PDF- LEMBARAN DAERAH, JDIH Kalbar, Peraturan -Unduh - One Data One Map - LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 4 TAHUN 2005
No.4, 2005 LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 4 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN

bahwa untuk terwujudnya good goverment atau Kepemerintahan yang baik, salah satu pilar utamanya adalah melalui penerapan prinsip transparansi

bahwa penyelenggaraan transparansi dan kebebasan memperoleh informasi harus diarahkan guna mendorong partisipasi aktif masyarakat baik terhadap proses pengambilan kebijakan maupun terhadap pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bermuara kepada percepatan pembangunan Provinsi Kalimantan Barat menuju masyarakat madani yang dicita-citakan

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat

Mengingat : 1

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106)

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182)

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Depan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418)

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866)

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660)

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090)

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT dan GUBERNUR KALIMANTAN BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat

Badan Publik adalah lembaga penyelenggara pemerintahan di tingkat eksekutif dan legislatif di tingkat daerah dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Organisasi non pemerintah yang mendapatkan dana dari APBD, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Swasta yang menjalankan kegiatannya berdasarkan perjanjian pemberian pekerjaan dari pemerintah untuk menjalankan fungsi pelayanan publik

Transparansi adalah keadaan dimana setiap orang dapat mengetahui proses pembuatan dan pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pemerintahan

Keterbukaan adalah sikap mental, yang ciri-cirinya adalah kesediaan untuk memberi informasi dan terbuka terhadap masukan dan atau permintaan orang lain

Prosedur adalah urutan langkah-langkah untuk menghasilkan sesuatu

Prosedur berdampak publik adalah segala prosedur pengelolaan pemerintahan baik di lingkungan Pemerintah Daerah, DPRD, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan instansi vertikal lainnya dan asosiasi, yang berkedudukan di daerah serta berdampak pada warga Provinsi Kalimantan Barat

Rapat Kebijakan Publik adalah rapat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Badan Usaha Milik Daerah, BUMN, instansi vertikal lainnya dan asosiasi, yang beroperasi dan berdampak pada warga Provinsi Kalimantan Barat

Informasi adalah segala sesuatu yang dapat dikomunikasikan, fakta-fakta atau segala sesuatu yang dapat menerangkan sesuatu hal yang sendirinya atau melalui segala sesuatu yang telah diatur melalui bentuk dokumen dalam format apapun atau ucapan pejabat publik yang berwenang

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, dikelola, dimiliki ataupun dihimpun melalui sumber-sumber lain serta informasi mengenai penyelenggaraan negara sehingga berada disuatu badan publik

Pengguna Informasi adalah setiap warga negara Indonesia atau subyek hukum yang memanfaatkan informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini

BAB II ASAS Dan TUJUAN Pasal 2 (1) Badan publik dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya wajib menerapkan azas transparansi kepada masyarakat

(2) Azas transparansi sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini mencakup aspek transparansi informasi, transparansi prosedur, dan transparansi proses pengambilan kebijakan dan pelaksanaannya

Pasal 4 Tujuan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah untuk memberikan dan menjamin hak subyek hukum untuk mendapatkan informasi publik dalam rangka: a

Akuntabilitas publik yang menjamin hak setiap orang untuk mengetahui rencana dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan kebijakan publik

Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik

Mendorong peningkatan kualitas aspirasi masyarakat dalam memberikan masukan bagi pengambilan kebijakan publik

Memastikan bahwa setiap orang atau subyek hukum mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak

Meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan

BAB III KEWAJIBAN BADAN PUBLIK Bagian Pertama Informasi yang wajib diumumkan secara aktif Pasal 5 Informasi yang wajib diumumkan secara aktif meliputi: a

Proses perencanaan pembangunan pemerintah daerah

APBD mulai dari tahap perencanaan, pembahasan sampai penetapan

Rencana tata ruang mulai dari tahap perencanaan sampai pada penetapan

Pelaksanaan kegiatan pembangunan baik fisik maupun non-fisik

Nama, struktur, tugas dan fungsi badan publik terkait

Prosedur dan tata cara untuk mendapatkan informasi publik di badan publik yang bersangkutan

Jadwal kegiatan Badan Publik sesuai fungsi dan misi masing-masing

Proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah

Bagian Kedua Informasi yang wajib tersedia setiap saat Pasal 6 Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat di Badan Publik, meliputi: a

Daftar seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaannya kecuali sebagaimana diatur dalam pasal 8 dan daftar informasi yang berada dalam kategori pengecualian

