PDF- -PEMERINTAH KOTA SUKABUMI - Biro Hukum - LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI
LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 17 2002 SERI A 1 PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK HOTEL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SUKABUMI, Menimbang : a. bahwa dengan

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR SERI A 1 PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK HOTEL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SUKABUMI, Menimbang : a

bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka Pajak Hotel perlu diatur kembali dengan Peraturan Daerah

Mengingat : 1

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048)

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987)

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658)

Peraturan

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138)

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 8/PD/Tahun 1976 tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 12 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1985 Nomor 7 Seri D'5)

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 18 Seri D'9)

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 21 Seri D'11)

Daerah adalah Kota Sukabumi

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah

Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Sukabumi

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, firma, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya dengan nama dan bentuk apapun

Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran

Pajak Hotel yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pajak yang dikenakan atas pelayanan Hotel

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Pajak yang terutang

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran Pajak, Objek Pajak dan atau bukan Objek Pajak

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDLBT, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah Kredit Pajak lebih besar dari pada Pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak, atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan atas sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda

Penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana di bidang Pajak Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya

Juru Sita Pajak adalah pegawai yang ditunjuk untuk melakukan penyitaan dan menguasai barang atau harta Wajib Pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang Pajak menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku

BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK Pasal 2 (1) Dengan nama Pajak Hotel dipungut Pajak atas setiap pelayanan di Hotel, penginapan, termasuk rumah kos dengan jumlah kamar 10 (sepuluh) kamar atau lebih, dan fasilitas tinggal jangka pendek

(2) Objek Pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk : a

fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek, yang meliputi : 1) Rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah 10 (sepuluh) kamar atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan

pelayanan penunjang yang dikelola atau disediakan sebagai kelengkapan fasilitas Hotel, penginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan yang meliputi telepon, faksimil, teleks, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya

fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan dan dikelola khusus untuk tamu Hotel, penginapan, fasilitas tempat tinggal jangka pendek bukan untuk umum meliputi pusat kebugaran, kolam renang, lapang tenis, lapang golf, pub, dan diskotik

jasa pelayanan ruang untuk kegiatan acara atau pertemuan di Hotel

Pasal 3 Dikecualikan dari objek pajak adalah : a

Penyewaan rumah atau kamar, apartemen, dan/atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan Hotel

Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren

Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan di Hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu Hotel dengan pembayaran

Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipergunakan oleh umum di Hotel

Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum Pasal 4 (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada Hotel, penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah 10 (sepuluh) kamar atau lebih dan fasilitas tinggal jangka pendek

(2) Wajib Pajak adalah Pengusaha Hotel, penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah 10 (sepuluh) kamar atau lebih dan fasilitas tinggal jangka pendek

BAB III

(2) Setiap Hotel, penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah 10 (sepuluh) kamar atau lebih dan fasilitas tinggal jangka pendek, diwajibkan mempergunakan kwitansi/nota penjualan yang telah diperporasi oleh Dinas Pendapatan Daerah sebagai tanda bukti penerimaan pembayaran

Pasal 6 Besarnya tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut : a

Hotel sebesar 10 % (sepuluh persen)

Pelayanan penunjang yang disediakan atau dikelola Hotel, meliputi telepon, faksimil, teleks, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya sebesar 10 % (sepuluh persen)

Penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar 10 (sepuluh) atau lebih sebesar 10 % (sepuluh persen)

Fasilitas penginapan/fasilitas tinggal jangka pendek, yaitu gubuk pariwisata (cottages), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (hostel), losmen, rumah penginapan sebesar 10 % (sepuluh persen)

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK Pasal 7 (1) Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat Hotel, penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah 10 (sepuluh) kamar atau lebih dan fasilitas tinggal jangka pendek berlokasi

(2) Besarnya pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini, dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini

BAB V MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG, DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) Pasal 8 Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim

Pasal 9 Pajak terutang dalam masa Pajak terjadi pada saat pelayanan di Hotel, penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah 10 (sepuluh) kamar atau lebih dan fasilitas tinggal jangka pendek diperoleh

Pasal 10

Pasal 10 (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambatlambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa Pajak

(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah

BAB VI PENETAPAN PAJAK Pasal 11 (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah menetapkan Pajak Terutang dengan menerbitkan SKPD

(2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dengan ketentuan jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD

Pasal 12

Pasal 12 (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini, digunakan untuk menghitung, dan menetapkan Pajak sendiri yang terutang

(2) Kepala Daerah dan atau pejabat lain yang ditunjuk berhak melakukan pengawasan terhadap pembukuan dan data lainnya milik Wajib Pajak yang berkaitan dengan ketetapan pajak

(3) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan : a

SKPDKBT

(4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a pasal ini, diterbitkan : a

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terutangnya Pajak

Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi adminstrasi berupa denda bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terutangnya Pajak

Apabila

Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa denda bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terutangnya Pajak

(5) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b pasal ini, diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut

(6) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c'pasal ini, diterbitkan apabila jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak

(7) Apabila kewajiban membayar Pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b pasal ini, tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan

