PDF- DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA -Untitled - DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK INDONESIA,
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 19/15/PBI/2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 17/9/PBI/2015 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA DAN KLIRING BERJADWAL OLEH BANK INDONESIA DENGAN

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 19/15/PBI/2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 17/9/PBI/2015 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA DAN KLIRING BERJADWAL OLEH BANK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang : a

bahwa untuk menjaga keamanan dan kelancaran penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal oleh Bank Indonesia diperlukan penyediaan dana prefund

bahwa untuk menjamin penyelenggaraan kliring antarbank yang lebih lancar, aman, efisien, dan andal diperlukan penyempurnaan atas prefund debit yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan kliring antarbank

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia

Mengingat : 1

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali

  • Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204)

    MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 17/9/PBI/2015 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA DAN KLIRING BERJADWAL OLEH BANK INDONESIA

    Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5704) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/5/PBI/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5876) diubah sebagai berikut:

    Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 17 (1) Peserta wajib menyediakan Prefund Debit sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Penyelenggara

    (2) Besarnya Prefund Debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Penyelenggara untuk masingmasing Peserta

    (3) Prefund Debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dana tunai (cash Prefund)

    (4) Dana tunai (cash Prefund) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditatausahakan pada Sistem BI-RTGS dalam rekening milik Penyelenggara yang digunakan khusus untuk menampung dana tunai (cash Prefund)

    (5) Penyelenggara menatausahakan dana tunai (cash Prefund) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada SKNBI untuk masing-masing PLU

    (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan Prefund Debit diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur

    Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 18 (1) Peserta wajib melakukan penambahan Prefund Kredit dalam hal total dana yang dimiliki Peserta tidak dapat memenuhi kewajiban dalam Layanan Transfer Dana dan/atau Layanan Pembayaran Reguler

    confirmed incoming yaitu DKE Transfer Dana atau DKE Pembayaran masuk dari Peserta lain yang dapat dipenuhi oleh dana yang dimiliki oleh Peserta lain tersebut

    dana tunai (cash Prefund) yang disediakan dalam Prefund Kredit

    (3) Peserta wajib melakukan penambahan Prefund Debit dalam hal total dana yang dimiliki Peserta tidak dapat memenuhi kewajiban dalam Layanan Kliring Warkat Debit dan/atau Layanan Penagihan Reguler

    (4) Total dana yang dimiliki Peserta untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari: a

    confirmed outgoing yaitu DKE Warkat Debit atau DKE Penagihan kepada Peserta lain yang tidak diretur dan didukung oleh dana yang cukup dari Peserta lain tersebut

    dana tunai (cash Prefund) yang disediakan dalam Prefund Debit

    Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 20 (1) Penyelenggara akan mengembalikan dana tunai (cash Prefund) yang telah disediakan untuk Prefund Kredit dan/atau Prefund Debit ke Rekening Setelmen Dana PLU dan/atau Rekening Setelmen Dana bank pembayar sesuai periode waktu yang ditetapkan Penyelenggara, dalam hal setelah perhitungan akhir masih terdapat saldo dana tunai (cash Prefund) yang tidak dipergunakan

    Pasal II Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2017 GUBERNUR BANK INDONESIA, AGUS D

    MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H

    LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 302

    PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 19/15/PBI/2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 17/9/PBI/2015 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA DAN KLIRING BERJADWAL OLEH BANK INDONESIA I

    UMUM Untuk mewujudkan penyelenggaraan SKNBI yang lancar, aman, efisien, dan andal Bank Indonesia telah menerapkan prinsip bahwa perhitungan kliring antar-bank hanya dapat dilaksanakan apabila didukung dengan dana yang cukup (no money no game)

    Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan kliring antar-bank diatur mengenai kewajiban penyediaan dana dalam bentuk Prefund

    Untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan SKNBI dan efisiensi pengelolaan dana oleh Peserta, dilakukan penyempurnaan Prefund Debit yang semula berupa dana tunai (cash Prefund) dan surat berharga (collateral Prefund) menjadi hanya berupa dana tunai (cash Prefund)

    Selanjutnya, mekanisme penggunaan surat berharga untuk pemenuhan Prefund dilakukan satu pintu melalui fasilitas likuiditas intrahari pada Sistem BI-RTGS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika

    PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Pasal 17 Angka 2 Pasal 18 Angka 3 Pasal 20 Pasal II TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6170

    BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

    BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

    BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1 Hasil Uji Validasi dan Reliabilitas Kuesioner 5.1.1 Uji validasi kuesioner Hasil pengolahan dan analisis data menggunakan SPSS (Statistical Product and Service Solution)

    PDF bab v hasil dan pembahasan IPB Repository repository ipb ac id BAB 20V 20HASIL 20DAN 20PEMBAHASAN pdf PDF BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANmahasiswa dinus ac id docs skripsi bab5 20375 pdf PDF bab v

    PENELUSURAN TERBITAN BERKALA PADA UNIT PELAYANAN REFERENSI, TERBITAN BERKALA, DAN NBC PERPUSTAKAAN UGM

    Pelayanan Rujukan Umum - IPB Repository

    PENELUSURAN TERBITAN BERKALA PADA UNIT PELAYANAN REFERENSI, TERBITAN BERKALA, DAN NBC PERPUSTAKAAN UGM Tulisan ini disusun sebagai tugas pengembangan deskripsi statistik penelusuran terbitan berkala pada