Hasil keputusan dan kebijakan Badan Publik

Realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran

Perjanjian, kesepakatan dengan pihak lain

Prosedur pelayanan publik

Laporan akuntabilitas kinerja Badan Publik

Informasi Daftar Asset Pemerintah Daerah

Laporan hasil studi banding dan sejenisnya

Proses pengawasan dimulai dari rencana obyek yang diawasi, pengawasan serta hasil audit

Informasi lain yang perlu diketahui publik, yang tidak termasuk dikategorikan pengecualian sebagaimana diatur pasal 8

Bagian Ketiga Informasi Yang Wajib Diumumkan Secepatnya Pasal 7 (1) Badan publik wajib segera mengumumkan tanpa penundaan suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak

(2) Kewajiban menyebarluaskan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat dan dengan cara-cara yang dapat menjamin masyarakat luas menjangkau dan mendapatkannya secara merata

Bagian Keempat Informasi Yang Dikecualikan Pasal 8 Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi publik kecuali: (1) Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi publik yang dapat : a

Mengungkapkan identitas informan, pelapor, pengadu, saksi, dan atau korban yang mengetahui adanya kejahatan, atau

Mengungkapkan data intelijen, kriminal, dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan kegiatan kriminal dan terorisme, atau

Membahayakan keselamatan dan kehidupan petugas penegak hukum dan atau keluarganya, atau

Membahayakan keamanan peralatan, sarana/prasarana penegak hukum

(2) Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat

(3) Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang yang dapat melanggar kerahasiaan pribadi dan menimbulkan kerugian yaitu: a

Mengungkapkan riwayat, kondisi, dan perawatan kesehatan fisik, psikiatrik, psikologi seseorang

Mengungkapkan kondisi keuangan, aset pendapatan, rekening bank seseorang

(4) Data/informasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawasan fungsional yang belum final

(5) Data/informasi yang menurut ketentuan yang berlaku dan sifatnya dirahasiakan

Bagian Kelima Kewajiban dan Tata Cara Pelayanan Informasi Publik Pasal 9 (1) Kewajiban menyebarluaskan informasi sebagaimana dimaksud pada pasal 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 dilakukan dengan bahasan yang mudah dipahami oleh masyarakat dengan cara-cara yang dapat mempermudah masyarakat luas menjangkau serta mendapatkannya

Pasal 10 Untuk mewujudkan pelayanan informasi publik maka setiap badan publik wajib membuat dan memiliki sistem penyediaan informasi yang dapat mewujudkan ketersediaan dan pelayanan secara cepat, tepat waktu, murah dan sederhana

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK Bagian Pertama Hak Pengguna Informasi Pasal 11 Subyek hukum berhak untuk memperoleh informasi publik, meliputi: a

Melihat informasi b

Menghadiri pertemuan publik yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh pimpinan pertemuan

Mengetahui informasi

Mendapatkan salinan informasi

Diberitahu dan diinformasikan mengenai suatu hal

Menyebarluaskan informasi

Bagian Kedua Kewajiban Pengguna Informasi Pasal 12 Kewajiban memperoleh informasi diberlakukan terhadap Pengguna untuk mendapatkan informasi salinan informasi sebagaimana dimaksud pasal 5, 6 dan pasal 7 pada Peraturan Daerah ini

Pasal 13 Setiap subyek hukum di dalam mengajukan permintaan informasi publik diwajibkan menyertakan alasan dari permintaan tersebut

BAB V PROSEDUR MEMPEROLEH INFORMASI Pasal 14 Prosedur memperoleh informasi diberlakukan terhadap pengguna informasi untuk mendapatkan informasi selain sebagaimana dimaksud pasal 5, 6, dan pasal 7 pada Peraturan Daerah ini

Pasal 15 (1) Permintaan informasi dari masyarakat diajukan kepada badan publik dengan berdasarkan pasal 13 ayat (2)

(2) Dalam hal permintaan informasi dari masyarakat kurang jelas maka untuk dapat memberikan informasi yang sesuai, pemohon perlu menyampaikan kepentingan penggunaan informasi tersebut secara tertulis

(3) Pemenuhan permintaan informasi oleh masyarakat dapat diberikan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah permintaan

Alasan penolakan

Dapat dipenuhi namun perlu perpanjangan waktu yang jumlah harinya disebutkan oleh badan publik yang bersangkutan