(8) Penambahan jumlah Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini, tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan

BAB VII

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK Pasal 13 (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD

(2) Apabila pembayaran Pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Pajak harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah

(3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dilakukan dengan menggunakan SSPD

Pasal 14 (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas

(2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur Pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan

(3) Angsuran pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 %(dua persen) sebulan dari jumlah Pajak yang belum atau kurang dibayar

(4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran Pajak sampai dengan batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2 %(dua persen) sebulan dari jumlah Pajak yang belum atau kurang dibayar

(5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah

Pasal 15 (1) Setiap pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini, diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan Pajak

(2) Bentuk, jenis, isi, ukuran, tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah

BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN PAJAK Pasal 16 (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang terutang

(3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk

Pasal 17 (1) Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah Pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa

(2) Pejabat yang ditunjuk, menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterima

Pasal 18 Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah pemberitahuan surat paksa, pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan

Pasal 19 Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang Pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan perintah melaksanakan penyitaan, pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara

Pasal 20 Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan jam, tanggal, hari, bulan, tahun, dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak

Pasal 21

Pasal 21 Bentuk, jenis, dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah

BAB IX PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK Pasal 22 (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan dari Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah

BAB X TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI Pasal 23 (1) Kepala Daerah karena jabatan atau permohonan Wajib Pajak dapat : a

Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundangundangan perpajakan daerah

Membatalkan

Membatalkan atau mengurangi ketetapan Pajak yang tidak benar

Mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilapan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya

(2) Permohonan pembetulan, pengurangan, ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas

(3) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, sudah harus memberikan keterangan

(4) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, Kepala Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan

BAB XI KEBERATAN DAN BANDING Pasal 24 (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas suatu : a

SKPDKBT

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasannya

(3) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima, sudah memberikan keputusan

(4) Apabila setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan

(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak menunda kewajiban membayar Pajak

Pasal 25 (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya Keputusan keberatan

(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak menunda kewajiban membayar Pajak

Pasal 26

Pasal 26 Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 Peraturan Daerah ini, atau banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Peraturan Daerah ini, dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan

BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 27 (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk, secara tertulis dengan sekurang-kurangnya menyebutkan : a

Nama dan alamat Wajib Pajak

Masa Pajak

Besarnya kelebihan pembayaran Pajak

Alasan yang jelas

(2) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan

(3) Apabila melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun

(4) Apabila Wajib Pajak memiliki utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak dimaksud

(5) Pengembalian kelebihan Pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP)

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Pajak

Pasal 28 Apabila kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan dengan utang Pajak lainnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran

BAB XIII KEDALUWARSA Pasal 29 (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah

(2) Kedaluwarsa

(2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tertangguh apabila : a

Diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa

Ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung

BAB XIV P E N Y I D'I K A N Pasal 30 (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berwenang : a

menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas

meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah tersebut

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah

memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumendokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah

menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meningggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

BAB XV KETENTUAN PIDANA Pasal 31 (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyetorkan Pajak sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak yang terutang

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyetorkan Pajak sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak yang terutang

Pasal 32 Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini, tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya tahun Pajak

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 33 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah

Pasal 34

Pasal 34 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 3 Seri A 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 35 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sukabumi

Ditetapkan di Sukabumi Pada tanggal 1 Agustus 2002 WALIKOTA SUKABUMI, cap

ttd MOLLY MULYAHATI DJUBAEDI Diundangkan di Sukabumi Pada tanggal 1 Agustus 2002 SEKRETARIS DAERAH KOTA S U K A B U M I, MOKH

MUSLIKH ABDUSSYUKUR LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2002 NOMOR 17 SERI A 1

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Untitled

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 121/PMK.02/2011 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA CADANGAN BERAS PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1989 1990 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR J ENDERAL PENDIDIKAN ISLAM, a bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

- 2 - SALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 79 /POJK.04/2017 TENTANG PENDAFTARAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI DI BIDANG PASAR MODAL

- 1 - SALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR

- 2 - OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 79 /POJK.04/2017 TENTANG PENDAFTARAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI DI BIDANG PASAR MODAL DENGAN RAHMAT TUHAN

PDF 2 SALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN jdihnjdihn bphn go id penelusuran storage 2019pojk004 pdf PDF SALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 2 ojk go id id regulasi

SALINAN PERATURAN NOMOR KEUANGAN. ketentuan. Menteri. cukai; mengenai. b. bahwa. beberapa. Pasal. Peraturan. Keuangan. Cara. Tata 263); CUKAI.

peraturan menteri keuangan - OJK

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLI K INDONESIA NOMOR 40/PMK.04/ 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 109/PMK.04/2010 TENTANG TATA CARA

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010, Pemerintah Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi (6) Ketentuan lebih lanJµt mengenai Arsitektur SIKD Daerah diatur oleh Kepala  c bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR : 11 TAHUN 2002 TENTANG

Perpres 98 Tahun 2017 - Setkabgoid

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR : 11 TAHUN 2002 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Menimbang a bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Progo; 4 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 4

