PDF- -BAB I PENDAHULUAN 11 Latar Belakang Pendidikan tentang - BAB I PENDAHULUAN. rasional, karena pada kenyataannya ratio antara jumlah wajib pajak dengan
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dari tahun ke tahun, senantiasa memberikan tugas kepada Direktorat Jendral Pajak untuk menaikkan penerimaan pajak

BAB I PENDAHULUAN A

Latar Belakang Masalah Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dari tahun ke tahun, senantiasa memberikan tugas kepada Direktorat Jendral Pajak untuk menaikkan penerimaan pajak kepada negara

Tindakan tersebut sangat rasional, karena pada kenyataannya ratio antara jumlah wajib pajak dengan jumlah penduduk serta jumlah usaha masih sangat kecil, dan di samping itu, tahun-tahun yang akan datang pajak akan diproyeksikan menjadi salah satu pilar utama penerimaan negara secara mandiri (Soeprapto, Kedaulatan Rakyat, 4 Agustus 2001:8)

Hal tersebut tidak bisa dipungkiri karena pada dasarnya membayar pajak akan menciptakan bangsa yang mandiri dimana dengan pajak ini, laju pembangunan dapat ditopang tanpa harus menggantungkan diri terhadap pinjaman luar negeri

Apabila diperhatikan dengan lebih seksama, selama ini perekonomian dalam negeri secara umum masih buruk, tetapi harus kita akui bahwa beberapa sektor usaha (terutama sektor swasta), masih menunjukkan kinerja yang cukup bagus

Usaha yang bisa dikatakan bertahan hidup dalam segala situasi dan kondisi tersebut kebanyakan adalah usaha mikro, kecil, dan menengah

Tidak bisa dipungkiri bahwa akhir-akhir ini Direktorat Jenderal Pajak mencanangkan agenda aksi yaitu ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, dimana hal tersebut biasanya dilakukan dengan cara perluasan 1

  • 2 subyek dan obyek pajak, atau dengan menjaring wajib pajak baru
  • Dilain pihak perkembangan usaha-usaha mikro, kecil, dan menengah yang demikian dinamis tersebut barangkali jauh meninggalkan jangkauan pajak

    Meskipun jaring pengaman bagi wajib pajak (berupa Nomor Pokok Wajib Pajak) agar melaksanakan kewajiban perpajakannya sudah dipasang, terutama bagi usaha-usaha kecil menengah tersebut, tetapi masih tetap ditemukan usaha-usaha kecil menengah yang lepas dari jeratan pajak

    Sebenarnya masih banyak wajib pajak potensial yang belum terdaftar sebagai wajib pajak aktual

    Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi pada kalangan pengusaha saja, tetapi sudah menjadi rahasia umum bahwa para pekerja profesional lainnya juga tidak taat untuk membayar pajak

    Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah disamping peran serta aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kesadaran dari para wajib pajak itu sendiri

    Dimana menurut undangundang perpajakan, Indonesia menganut sistem self assessment yang memberi kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melapor sendiri pajaknya, menyebabkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran wajib pajak sendiri dalam pelaporan kewajiban perpajakannya

    Kesadaran wajib pajak dalam kemauan membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak tersebut

    Penyebab kurangnya kemauan tersebut antara lain adalah asas perpajakan,
  • 3 yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh para wajib pajak, memang harus disadari bahwa pembangunan sekolah-sekolah negeri, jalan-jalan raya yang halus, pusat-pusat kesehatan masyarakat, irigasi yang baik, dan fasilitas-fasilitas publik lainnya merupakan hasil dari pembayaran pajak yang dapat dinikmati oleh masyarakat
  • Dalam kenyataanya, masyarakat sendiri tidak suka membayar pajak

    Hal ini disebabkan masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak

    Keinginan pemerintah untuk meningkatkan jumlah wajib pajak dengan tujuanakhir untuk meningkatkan jumlah penerimaan negara dari pajak, bukanlah pekerjaan yang ringan

    Upaya pendidikan, penyuluhan dan sebagainya, tidak akan berarti banyak dalam membangun kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, jika masyarakat tidak merasakan manfaat dari kepatuhannya membayar pajak