(2) Badan publik dapat menolak permintaan informasi dengan alasan data/informasi yang diminta belum tersedia atau termasuk informasi yang dikecualikan dari yang diatur pada pasal 8 Peraturan Daerah ini

(3) Jika permintaan informasi tersebut belum dapat dipenuhi oleh badan publik yang bersangkutan sampai masa waktu perpanjangan tersebut berakhir maka secara otomatis termasuk dalam kategori penolakan

BAB VI KOMISI TRANSPARANSI Bagian Pertama Pembentukan dan Kedudukan Pasal 17 (1) Untuk menangani masalah sengketa antara pengguna informasi dengan Badan Publik dibentuk Komisi Transparansi

(2) Komisi Transparansi berkedudukan di provinsi

Bagian Kedua Susunan Pasal 18 (1) Komisi Transparansi terdiri dari 5 (lima) orang anggota

(2) Komisi Transparansi dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dan didampingi oleh seorang sekretaris merangkap anggota

(3) Ketua dan sekretaris dipilih dari dan anggota Komisi Transparansi

(4) Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan dengan musyawarah oleh anggota Komisi Transparansi, apabila tidak tercapai kesepakatan dilakukan pemungutan suara

(5) Dalam menjalankan tugasnya Komisi Transparansi didukung oleh staf sekretariat

Bagian Ketiga Pengangkatan dan Pemberhentian Pasal 19 Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisi Transparansi, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a

Warga Negara Indonesia berusia minimal 25 tahun

Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

Sehat jasmani dan rohani

Pendidikan minimal SLTA atau sederajad

Memiliki integritas dan tidak sedang terpidana

Tidak sedang menjadi anggota/pengurus partai politik

Bukan Anggota TNI/POLRI atau PNS aktif

Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih kecuali dengan pidana dengan alasan pertentangan ideologis dan politik

Memiliki pemahaman di bidang Hak Asasi Manusia dan kebijakan publik

Pasal 20 (1) Untuk menetapkan calon anggota Komisi Transparansi dibentuk Panitia Seleksi Calon yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

(2) Jumlah Panitia Seleksi Calon Komisi Transparansi 7 (tujuh) orang terdiri dari unsur legislatif 2 (dua) orang, eksekutif 2 (dua) orang, unsur masyarakat 2 (dua) orang, dan perguruan tinggi 1 (satu) orang

(3) Calon Anggota Komisi Transparansi yang diajukan berdasarkan hasil seleksi maksimal 10 (sepuluh) orang yang disertai dengan keterangan dan penjelasan tertulis

Pasal 21 (1) Anggota Komisi Transparansi dipilih oleh DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

(2) DPRD memilih calon anggota Komisi Transparansi yang diusulkan setelah melakukan konsultasi publik yang diawali dengan uji kelayakan dan kepatutan

(3) Pilihan DPRD wajib disertai penjelasan

(4) Pemilihan sebagaimana ayat (1), (2) dan (3) dilakukan secara transparan

(5) Anggota Komisi Transparansi diangkat setiap 3 (tiga) tahun sekali dan tidak dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya

Pasal 22 (1) Anggota Komisi Transparansi berhenti dari jabatannya karena : a

Telah habis masa jabatannya

Mengundurkan diri, atau

Meninggal dunia

(2) Anggota Komisi Transparansi diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Gubernur atas persetujuan DPRD apabila : a

Terbukti telah melakukan tindak pidana, yang mempunyai kekuatan hukum tetap

Sakit jasmani atau rohani atau sebab lain yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugas selama 6 (enam) bulan

Tidak mengikuti rapat penyelesaian sengketa berturut-turut sebanyak 6 (enam) kali rapat atau sidang

(3) Anggota Komisi Transparansi dapat diberhentikan sementara apabila sedang berada dalam proses penyidikan pidana yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih

(4) Kondisi sebagaimana ayat (2) huruf b dan c'dilaporkan oleh Komisi Transparansi kepada Gubernur secara tertulis dengan tembusan kepada Ketua DPRD

Bagian Keempat Pengangkatan Anggota Pengganti Antar Waktu Pasal 23 Anggota Komisi Transparansi yang berhenti sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat (1) huruf b dan c'dilakukan penggantian berdasarkan hasil musyawarah Anggota Komisi Transparansi dengan berpedoman kepada ranking hasil seleksi DPRD

(2) Penyelesaian sengketa atau masalah yang berkaitan dengan transparansi penyelenggaraan pemerintahan dilakukan melalui proses mediasi dan ajudikasi

