PDF- -walikota probolinggo provinsi jawa timur - Sistem Informasi - WALIKOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR
WALIKOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

WALIKOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PROBOLINGGO, Menimbang : a

bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, diperlukan Pengarusutamaan Gender sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan

bahwa agar Pengarusutamaan Gender dapat terwujud di Kota Probolinggo secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan, maka perlu disusun pedoman pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah di Kota Probolinggo

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b Konsideran ini, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah

Mengingat : 1

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan Provinsi Jawa Timur

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4)

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1

Daerah adalah Kota Probolinggo

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo

Walikota adalah Walikota Probolinggo

Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo

Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kota yang dipimpin oleh Camat

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat BPP dan KB

Pengarusutamaan Gender di Kota Probolinggo yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki dan perempuan

Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat

Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda

Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan

Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender

Focal Point PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di Unit kerjanya masing-masing

Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo

Tim Driver adalah penggerak bagi perencanaan anggaran dalam kebijakan yang responsif gender

Forum Data Terpilah adalah wadah komunikasi antar anggota kelompok kerja untuk berbagi pengalaman dan memudahkan akses terkait upaya penyediaan data terpilah & analisis gender yang dibentuk ditingkat internal lembaga dan atau lintas SKPD

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) PUG berasaskan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia

(2) Maksud PUG adalah upaya meciptakan kesetaraan dan keadilan gender

(3) Tujuan PUG adalah memberikan pedoman kepada SKPD, Kecamatan, dalam penyelenggaraan Pemerintah yang responsif gender

Pasal 3 Pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender bertujuan : a

Memberikan acuan bagi SKPD, dan Kecamatan dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan

Mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan

Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara

Mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender

Meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan

Meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

BAB III PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN Bagian Kesatu Perencanaan Pasal 4 (1) Pemerintah Daerah mempunyai berkewajiban untuk menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD

(2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui analisis gender

Pasal 5 (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender (gender analisys pathway) atau metode analisis lain

(2) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD

(3) Proses pelaksanaan penyusunan analisis gender terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja SKPD dan Rencana Kerja Anggaran SKPD dapat mengacu pada pelaksanaan diklat yang sudah dilakukan oleh Tim Driver

Pasal 6 (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dituangkan dalam penyusunan GBS

(2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar SKPD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD

Bagian Kedua Pelaksanaan Pasal 7 (1) Walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan PUG di Daerah

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Tim Driver

(3) Bappeda memiliki tugas untuk mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja dan anggaran SKPD yang responsif gender

(4) BPP dan KB bertindak sebagai koordinator dalam penyelenggaraan pengarusutamaan gender di Kota Probolinggo

Pasal 8 (1) Untuk penguatan kelembagaan dan pengoptimalan serta percepatan penyelenggaraan PUG di Daerah dibentuk kelompok kerja PUG dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari kepala SKPD yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota

(2) Dalam kelompok kerja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bappeda bertindak sebagai ketua dan Kepala BPP dan KB sebagai Sekretaris

(3) Dalam melaksanakan tugasnya serta memberikan penguatan SKPD dalam menyusun Anggaran Responsif Gender, kelompok kerja PUG dapat dibantu oleh Tim Driver

Pasal 9 Pokja PUG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mempunyai tugas sebagai berikut : a

melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada para pemangku kepentingan Kota Probolinggo

mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD

menyusun program kerja setiap tahun

mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender

menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun

bertanggung jawab kepada Walikota

merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Walikota

menyusun Profil Data Terpilah Perempuan dan anak

melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi

menetapkan Tim Driver sebagai Perencanaan Penganggaran Responsif Gender untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah

menyusun Rencana Aksi Daerah PUG

mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point serta pokja data di masing-masing SKPD

melaporkan penyelenggaraan PUG kepada Walikota

Pasal 10 Tim Driver sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf j, mempunyai tugas sebagaimana berikut : a

meneliti kepastian pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender dalam penyusunan RKA-SKPD

melakukan pelatihan analisis gender dan menyusun lembar Anggaran Responsif Gender

melakukan sosialisasi kepada seluruh SKPD mengenai Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender

melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang perencana di setiap SKPD di setiap SKPD dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender di Kota Probolinggo

meneliti dan mengintegrasikan Pengerusutamaan Gender dalam penyusunan RPJMD, Rencana Strategis SKPD, RKPD dan Rencana Kerja SKPD

melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender di Kota Probolinggo

melakukan pembinaan dan pengawasan kepada SKPD Kota Probolinggo dalam pelaksanaan percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender

meneliti dokumen Perencanaan Penganggaran Responsif Gender sebagai lampiran di dalam DPA (Dokumen Perencanaan Anggaran)

Pasal 11 (1) Keanggotaan Tim Driver sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, adalah aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gender

(2) Rencana Aksi Daerah PUG di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf k, memuat : a

PUG dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah

PUG dalam siklus pembangunan di daerah

penguatan kelembagaan PUG di daerah

penguatan peran serta masyarakat

Bagian Ketiga Focal Point Pasal 12 (1) Focal Point PUG pada setiap SKPD terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program