    Disisi lain ancaman hukuman yang kurang keras terhadap wajib pajak yang bandel juga menyebabkan wajib pajak banyak yang cenderung untuk mengabaikan kewajiban perpajakannya

    Undang-undang tentang perpajakan dengan jelas mencantumkan kewajiban para wajib pajak membayar pajak, sanksi yang dikenakan jelas jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban tersebut

    Tetapi dilapangan dapat terjadi seorang wajib pajak yang berskala besar dapat melakukan kesepakatan dengan oknum petugas pajak untuk melakukan pengurangan jumlah nominasi pajak sang wajib pajak

    Pihak yang diuntungkan adalah
  • 4 wajib pajak dan oknum petugas pajak, sedangkan pihak yang paling dirugikan adalah pihak pemerintah
  • Semua ini bersumber dari kurangnya kesadaran tetang perpajakan baik dari pihak wajib pajak dan petugas pajak

    Sangatlah relevan bila menempatkan kesadaran dalam membayar pajak dari para wajib pajak bukan hanya sekedar sebagai wacana, tetapi lebih dari itu, kita seharusnya juga memandang kesadaran dalam membayar pajak sebagai objek sorotan secara objektif bahkan mendekati kebenaran dalam mensukseskan program yang dicanangkan oleh Direktur Jenderal Pajak tersebut

    Perlakuan tersebut memang tidak berarti akan menempatkan wajib pajak dipihak yang lebih baik, tetapi harus diakui secara jujur bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pajak dikarenakan masih sangat minimnya pengetahuan masyarakat mengenai pajak

    Kemudian ditambah lagi dengan sikap apatis masyarakat terhadap pajak, makin membuat usaha ekstensifikasi dan intensifikasi pajak semakin sulit untuk dilaksanakan

    Disamping itu, berhasil atau tidaknya pemerintah menghimpun dana dari sektor pajak tidak semata-mata tergantung pada aparat perpajakan saja tetapi justru tergantung pada kemauan, atau istilah perpajakannya kepatuhan dari wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya

    Disaat Indonesia mengalami krisis, yang mampu bertahan dikala deburan ombak keterpurukan hanyalah UMKM

    UMKM ibarat sebuah pioner bangsa yang mampu menjelma sebagai dewa penyelamat disaat

  • 5 keterpurukan terjadi
  • Perekonomian Indonesia sesungguhnya secara riil digerakkan oleh para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

    Kelompok usaha ini telah terbukti mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan ekspor

    Kontribusinya secara total dalam PDB sebesar 55,6%, mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 96,18% dengan nilai investasi 52,9% dan kinerja ekspor non migas mencapai 20,2% (Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, 2009)

    Dari besarnya penerimaan negara yang berasal dari sektor UMKM, maka akan berpotensi besar pula jumlah penerimaan pajak dari sektor tersebut

    Jumlah UMKM yang dari tahun ke tahun semakin menjamur, memberikan peluang kepada pemerintah untuk membidik sektor ini dalam upaya ekstensifikasi pajak

    Namun, hal tersebut tidak mudah karena dimungkinkan adanya berbagai penafsiran dari Wajib Pajak UMKM dalam hal perpajakannya

    Dan fakta di lapangan menunjukkan tumbuhnya UMKM tidak seiring dengan jumlah kenaikan penerimaan pajak (DJP, 2009)

    UMKM merupakan suatu usaha yang identik dengan kesederhanaan, sehingga dalam hal pembuatan laporan keuangan juga masih sederhana

    Laporan keuangan hanya sebatas sebuah pencatatan mengenai jumlah pembelian dan penjualan yang dapat dicapai selama kegiatan operasionalnya

    Beberapa penelitian tentang praktik akuntansi keuangan pada UMKM menunjukkan bahwa masih rendah dan memiliki banyak

  • 6 kelemahan (Suhairi & Wahdini, 2006
  • Raharjo & Ali, 1993

    Benjamin, 1990

    Muntoro, 1990)

    Pihak bank dan fiskus sering kali mengeluhkan ketidakmampuan dan atau kelemahan-kelemahan UMKM dalam menyusun laporan keuangan

    Dari beberapa hasil penelitian yang menunjukkan kesulitan atau kelemahan UMKM dalam menyusun laporan keuangan, maka akan membawa dampak dalam menentukan jumlah penghasilan kena pajak