    PDF universitas gadjah mada perpustakaan 2014 Repository UGM repository ugm ac id 1 20PENELUSURAN 20TERBITAN 20BERKALA pdf PDF pelayanan sirkulasi dan referensi ResearchGate researchgate PELAYANAN BahanKuliah PELAYANAN SIRKULASI

    PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI SIDOS 2.0. ~ Sistem Informasi Dosen ~

    perancangan dan implementasi sistem informasi academic account

    PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI SIDOS 2.0 ~ Sistem Informasi Dosen ~ Disusun oleh : UPT. Teknologi Informasi Dan Komunikasi Institut Seni Indonesia Surakarta No. Revisi : Rev. 3.0 Tanggal Revisi : 24 Nopember

    PDF PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI SIDOS 2 0 EIS ISI Surakarta sipadu isi ska ac id sidos Juknis Sidos 2 0 rev 3 0 pdf PDF PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI SIAMA 2 0 EIS ISI Surakarta

    WALIKOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR

    walikota probolinggo provinsi jawa timur - Sistem Informasi

    WALIKOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

    PDF walikota probolinggo provinsi jawa timur JDIH Kemendagri jdih setjen kemendagri go id KOTA PROBOLINGGO 1 2015 pdf PDF walikota probolinggo provinsi jawa timur JDIH Kemendagri jdih setjen kemendagri go id KOTA PROBOLINGGO 13 2014 pdf

    Modul ke: Manajemen Persediaan. Persediaan Pengaman. Maheswari SE., M.Si. Fakultas Ekonomi & Bisnis. Program Studi. Manajemen

    analisis manajemen persediaan bahan baku dan bahan - unnes

    Modul ke: 06 Hesti Fakultas Ekonomi & Bisnis Manajemen Persediaan Persediaan Pengaman Maheswari SE., M.Si Program Studi Manajemen Kedatangan barang terlambat menimbulkan stock out (kehabisan barang persediaan)

    adanya persediaan, analisa manajemen persediaan, dan teknik teknik manajemen tahap barang setengah jadi dan siap untuk dijual ke pasar atau ke konsumen Secara sederhana, safety stock diartikan sebagai persediaan pengaman  Manajemen persediaan merupakan sistem sistem untuk mengelola persediaan

    BAB I PENDAHULUAN. bersaing, perusahaan harus meningkatkan kinerja perusahaannya yang bertujuan

    BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Pada dasarnya setiap

    BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penelitian Perkembangan dunia usaha di Indonesia yang semakin kompetitif menuntut setiap perusahaan dapat mengelola dan melaksanakan manajemen perusahaan lebih profesional.

    BAB I PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Masalah Persaingan bisnis dewasa ini semakin Melihat Omset penjualan menurun maka Perusahaan harus tetap bertahan alternatife Strategi bersaing bagi perusahaan CV Yukas Family 1 Universitas Kristen Maranatha BAB I PENDAHULUAN

    Menetapkan: PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERANTARA PEDAGANG EFEK UNTUK EFEK BERSIFAT UTANG DAN SUKUK BAB I KETENTUAN UMUM

    SALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 35

    RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR /POJK.04/2017 TENTANG PERANTARA PEDAGANG EFEK UNTUK EFEK BERSIFAT UTANG DAN SUKUK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

    10 Des 2018 dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor  dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa  dimaksud

    Nomor : Kepada: Lampiran Perihal

    Nomor : Lampiran : Perihal : Permohonan Surat Izin Praktik - PTSP

    Nomor : Kepada: Lampiran Perihal : : Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Di K A R A W A N G Kami yang bertanda tangan dibawah ini, bertindak untuk atas nama.........dengan

    PDF Nomor Lampiran Perihal Permohonan Surat Ijin IUP Singaraja bulelengkab go id assets 03 20Permohonan 20IUP pdf PDF Nomor Lampiran Perihal Permohonan Surat Izin Praktik

    PENGARUH JAMINAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN (Studi pada PLTU I Jatim 2X315 MW Sudimoro,Pacitan)

    i SKRIPSI PENGARUH KESEHATAN KERJA DAN KESELAMATAN

    PENGARUH JAMINAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN (Studi pada PLTU I Jatim 2X315 MW Sudimoro,Pacitan) Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh

    PDF PENGARUH PROGRAM JAMINAN KESELAMATAN DAN repository iainpurwokerto ac id Cover Bab 20I Bab 20V Daftar 20Pustaka pdf PDF pengaruh jaminan kesehatan dan keselamatan kerja Eprints UMMeprints umm ac id 2 jiptummpp gdl serlyardan 30621 2 babi

    Home back Next

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1989 1990 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/590.pdf

    NOMOR:DjIl352 A12010 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR J ENDERAL PENDIDIKAN ISLAM, a bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

    http://diktis.kemenag.go.id/rankingptai/dirjen/dj_352a_10.pdf

    dengan rahmat tuhan yang maha esa - Diktis

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM, a bahwa dalam rangka memberikan otonomi kepada Perguruan 

    http://diktis.kemenag.go.id/rankingptai/dirjen/dj_306_08.pdf

    1 dan pengangkatan perangkat desa dengan rahmat tuhan yang

    memenuhi syarat syarat sebagai berikut a Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa b Setia dan Taat kepada Pancasila, Undang undang Dasar Tahun 1945,

    http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2007/KabupatenSinjai-2007-6.pdf

    895kB

    Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa 14 Pada pembukaan tiap jenis Peraturan Perundang undangan sebelum nama jabatan pembentuk Peraturan 

    http://eprints.ums.ac.id/20774/13/Lampiran.pdf

    <