PDF- BAB I PENDAHULUAN A. Latar -BAB I PENDAHULUAN 11 Latar Belakang Seorang - Eprints UMM - BAB I PENDAHULUAN. dituntut dapat disajikan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu,
BAB I PENDAHULUAN 1. 1 Latar Belakang Lembaga pemerintah memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dari penggunaan anggaran selama satu periode. Laporan

BAB I PENDAHULUAN 1

Laporan keuangan dapat digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja dari lembaga pemerintah terkait sehingga dituntut dapat disajikan secara transparan dan akuntabel

Oleh karena itu, untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyampaian laporan, maka laporan keuangan lembaga pemerintah perlu disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku

Kesesuaian laporan dengan SAP sangat diperlukan karena menentukan kualitas dari laporan keuangan lembaga pemerintah tersebut

Selain transparansi dan akuntabilitas, penyampaian laporan keuangan lembaga pemerintah hendaknya dilakukan secara tepat waktu

Ketepatan waktu merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan dalam pelaporan keuangan

Menurut Mardiasmo (2009), ketepatan waktu merupakan salah satu dari enam kendala yang dihadapi dalam menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang relevan dan dapat diandalkan

Laporan keuangan tersebut digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan sehingga keterlambatan dalam penyajian laporan keuangan akan 1

menyebabkan penundaan dalam pengambilan keputusan

Oleh karena itu, semakin cepat waktu yang dibutuhkan untuk penyajian laporan keuangan, maka semakin baik untuk pengambilan keputusan dan menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut

Seperti yang tercantum dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 10 (2) huruf e, disebutkan bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mempunyai tugas untuk menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Dalam pasal 10 (3) huruf g juga disebutkan bahwa kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya

Dalam hal ini, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) selaku SKPD dan PPKD memiliki tanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan sebagai pelaku akuntansi pada entitas pelaporan dan akuntansi

Nantinya, BKAD akan bertindak sebagai konsolidator dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian di tingkat daerah

Laporan keuangan konsolidasian tersebut merupakan penggabungan dari seluruh laporan keuangan entitas pelaporan atau akuntansi yang ada pada suatu daerah

Hasil dari penggabungan laporan keuangan tersebut nantinya akan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang tersaji sebagai satu entitas tunggal yang kemudian diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diaudit

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman terlambat menyerahkan laporan keuangan tahun 2015 kepada BPK sehingga belum menerima hasil audit dari laporan keuangan tersebut, sementara beberapa daerah lain di Yogyakarta telah menerima hasilnya

Penyusunan laporan keuangan semula dijadwalkan selesai pada bulan Februari, tetapi baru dapat diselesaikan dan diserahkan kepada BPK pada bulan Maret

Keterlambatan tersebut dipicu oleh adanya pergantian sistem pelaporan di Pemkab Sleman yang semula masih menggunakan proses manual dan mulai berganti menggunakan sistem Sistem Akuntansi Dinas Daerah (SIADINDA) untuk SKPD serta Sistem Informasi Manajemen Anggaran dan Akuntansi Keuangan Daerah (SIMAKDA) untuk BKAD ( 1 Juni 2016)

Sementara itu, pengguna dari laporan keuangan berasal dari pihak internal dan eskternal

Dalam SAP disebutkan bahwa pengguna laporan keuangan pemerintah adalah (a) masyarakat

(b) para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa

(c) pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman

Dalam hal ini, investor dan pihak yang memberi pinjaman menggunakan laporan keuangan yang telah diaudit untuk mengambil keputusan dalam investasi dana dan pemberian pinjaman

Oleh karena itu, dengan belum diterimanya hasil audit dari laporan keuangan Pemkab Sleman dapat mengakibatkan keputusan-keputusan tersebut belum dapat diambil oleh para investor maupun pemberi pinjaman

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas, keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan dapat mengakibatkan tertundanya proses pengambilan keputusan

Dalam hal ini, penulis ingin mengetahui proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian di BKAD Kabupaten Sleman

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Proses Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Kabupaten Sleman (Studi Kasus pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman)

Diharapkan apabila nantinya ditemukan masalah ataupun kendala dalam proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian tersebut, penulis dapat meberikan saran untuk perbaikan di masa yang akan datang sehingga penyampaian laporan keuangan tidak lagi mengalami keterlambatan Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut: 1

Bagaimana proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian di BKAD Kabupaten Sleman

Kendala apa saja yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian tersebut

? 4

  • 3 Batasan Masalah Untuk menghindari ruang lingkup penelitian yang terlalu luas, maka fokus penulis dalam penelitian ini adalah proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang dilakukan oleh BKAD Kabupaten Sleman
  • Laporan keuangan konsolidasian yang dimaksud adalah laporan keuangan konsolidasian Kabupaten Sleman Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1

    Untuk mengetahui proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian di BKAD Kabupaten Sleman

    Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian di BKAD Kabupaten Sleman Manfaat Peneitian 1

    Bagi Penulis a

    Penelitian ini menambah pengetahuan penulis mengenai proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, terutama laporan keuangan konsolidasian Kabupaten Sleman yang disusun di BKAD Kabupaten Sleman

    Memenuhi salah satu syarat kelulusan dan memperoleh gelar Ahli Madya dari Program Studi Akuntansi Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada

    Bagi Instansi Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan untuk perbaikan penyusunan laporan keuangan konsolidasian di masa yang akan datang

    Bagi Pembaca Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitan dengan tema yang serupa di masa yang akan datang Sistematika Penulisan 1

    BAB I : PENDAHULUAN Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan, dan kerangka penulisan

    BAB II : GAMBARAN UMUM PENULISAN Bab ini berisi tentang kondisi umum instansi meliputi gambaran umum instansi, visi dan misi, struktur organisasi, serta tugas pokok dan fungsi

    Selain itu, bab ini juga akan menguraikan landasan teori, tinjauan pustaka yang dijadikan sebagai referensi, dan metodologi penelitian

    BAB III : ANALISIS DAN PEMBAHASAN Bab ini berisi tentang analisis dan pembahasan mengenai proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian berdasarkan data-data yang telah diperoleh dari BKAD Kabupaten Sleman

    BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis

    Selain itu, penulis juga memberikan saran yang diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan di masa yang akan datang Kerangka Penulisan Gambar 1