    Pajak merupakan penerimaan negara terbesar

    Kurang lebih 2/3 penerimaan negara saat ini bersumber dari pajak

    Penerimaan pajak negara pada tahun 2012 mencapai Rp1

    Penerimaan dari sumber daya alam mempunyai umur yang relatif terbatas, suatu saat akan habis dan tidak bisa diperbaharui

    Hal ini berbeda dengan pajak, sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk

    Selain sebagai alat untuk mengetahui perkembangan usaha dan untuk kepentingan stakeholders, laporan keuangan juga merupakan sumber data untuk menghitung pajak

    Dalam praktik, sangat sering WP masih bertanya berapa pajak yang harus dibayar

    Padahal pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan sistem pemungutan pajak yang

  • 7 memberikan ruang bagi Wajib Pajak untuk menentukan sendiri pajak yang harus dibayar, yaitu menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang atau yang dikenal dengan sistem pemungutan pajak self assessment system
  • Dengan diberlakukannya sistem penghitungan pajak self assessment system, sepertinya menambah kebingungan wajib pajak khususnya UMKM yang notabene masih sederhana dalam pembukuannya dan mayoritas masih melakukan pencatatan

    Berdasarkan fenomena yang berkembang di masyarakat menunjukkan bahwa, UMKM masih sederhana dalam hal perlakuan akuntansinya, maka kemungkinan besar terdapat berbagai penafsiran atau penginterpretasian terhadap kewajiban perpajakannya

    Penelitian ini merupakan replikasi dan ekstensi penelitian Widayati (2010)

    Perbedaanya adalah penambahan dua variabel independen yaitu manfaat yang dirasakan wajib pajak, sikap optimis wajib pajak dan objek yang akan diteliti dalam penelitian kali ini adalah UMKM Mebel yang ada di Klaten Jawa Tengah

    Sesuai dengan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis ingin meneliti mengenai FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN UNTUK MEMBAYAR PAJAK PADA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (Studi Kasus pada Usaha Mebel di Klaten)

    Perumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 1

    Apakah terdapat pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak

    Apakah terdapat pengaruh pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak

    Apakah terdapat pengaruh efektivitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak

    Apakah terdapat pengaruh manfaat yang dirasakan wajib pajak terhadap kemauan membayar pajak

    Apakah terdapat pengaruh sikap optimis wajib pajak terhadap kemauan membayar pajak

    Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 1

    Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak 2

    Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pengetahuan wajib pajak tentangperaturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak 3

    Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh efektivitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak

    Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh manfaat yang dirasakan wajib pajak terhadap kemauan membayar pajak 5

    Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh sikap optimis wajib pajak terhadap kemauan membayar pajak D

    Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai: 1

    Bagi peneliti, dapat membantu untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan baik secara teori maupun praktik mengenai perpajakan pada UMKM

    Bagi pemerintah daerah dan Dinas Koperasi, diharapkan menjadi kontribusi pemikiran dan masukan untuk meningkatkan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, dengan cara mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemauan Wajib Pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya khususnya UMKM

    Bagi pembaca, dapat menambah wawasan, referensi dan bahan pertimbangan, serta acuan yang berguna bagi penelitian selanjutnya

    Sistematika Penelitian Agar dapat mencapai tujuan, maka penelitian ini disusun secara sitematik yang terdiri dari lima bab sebagai berikut:

  • 10 BAB I: Pendahuluan, bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian
  • BAB II: Tinjauan Pustaka, bab ini menjelaskan tentang kerangka teoritis, penelitian terdahulu, tinjauan pustaka yang memuat teori-teori secara konseptual yang diharapkan mampu mendukung pokok-pokok permasalahan yang diteliti

    Teori-teori berkisar tentang kesadaran membayar pajak, pengetahuan wajib pajak tentang pajak, efektivitas sistem perpajakan, manfaat yang dirasakan wajib pajak, sikap optimis wajib pajak terhadap pajak dan kemauan membayar pajak

    BAB III: Metode Penelitian, bab ini berisi tentang rancangan penelitian, sampel dan populasi, sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel, pengukuran variabel, serta metode analisis data yang digunakan dalam pencapaian tujuan penelitian atas rumusan masalah penelitian