(2) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :

membantu pengambil kebijakan untuk memfasilitasi penyelenggaraan PUG di satuan kerjanya

mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja

memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja SKPD yang berperspektif gender

melaksanakan sosialisasi dan advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD

melaporkan pelaksanaan PUG kepada Kepala SKPD

mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja

memfasilitasi penyusunan data gender pada setiap SKPD

(3) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala atau Pimpinan SKPD

Pasal 13 (1) Forum Data Gender dan Anak terdiri dari pejabat dan/atau staf terbagi menjadi unit pengelola data, unit penelitian, unit perencanaan dan unit pelaporan internal serta eksternal yang berada pada SKPD

(2) Forum Data Gender dan Anak sebagaimana pada ayat (1), mempunyai tugas sebagaimana berikut : a

mendorong unit unit pengolah data di SKPD dalam penyelenggaraan sistem data gender dan anak

memfasilitasi dan memberikan bimbingan tehnis dalam mengembangkan system data gender dan anak pada SKPD yang membutuhkan

mendokumentasikan, memperbaharui data gender dan anak kedalam system data base, menganalisa, menyajikan dan mendesiminasikan melalui media publikasi yang dimiliki daerah secara rutin

melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan system data gender dan anak di tingkat Provinsi dan Kota Probolinggo

BAB IV PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pasal 14 (1) Kepala SKPD melaporkan hasil pelaksanaan PUG di satuan kerjanya kepada Walikota

(2) Laporan hasil pelaksanaan PUG, meliputi : a

program kerja PUG tahun anggaran yang bersangkutan

hal-hal yang telai dicapai dalam pelaksanaan PUG pada tahun anggaran sebelumnya dan yang sedang berjalan

hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan PUG

dan

upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani hambatan yang ada

Pasal 15 (1) Kepala SKPD secara terus menerus melaksanakan dan bertanggung jawab memantau pelaksanaan PUG

(2) Kepala SKPD secara terus menerus melaksanakan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG

(3) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 16 Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat berhak turutserta dalam berbagai kegiatan PUG di Daerah

BAB VI PEMBINAAN Pasal 17 Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi : a

penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG

penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah pada SKPD

peningkatan kapasitas Focal Point, Forum Data dan Tim Driver serta Pokja PUG

BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 18 (1) Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan PUG dapat bersumber dari APBN dan APBD

(2) Pembiayaan pelaksanaan PUG yang berasal dari pihak lain yang tidak mengikat, selain diluar APBN dan APBD, dapat dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan

Pasal 19 Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dianggarkan pada SKPD yang terkait dengan pelaksanaan PUG

Pasal 20 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo

Diundangkan di Probolinggo pada tanggal 9 Mei 2016 Ditetapkan di Probolinggo pada tanggal 9 Mei 2016 WALIKOTA PROBOLINGGO, Ttd R U K M I N I SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, Ttd JOHNY HARYANTO BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2016 NOMOR 36 Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO, WAHONO ARIFIN, SH

, MM NIP

PENJELASAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA PROBOLINGGO I

UMUM Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan perpektif gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan

Pelaksanaan integrasi PUG ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat dan daerah diharapkan dapat mendorong pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil dalam memberikan manfaat pembangunan bagi seluruh penduduk Indonesia, baik perempuan maupun laki-laki

Pelaksanaan PUG harus terefleksikan dalam proses penyusunan kebijakan yang menjadi acuan perencanaan dan penganggaran untuk menjamin program dan kegiatan yang dibuat oleh seluruh lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah menjadi responsif gender

Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) merupakan perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek yaitu: akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki

Hal ini berarti bahwa perencanaan dan penganggaran tersebut mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunan maupun dalam pelaksanaan kegiatan

Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender bukanlah suatu proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada, dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki

Di samping itu penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender bukanlah tujuan akhir, melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisis untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan

PUG adalah salah satu dari 3 (tiga) strategi nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun pada Buku II Bab I

RPJMN ini telah memuat kebijakan PUG dalam sistem perencanaan dan penganggaran, menggunakan data terpilah dalam analisis,

memuat indikator gender, dan menyusun sasaran pembangunan responsif gender

Dalam konteks daerah, penggunaan analisis gender sebelum penyusunan perencanaan pembangunan juga telah diamanatkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah pasal 33 ayat 3

Secara spesifik, PPRG juga merupakan bentuk implementasi dari Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) yang menjadi filosofi dasar sistem penganggaran di Indonesia di mana pengelolaan anggaran memperhitungkan komponen gender pada input, output, dan outcome pada perencanaan dan penganggaran, serta mengintegrasikan indikator keadilan (equity) sebagai indikator kinerja, setelah pertimbangan ekonomi, efisiensi, dan efektivitas

Dengan demikian, Anggaran Responsif Gender (ARG) menguatkan secara signifikan kerangka penganggaran berbasis kinerja menjadi lebih berkeadilan

Dalam rangka melakukan percepatan pelaksanaan PPRG ini, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA) telah mengeluarkan Peraturan Bersama mengenai Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)

Strategi nasional ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Bersama Bappenas, Kemendagri, Kemenkeu, dan KPP&PA tentang Petunjuk Pelaksanaan PUG melalui PPRG di daerah II

PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Huruf (1) Gender Analysis Pathway yang selanjutnya disingkat GAP disebut juga alur kerja analisis gender, merupakan model/alat analisis gender yang dikembangkan oleh Bappenas bekerjasama

Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 11 Pasal 12 Pasal 13 Pasal 14 Pasal 15 Pasal 16 Pasal 17 Pasal 18 Pasal 19 Pasal 19 Pasal 20 dengan Canadian International Development Agency (CIDA), dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA) untuk membantu para perencana melakukan pengarusutamaan gender

Cukup Jelas