahan-pangongangan.madiunkota.go.id/

PDF Laporan Kinerja Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dpkp madiunkota go id LAPORAN KINERJA PPID PEMBANTU DINAS PERKIM KOTA MADIUN TAHUN 2017 pdf PDF Laporan Kinerja Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi kelurahan pangongangan madiunkota go id LAPORAN KINERJA PPID PEMBANTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK INDONESIA,

Untitled

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 19/15/PBI/2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 17/9/PBI/2015 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA DAN KLIRING BERJADWAL OLEH BANK INDONESIA DENGAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1989 1990 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR J ENDERAL PENDIDIKAN ISLAM, a bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1 Hasil Uji Validasi dan Reliabilitas Kuesioner 5.1.1 Uji validasi kuesioner Hasil pengolahan dan analisis data menggunakan SPSS (Statistical Product and Service Solution)

PDF bab v hasil dan pembahasan IPB Repository repository ipb ac id BAB 20V 20HASIL 20DAN 20PEMBAHASAN pdf PDF BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANmahasiswa dinus ac id docs skripsi bab5 20375 pdf PDF bab v

PENELUSURAN TERBITAN BERKALA PADA UNIT PELAYANAN REFERENSI, TERBITAN BERKALA, DAN NBC PERPUSTAKAAN UGM

Pelayanan Rujukan Umum - IPB Repository

PENELUSURAN TERBITAN BERKALA PADA UNIT PELAYANAN REFERENSI, TERBITAN BERKALA, DAN NBC PERPUSTAKAAN UGM Tulisan ini disusun sebagai tugas pengembangan deskripsi statistik penelusuran terbitan berkala pada

PDF universitas gadjah mada perpustakaan 2014 Repository UGM repository ugm ac id 1 20PENELUSURAN 20TERBITAN 20BERKALA pdf PDF pelayanan sirkulasi dan referensi ResearchGate researchgate PELAYANAN BahanKuliah PELAYANAN SIRKULASI

PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI SIDOS 2.0. ~ Sistem Informasi Dosen ~

perancangan dan implementasi sistem informasi academic account

PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI SIDOS 2.0 ~ Sistem Informasi Dosen ~ Disusun oleh : UPT. Teknologi Informasi Dan Komunikasi Institut Seni Indonesia Surakarta No. Revisi : Rev. 3.0 Tanggal Revisi : 24 Nopember

PDF PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI SIDOS 2 0 EIS ISI Surakarta sipadu isi ska ac id sidos Juknis Sidos 2 0 rev 3 0 pdf PDF PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI SIAMA 2 0 EIS ISI Surakarta

WALIKOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR

walikota probolinggo provinsi jawa timur - Sistem Informasi

WALIKOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

PDF walikota probolinggo provinsi jawa timur JDIH Kemendagri jdih setjen kemendagri go id KOTA PROBOLINGGO 1 2015 pdf PDF walikota probolinggo provinsi jawa timur JDIH Kemendagri jdih setjen kemendagri go id KOTA PROBOLINGGO 13 2014 pdf

Home back690691 692693694695 Next

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA - JDIH Prov NTB

[PDF] BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA JDIH Prov NTB jdih ntbprov go id BD Pergub 20 20Nomor 204 20Tahun 202017 pdf

https://jdih.ntbprov.go.id/sites/default/files/produk_hukum/BD.....Pergub%20%20Nomor%204%20Tahun%202017.pdf

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA - JDIH Prov NTB

[PDF] BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA JDIH Prov NTB jdih ntbprov go id BD 20Pergub 20Nomor 201 20Tahun 202018 pdf

https://jdih.ntbprov.go.id/sites/default/files/produk_hukum/BD%20Pergub%20Nomor%201%20Tahun%202018.pdf

berita daerah provinsi nusa tenggara barat - JDIH Prov NTB

[PDF] berita daerah provinsi nusa tenggara barat JDIH Prov NTB jdih ntbprov go id BD 20Pergub 20Nomor 2042 20tahun 202018 pdf

https://jdih.ntbprov.go.id/sites/default/files/produk_hukum/BD%20Pergub%20Nomor%2042%20tahun%202018.pdf

berita daeran provinsi nusa tenggara barat - JDIH Prov NTB

[PDF] berita daeran provinsi nusa tenggara barat JDIH Prov NTB jdih ntbprov go id BD 20PERGUB 20INSPEKTORAT pdf

https://jdih.ntbprov.go.id/sites/default/files/produk_hukum/BD%20PERGUB%20INSPEKTORAT.pdf

berita negara republik indonesia - Ditjen PP

[PDF] berita negara republik indonesia Ditjen PPditjenpp kemenkumham go id arsip bn 2016 bn928 2016 pdf

http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn928-2016.pdf

berita negara republik indonesia - Ditjen PP

[PDF] berita negara republik indonesia Ditjen PPditjenpp kemenkumham go id arsip bn 2017 bn1331 2017 pdf

http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2017/bn1331-2017.pdf

berita daerah provinsi nusa tenggara barat - JDIH Kemendagri

[PDF] berita daerah provinsi nusa tenggara barat JDIH Kemendagri jdih setjen kemendagri go id files P NTB 17 2008 pdf

http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/P_NTB_17_2008.pdf

berita daerah provinsi nusa tenggara barat - BPK RI Perwakilan

[PDF] berita daerah provinsi nusa tenggara barat BPK RI Perwakilan mataram bpk go id Peraturan Gubernur No 30 Tahun 2015 pdf

http://www.mataram.bpk.go.id/wp-content/uploads/2010/09/Peraturan-Gubernur-No.-30-Tahun-2015.pdf

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

[PDF] GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT peraturan bkpm go id jdih userfiles NTB 44 2009 pdf

https://peraturan.bkpm.go.id/jdih/userfiles/batang/NTB_44_2009.pdf

<