(3) Setiap penyelesaian sengketa atau masalah sebagaimana dimaksud ayat (2), Komisi Transparansi wajib membuat Berita Acara

Pasal 25 Dalam melaksanakan tugas tersebut pada pasal 24 Komisi Transparansi mempunyai fungsi : a

Melakukan pengawasan terhadap kewajiban badan publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini

Mengkaji, mendorong dan mengembangkan kapasitas badan publik untuk melaksanakan transparansi

Memantau pelaksanaan dan efektivitas dari Peraturan Daerah ini

Memantau transparansi proses pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Daerah yang berlaku

Melakukan evaluasi terhadap penggunaan hak masyarakat dan pelaksanaan kewajiban bandan publik yang diatur dalam Peraturan Daerah ini untuk dijadikan bahan bagi penyempurnaan kebijakan tentang transparansi dimasa mendatang

Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan mengenai berbagai permasalahan menyangkut pelaksanaan Peraturan Daerah ini baik dalam forum khusus yang diadakan secara rutin maupun dalam acara lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Melakukan evaluasi terhadap mekanisme penyebarluasan informasi publik yang wajib diberikan secara berkala sekalipun tanpa adanya permintaan (proaktif) oleh badan publik terkait dan memberikan masukan agar mekanisme dimaksud menjadi lebih baik

Bagian Keenam Wewenang Pasal 26 Komisi Transparansi dalam menjalankan tugasnya mempunyai wewenang: a

Meminta informasi dari pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyediaan dan pelayanan informasi pada badan publik dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu

Meminta data atau bahan-bahan yang relevan yang dimiliki oleh badan publik yang terkait dengan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini

Membahas masalah-masalah yang terjadi dalam kebijakan badan publik

Memfasilitasi penyelesaian masalah atau sengketa yang menyangkut penyelenggaraan transparansi pemerintahan

Pasal 27 (1) Komisi Transparansi dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur

(2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :

Laporan penyelesaian kasus

Laporan tahunan, yaitu laporan yang memuat kinerja Komisi Transparansi dan lembaga-lembaga publik lainnya yang berhubungan dengan transparansi penyelenggaraan pemerintahan

BAB VII TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA Pasal 28 (1) Penyelesaian sengketa antara pengguna informasi dengan lembaga publik dilaksanakan oleh Komisi Transparansi melalui proses mediasi

(2) Dalam melaksanakan proses mediasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Komisi Transparansi mengundang para pihak yang bersengketa untuk melakukan musyawarah guna mencari kesepakatan kedua belah pihak

(3) Apabila kedua belah pihak yang bersengketa dapat menerima hasil musyawarah yang difasilitasi oleh Komisi Transparansi, maka sengketa informasi dinyatakan selesai dan hasilnya oleh Komisi Transparansi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan Komisi Transparansi

Pasal 29 (1) Apabila proses mediasi sebagaimana dimaksud pasal (28) ayat (2) tidak dicapai kesepakatan, maka penyelesaian selanjutnya dilakukan melalui proses ajudikasi

(2) Proses ajudikasi sebagaimana dimaksud pasal (1) dilakukan melalui beberapa tahapan, sebagai berikut: a

Menetapkan jadwal penyelesaian sengketa

Mengundang para pihak yang bersengketa untuk datang pada suatu hari dan tanggal yang ditentukan guna memberikan keterangan mengenai persoalan atau sengketa yang terjadi

Mengumpulkan data dan fakta serta bukti-bukti terhadap hal yang disengketakan

Melakukan analisis terhadap data dan fakta serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak

Kesimpulan hasil proses penyelesaian sengketa

Mengeluarkan putusan hasil penyelesaian sengketa

Setiap tahapan proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud ayat (2) mulai dari huruf b sampai dengan huruf h dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan

Pasal 30 Setiap penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pasal 28 dan pasal 29 hasilnya dilaporkan oleh Komisi Transparansi kepada Gubernur dan DPRD

BAB VIII ANGGARAN BIAYA Pasal 31 (1) Anggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

(2) Besarnya anggaran Komisi Transparansi yang berasal dari APBD disusun berdasarkan rencana anggaran operasional yang wajar dan pantas, diajukan setiap tahun anggaran oleh Komisi Transparansi kepada Gubernur

(4) Biaya operasional sebagaimana yang dimaksud pasal 31 ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 32 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 13 Juni 2005 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, Ttd H