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI - Beranda

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT

pangkalpinang bpk go id Perda Kab Belitung 2007 20 pdf PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang bahwa dalam rangka penataan kelembagaan perangkat daerah serta

LEMBAR KERJA EVALUASI REFORMASI BIROKRASI (INDEKS RB) INSTANSI : POLDA NTB TAHUN : 2016

Penguatan Akuntabilitas Kinerja - Badan Standardisasi Nasional

LEMBAR KERJA EVALUASI REFORMASI BIROKRASI (INDEKS RB) INSTANSI : POLDA NTB TAHUN : 2016 PENILAIAN A. PROSES (60) I. MANAJEMEN PERUBAHAN (5) 5.00 100.00% 1 Tim Reformasi Birokrasi (1) 1.00 100.00% a. Tim

17 Jul 2017 c Tim Reformasi Birokrasi telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti a Seluruh rencana  17 Jan 2018 Tim Kerja Program Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi LIPI Inspektorat Rekap Lembar Penilaian Monitoring dan

2. Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2OO3 tentang. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

perpres nomor 92 tahun 2016 tentang tunjangan kinerja pegawai di

BUPATI LAMONGAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 2 TAHUN 2OI3 TENTANG UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMONGAN,

PDF Undang Undang Nomor 2 Tahun 2018 SIPUU Setkab sipuu setkab go id UU 20Nomor 202 20Tahun 202018 pdf PDF Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2017 SIPUU Setkab sipuu setkab go id UU

2017, No Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-U

Download

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.1753, 2017 KEMENKUMHAM. Pengundangan Peraturan Perundang-undangan. LNRI.TLNRI.BNRI.TBNRI.Tata Cara. Perubahan. PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK

dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan  13 Sep 2017 Energy Perubahan atas peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 08 tahun 2017 tentang kontrak bagi hasil

- 3 - MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM.

berita negara republik indonesia - Ditjen PP

- 2 - Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

PDF peraturan badan pengawas perdagangan berjangka Bappebtibappebti go id peraturan sk kep kepala bappebti 2019 02 01 w9i365pf id pdf PDF peraturan badan pengawas perdagangan berjangka Bappebtibappebti go id peraturan sk

Home back Next

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI - jdihsukabumikotagoid

jdih sukabumikota go id No 1 Tahun KEUANGAN DAERAH pdf LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 1 2007 PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG POKOK POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SUKABUMI, Menimbang a bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi,

https://jdih.sukabumikota.go.id/uploads/pdf/PERDA_No__1_Tahun_2007_tentang_POKOK-POKOK_PENGELOLAAN_KEUANGAN_DAERAH.pdf

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI

jdih setjen kemendagri go id files kota sukabumi 9 yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1985 Nomor 7 Seri D – 5); 13 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 18 Seri D – 9); 14 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah

https://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/kota_sukabumi_9_2002.pdf

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI - portalsukabumikotagoid

portal sukabumikota go id wp content uploads (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86); 44 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2000 Nomor 19 Seri D – 10); 45

https://portal.sukabumikota.go.id/wp-content/uploads/2017/02/Perda_RTRW_2011-2031.pdf

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI - TRP

tataruangpertanahan kota kota sukabumi 11 2012 pdf (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86); 44 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2000 Nomor 19 Seri D – 10); 45

https://tataruangpertanahan.com/regulasi/pdf/perda/rtrw/kota/kota_sukabumi_11_2012.pdf

LEMBARAN DAERAH - jdihsukabumikotagoid

jdih sukabumikota go id uploads pdf PERDA NOMOR 2 TAHUN 2 Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi 3 Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom 4 Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Sukabumi pada Bank yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku 5

https://jdih.sukabumikota.go.id/uploads/pdf/PERDA_NOMOR_2_TAHUN_2018_tentang_RETRIBUSI_PENGENDALIAN_MENARA_TELEKOMUNIKASI.pdf

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI - bandungbpkgoid

bandung bpk go id DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 2 TAHUN 13 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 18 Seri D – 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 25 Seri D – 20); 14 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 22 Tahun

https://bandung.bpk.go.id/files/2011/07/PERATURAN-DAERAH-KOTA-SUKABUMI-NOMOR-2-TAHUN-2004-TENTANG-KE.pdf

LEMBARAN DAERAH - ukmindonesiaid

ukmindonesia id upload attachment doc doc 3 Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6); 32 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran

https://www.ukmindonesia.id/upload/attachment/doc/doc_3_Dasar_Hukum_Perda_Sukabumi_9_2012_Bangunan%20Gedung.pdf

LEMBARAN DAERAH - ditjenppkemenkumhamgoid

ditjenpp kemenkumham go id files ld 2011 KotaSukabumi 18 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembar an Daerah Kota Sukabumi Nomor 4); 19 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengundangan Peraturan Perundang undangan

https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2011/KotaSukabumi-2011-1.pdf

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI - portalsukabumikotagoid

portal sukabumikota go id wp content uploads Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9); MEMUTUSKAN Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan 1 Daerah adalah Kota Sukabumi

https://portal.sukabumikota.go.id/wp-content/uploads/2017/04/berita-daerah-kota-sukabumi-no-32-2016.pdf

<