    BAB IV: Analisis Data dan Pembahasan, dalam bab ini menguraikan tentang gambaran umum responden pemilik UMKM Mebel di Klaten yang menjadi obyek penelitian dan analisis data yang bersangkutan

    Analisis data ditujukan untuk menguji hipotesis dan menyimpulkan pemecahan masalah penelitian

    BAB V: Penutup, bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, keterbatasan penelitian, dan saran-saran bermanfaat yang dapat diberikan bagi penelitian selanjutnya

    PEMERINTAH KOTA BIMA INSPEKTORAT STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMERIKSAAN KHUSUS

    Standar Biaya Khusus Bogor Tahun 2019 i LAMPIRAN

    LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA BIMA NOMOR 3a TAHUN 2016 TENTANG : PERUBAHAN STÁNDAR OPERASIONAL PROSEDUR NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA INSPEKTORAT KOTA BIMA NOMOR

    PERUBAHAN STÁNDAR OPERASIONAL PROSEDUR NOMOR 22 I N S P E K T O R A T Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah PEMERINTAH KOTA BIMA I N S P E K T O R A T Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal

    BAB I PENDAHULUAN. dituntut dapat disajikan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu,

    BAB I PENDAHULUAN 11 Latar Belakang Seorang - Eprints UMM

    BAB I PENDAHULUAN 1. 1 Latar Belakang Lembaga pemerintah memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dari penggunaan anggaran selama satu periode. Laporan

    BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Masalah Guru dituntut mampu berpikir Bahkan, satu topik tertentu dapat disajikan dalam jenis teks yang berbeda BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Masalah Pendidikan merupakan salah individu dan kita dituntut

    LAPORAN KINERJA PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PPID PEMBANTU KELURAHAN PANGONGANGAN TAHUN 2017

    laporan pengelolaan pelayanan informasi publik tahun 2015

    LAPORAN KINERJA PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PPID PEMBANTU KELURAHAN PANGONGANGAN TAHUN 2017 Kelurahan Pangongangan Jl. Pandan no. 02 Madiun Phone. (0351) 467527 Website : http://kelurahan-pangongangan.madiunkota.go.id/

    PDF Laporan Kinerja Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dpkp madiunkota go id LAPORAN KINERJA PPID PEMBANTU DINAS PERKIM KOTA MADIUN TAHUN 2017 pdf PDF Laporan Kinerja Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi kelurahan pangongangan madiunkota go id LAPORAN KINERJA PPID PEMBANTU

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK INDONESIA,

    Untitled

    PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 19/15/PBI/2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 17/9/PBI/2015 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA DAN KLIRING BERJADWAL OLEH BANK INDONESIA DENGAN

    ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1989 1990 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR J ENDERAL PENDIDIKAN ISLAM, a bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

    BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

    BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

    BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1 Hasil Uji Validasi dan Reliabilitas Kuesioner 5.1.1 Uji validasi kuesioner Hasil pengolahan dan analisis data menggunakan SPSS (Statistical Product and Service Solution)

    PDF bab v hasil dan pembahasan IPB Repository repository ipb ac id BAB 20V 20HASIL 20DAN 20PEMBAHASAN pdf PDF BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANmahasiswa dinus ac id docs skripsi bab5 20375 pdf PDF bab v

    PENELUSURAN TERBITAN BERKALA PADA UNIT PELAYANAN REFERENSI, TERBITAN BERKALA, DAN NBC PERPUSTAKAAN UGM

    Pelayanan Rujukan Umum - IPB Repository

    PENELUSURAN TERBITAN BERKALA PADA UNIT PELAYANAN REFERENSI, TERBITAN BERKALA, DAN NBC PERPUSTAKAAN UGM Tulisan ini disusun sebagai tugas pengembangan deskripsi statistik penelusuran terbitan berkala pada

    PDF universitas gadjah mada perpustakaan 2014 Repository UGM repository ugm ac id 1 20PENELUSURAN 20TERBITAN 20BERKALA pdf PDF pelayanan sirkulasi dan referensi ResearchGate researchgate PELAYANAN BahanKuliah PELAYANAN SIRKULASI

    PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI SIDOS 2.0. ~ Sistem Informasi Dosen ~

    perancangan dan implementasi sistem informasi academic account

    PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI SIDOS 2.0 ~ Sistem Informasi Dosen ~ Disusun oleh : UPT. Teknologi Informasi Dan Komunikasi Institut Seni Indonesia Surakarta No. Revisi : Rev. 3.0 Tanggal Revisi : 24 Nopember

    PDF PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI SIDOS 2 0 EIS ISI Surakarta sipadu isi ska ac id sidos Juknis Sidos 2 0 rev 3 0 pdf PDF PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI SIAMA 2 0 EIS ISI Surakarta

    WALIKOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR

    walikota probolinggo provinsi jawa timur - Sistem Informasi

    WALIKOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

    PDF walikota probolinggo provinsi jawa timur JDIH Kemendagri jdih setjen kemendagri go id KOTA PROBOLINGGO 1 2015 pdf PDF walikota probolinggo provinsi jawa timur JDIH Kemendagri jdih setjen kemendagri go id KOTA PROBOLINGGO 13 2014 pdf

    Modul ke: Manajemen Persediaan. Persediaan Pengaman. Maheswari SE., M.Si. Fakultas Ekonomi & Bisnis. Program Studi. Manajemen

    analisis manajemen persediaan bahan baku dan bahan - unnes

    Modul ke: 06 Hesti Fakultas Ekonomi & Bisnis Manajemen Persediaan Persediaan Pengaman Maheswari SE., M.Si Program Studi Manajemen Kedatangan barang terlambat menimbulkan stock out (kehabisan barang persediaan)

    adanya persediaan, analisa manajemen persediaan, dan teknik teknik manajemen tahap barang setengah jadi dan siap untuk dijual ke pasar atau ke konsumen Secara sederhana, safety stock diartikan sebagai persediaan pengaman  Manajemen persediaan merupakan sistem sistem untuk mengelola persediaan

    Home back690691 692693694695 Next

    1 BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Masalah Penggunaan

    [PDF] 1 BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Masalah Penggunaan eprints ums ac id 16592 3 BAB I pdf

    http://eprints.ums.ac.id/16592/3/BAB_I.pdf

    1 BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Masalah Pendidikan

    [PDF] 1 BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Masalah Pendidikan eprints ums ac id 30009 2 04 BAB I pdf

    http://eprints.ums.ac.id/30009/2/04._BAB_I.pdf

    1 BAB I PENDAHULUAN 11 Latar Belakang Masalah Self

    [PDF] 1 BAB I PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Masalah Self eprints umpo ac id 2404 2 BAB 201 pdf

    http://eprints.umpo.ac.id/2404/2/BAB%201.pdf

    1 BAB I PENDAHULUAN A Rasional Menjadi guru pendidikan

    [PDF] 1 BAB I PENDAHULUAN A Rasional Menjadi guru pendidikan staff uny ac id sites default files BAB 20I 20PROFESI pdf

    http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/BAB%20I%20PROFESI.pdf

    BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Masalah - ETD UGM

    [PDF] BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Masalah ETD UGMetd repository ugm ac id 66602 S1 2013 280963 chapter1 pdf

    http://etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/66602/potongan/S1-2013-280963-chapter1.pdf

    BAB I PENDAHULUAN I1 Latar Belakang Penggunaan - ETD UGM

    [PDF] BAB I PENDAHULUAN I 1 Latar Belakang Penggunaan ETD UGMetd repository ugm ac id 74417 S1 2014 299145 chapter1 pdf

    http://etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/74417/potongan/S1-2014-299145-chapter1.pdf

    BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang - Repository - UPI

    [PDF] BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Repository UPIrepository upi edu 387 5 S MTK 0905793 CHAPTER1 pdf

    http://repository.upi.edu/387/5/S_MTK_0905793_CHAPTER1.pdf

    1 BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Arus globalisasi telah

    [PDF] 1 BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Arus globalisasi telah repository uin suska ac id 6780 1 BAB 20I pdf

    http://repository.uin-suska.ac.id/6780/1/BAB%20I.pdf

    BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Masalah Salah satu

    [PDF] BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Masalah Salah satu repository uin suska ac id 3346 2 BAB 20I pdf

    http://repository.uin-suska.ac.id/3346/2/BAB%20I.pdf

    <