USMAN JA'FAR Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2005 Tanggal 30 Juni 2005 Sekretaris Daerah Propinsi Kalimantan Barat Ttd Drs

HENRI USMAN, M

Si Pembina Utama Madya NIP

  • 4, UMUM PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT Bahwa transparansi penyelenggaraan pemerintah merupakan salah satu bagian dari syarat terwujudnya sistem kepemerintahan yang baik atau good governance
  • Setiap orang berhak untuk memperoleh informasi publik

    Penyelenggaraan transparansi dan hak untuk memperoleh informasi harus diarahkan guna mendorong partisipasi aktif masyarakat, baik terhadap proses pengambilan kebijakan, pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan maupun terhadap proses pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

    Untuk mewujudkan prinsip transparansi dapat diaktualisasikan dengan adanya hak masyarakat yang mempunyai kebebasan memperoleh informasi dari badan-badan publik, yang mencakup aspek transparansi informasi, transparansi prosedur dan transparansi proses pengambilan kebijakan

    Badan-badan publik penyelenggara Pemerintahan Provinsi dan masyarakat pengguna informasi telah diatur sedemikian rupa guna dapat berfungsi dan dapat menciptakan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah

    Dengan diaturnya Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat menjadi Peraturan Daerah diharapkan: 1

    Semua badan publik penyelenggaraan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat siap melayani kebutuhan informasi masyarakat yang memerlukan, dan aktif menginformasikan program, kegiatan dan kebijakan lembaganya

    Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi publik untuk partisipasi aktif masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kalimantan Barat, kecuali informasi yang dikecualikan yang apabila informasi publik dibuka dan diberikan kepada masyarakat dapat menghambat proses penegakan hukum

    Apabila ada pihak tertentu yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini, maka dapat diancam pidana pelanggaran sesuai dengan yang telah diatur dalam ketentuan pidana pada Peraturan Daerah ini

    PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Poin 8 Pasal 2 Pasal 3 : Yang dimaksud dengan asosiasi adalah wadah berhimpun organisasi pemerintah seperti dimaksud dalam undang-undang tentang pemerintahan Daerah

    Contoh, asosiasi pemerintah provinsi seluruh Indonesia (APSI), asosiasi pemerintah kabupaten seluruh Indonesia (APKASI) : Cukup jelas

    : Yang dimaksud aktif diminta atau tidak, Lembaga Publik berusaha menyebarkan informasi kepada publik

    Dan yang dimaksud pasif, Lembaga publik hanya menyediakan informasi, dan akan memberikan apabila diminta oleh publik

    : Yang dimaksud dengan informasi yang dapat mengancam hajad hidup orang banyak adalah informasi tentang akan terjadinya bencana alam, wabah, penyakit, perang dan tekanan massa yang dapat mengalahkan kepentingan orang perorang

    Pasal 8 Ayat (1) Huruf a : Yang dimaksud informan adalah orang yang dengan suka rela bersedia memberikan informasi baik lisan maupun tulisan kepada pihak yang memerlukan

    Pasal 9 Ayat (2) : Yang dimaksud dengan pemerataan informasi, dalam hal ini disesuaikan dengan prioritas sasaran masyarakat yang ingin diberi informasi, mengingat masing-masing media informasi mempunyai kekurangan dan kelebihan

    Dan untuk menjamin pemerataan informasi diperlukan penggunaan lebih dari satu media informasi, dan pemilihan media yang tepat

    Pasal 10 s/d 12 : Cukup jelas

    Pasal 13 : Cukup jelas

    Pasal 14 s/d 32 : Cukup jelas

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

    TENTANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang : bahwa

    PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

    komnasham go id files 1475231474 uu nomor 39 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Masa Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia,

    LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI

    PEMERINTAH KOTA SUKABUMI - Biro Hukum

    LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 17 2002 SERI A 1 PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK HOTEL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SUKABUMI, Menimbang : a. bahwa dengan

    jdih sukabumikota go id No 1 Tahun KEUANGAN DAERAH pdf LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 1 2007 PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG POKOK POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SUKABUMI, Menimbang a bahwa

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

    Untitled

    PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 121/PMK.02/2011 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA CADANGAN BERAS PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

    ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1989 1990 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR J ENDERAL PENDIDIKAN ISLAM, a bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

    - 2 - SALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 79 /POJK.04/2017 TENTANG PENDAFTARAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI DI BIDANG PASAR MODAL

    - 1 - SALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR

    - 2 - OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 79 /POJK.04/2017 TENTANG PENDAFTARAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI DI BIDANG PASAR MODAL DENGAN RAHMAT TUHAN

    PDF 2 SALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN jdihnjdihn bphn go id penelusuran storage 2019pojk004 pdf PDF SALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 2 ojk go id id regulasi

    SALINAN PERATURAN NOMOR KEUANGAN. ketentuan. Menteri. cukai; mengenai. b. bahwa. beberapa. Pasal. Peraturan. Keuangan. Cara. Tata 263); CUKAI.

    peraturan menteri keuangan - OJK

    MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLI K INDONESIA NOMOR 40/PMK.04/ 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 109/PMK.04/2010 TENTANG TATA CARA

    telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010, Pemerintah Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi (6) Ketentuan lebih lanJµt mengenai Arsitektur SIKD Daerah diatur oleh Kepala  c bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan

    PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR : 11 TAHUN 2002 TENTANG

    Perpres 98 Tahun 2017 - Setkabgoid

    PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR : 11 TAHUN 2002 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI

    tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Menimbang a bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Progo; 4 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 4

    PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG

    PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI - Beranda

    PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT

    pangkalpinang bpk go id Perda Kab Belitung 2007 20 pdf PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang bahwa dalam rangka penataan kelembagaan perangkat daerah serta

    LEMBAR KERJA EVALUASI REFORMASI BIROKRASI (INDEKS RB) INSTANSI : POLDA NTB TAHUN : 2016

    Penguatan Akuntabilitas Kinerja - Badan Standardisasi Nasional

    LEMBAR KERJA EVALUASI REFORMASI BIROKRASI (INDEKS RB) INSTANSI : POLDA NTB TAHUN : 2016 PENILAIAN A. PROSES (60) I. MANAJEMEN PERUBAHAN (5) 5.00 100.00% 1 Tim Reformasi Birokrasi (1) 1.00 100.00% a. Tim

    17 Jul 2017 c Tim Reformasi Birokrasi telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti a Seluruh rencana  17 Jan 2018 Tim Kerja Program Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi LIPI Inspektorat Rekap Lembar Penilaian Monitoring dan

    2. Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2OO3 tentang. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

    perpres nomor 92 tahun 2016 tentang tunjangan kinerja pegawai di

    BUPATI LAMONGAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 2 TAHUN 2OI3 TENTANG UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMONGAN,

    PDF Undang Undang Nomor 2 Tahun 2018 SIPUU Setkab sipuu setkab go id UU 20Nomor 202 20Tahun 202018 pdf PDF Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2017 SIPUU Setkab sipuu setkab go id UU

    Home back Next

    LEMBARAN DAERAH - JDIH Kalbar

    LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 8 TAHUN 2016 NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAAN DAN SUSUNAN 

    http://jdih.kalbarprov.go.id/sites/default/files/peraturan/2017/jan/pembentukan-dan-susunan-perangkat-daerah-provinsi-kalimantan-barat.pdf

    Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 33 Tahun 2016

    Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan barat Nomor 3); 19 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi  

    http://kalbarprov.go.id/file/dokumen/lap_perkembangan/PERGUB 33 TAHUN 2016_c.pdf

    gubernur kalimantan barat peraturan daerah provinsi kalimantan

    PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI  

    http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/P_KALBAR_3_2015.pdf

    peraturan daerah provinsi kalimantan barat nomor 7 tahun 2008

    Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan Lembaran Negara Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan

    http://gcftaskforce-database.org/assets/downloads/managed/indonesia/west_kalimantan/west_kalimantan_provincial_regulation_7_2008.pdf

    peraturan daerah provinsi kalimantan barat - GCF Knowledge

    PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PEMANFAATAN DAN PEREDARAN KAYU BELIAN DALAM 

    http://gcftaskforce-database.org/assets/downloads/managed/indonesia/west_kalimantan/west_kalimantan_provincial_regulation_8_2006.pdf

    Perda Prop Kalimantan Barat No 06 Tahun 1998rtf - GCF

    huma or id PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN BARAT NOMOR 06 TAHUN 1998 TENTANG PENCEGAHAN 

    http://gcftaskforce-database.org/assets/downloads/managed/indonesia/west_kalimantan/west_kalimantan_provincial_regulation_6_1998.pdf

    walikota pontianak provinsi kalimantan barat peraturan daerah kota

    PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  

    http://jdih.pontianakkota.go.id/sites/default/files/peraturan/2018/09/perda-nomor-4-tahun-2018.pdf

    <