PDF- -Pedoman Umum MEKANISME PEMUTAKHIRAN - dinsos kabtegal - - 1 - PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2013
- 1 - LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT NOMOR : 19/Kpts/KPU-Prov-011/VIII/2012 TANGGAL : 08 Agustus 2012 TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 adalah pemilihan umum untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat pada tahun 2013 secara langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

Pemilu terakhir adalah penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 atau penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah dilaksanakan oleh masing-masing daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah penyelenggara pemilihan di Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut Provinsi

Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut Kabupaten/Kota

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilihan di masing-masing Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Jawa Barat

Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat Kecamatan

Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat Desa/Kelurahan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disebut PPDP adalah petugas yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih

Pengawas

Pengawas Pemilihan Umum adalah pelaksana pengawasan pemilihan yang bertugas dan berwenang mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan

Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNRI) yang pada hari dan tanggal pemungutan suara telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau yang dibuktikan oleh Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau keterangan lain yang sah berdasarkan peraturan perundangundangan dan/atau sudah/pernah kawin, dan memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemilih

Pemantau Pemilihan adalah pelaksana pemantauan pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi

Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara

Rukun Warga selanjutnya disebut RW dan Rukun Tetangga selanjutnya disebut RT

Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu selanjutnya disebut DP4

Nama Penduduk Potensial Pemilih yang terdaftar di lebih dari 1 (satu) DP4, adalah Data Nama Penduduk yang berpotensi sebagai pemilih terdaftar pada DP4 berupa data nama pemilih disertai keterangan lainnya, yang teridentifikasi sama dan/atau sekurang-kurangnya memiliki kemiripan sehingga dapat diduga sebagai data yang sama, baik dalam DP4 antar Kabupaten/Kota, antar Kecamatan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota, antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan, atau dalam Desa/Kelurahan

PENGELOLAAN DP4 A

Kegiatan KPU Provinsi 1

melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan KPU Kabupaten/Kota dalam penyusunan DP4

menyampaikan permohonan data kependudukan kepada Pemerintah Daerah untuk digunakan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013

melaksanakan rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan KPU Kabupaten/Kota dalam persiapan penyusunan DP4

meminta pemaparan validitas dan akurasi DP4 dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama dengan KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk data elektronik (softcopy)

menerima DP4 dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dituangkan dalam Berita Acara dengan cetakan ( hardcopy) dan data elektronik (softcopy) per Kabupaten/Kota

melaksanakan rapat teknis pemutakhiran data pemilih

Kegiatan KPU Kabupaten/Kota 1

melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka mempersiapkan bahan DP4 dari masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota dilengkapi dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan terakhir dari masing-masing KPU Kabupaten/Kota

melakukan sinkronisasi bahan DP4 dengan Pemerintah Kabupaten/Kota

mengikuti rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan KPU Provinsi Jawa Barat dalam persiapan penyusunan DP4

mengikuti pemaparan validitas dan akurasi DP4 dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat

melaksanakan rapat teknis pemutakhiran data pemilih

PENYUSUNAN

PENYUSUNAN DATA PEMILIH BERDASARKAN DP4 A

Kegiatan KPU Provinsi 1

menyusun Data Pemilih berdasarkan DP4 dalam satuan Kabupaten/Kota

menyerahkan DP4 kepada KPU Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan Data Pemilih berdasarkan DP4 dengan menggunakan formulir Model A-KWK

KPU berbasis Kartu Keluarga (KK) dalam satuan PPK dan PPS dalam satuan Kabupaten/Kota

melaksanakan Rapat Kerja Teknis dengan KPU Kabupaten/Kota tentang uraian tugas dan tanggungjawab KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPDP dalam kegiatan penyusunan Data/Daftar Pemilih berdasarkan DP4 dengan menggunakan formulir Model A-KWK

KPU, Pemutakhiran Data Pemilih, Pendaftaran Pemilih, Penyusunan, Penetapan, dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Tambahan, Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih yang didaftar setelah Penetapan DPT dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelaksanaan pemutakhiran Data Pemilih

melaksanakan pemantauan dan bimbingan teknis dalam pelaksanaan Penyusunan Data/Daftar Pemilih pada KPU Kabupaten/Kota

Kegiatan KPU Kabupaten/Kota 1

menerima DP4 dalam satuan Kabupaten/Kota dari KPU Provinsi

menyusun Data Pemilih berdasarkan DP4 dengan menggunakan formulir Model A-KWK

KPU menjadi data pemilih berbasis KK dalam satuan PPK dan PPS

mencetak Data Pemilih ( Model A-KWK

KPU) sebanyak 2 (dua) rangkap

menyampaikan cetakan (hardcopy) Data Pemilih (Model A-KWK

KPU) dalam satuan PPK dan PPS kepada PPS melalui PPK

melaksanakan Rapat Kerja Teknis dengan PPK tentang uraian tugas dan tanggung jawab PPK, PPS, dan PPDP dalam kegiatan: a

penyusunan Data Pemilih (Model A-KWK

pemutakhiran Data Pemilih, Pendaftaran Pemilih, Penyusunan, Penetapan, dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (Model A1-KWK

KPU), Daftar Pemilih Tambahan (Model A2-KWK

KPU), Daftar Pemilih Tetap (Model A3-KWK

KPU) dan Daftar Pemilih Hasil Perubahan/Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010

pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelaksanaan pemutakhiran Data Pemilih

melaksanakan pemantauan dan bimbingan teknis dalam pelaksanaan Penyusunan Data/Daftar Pemilih pada PPK dan PPS

Kegiatan PPK 1

memeriksa kesesuaian Data Pemilih MODEL A-KWK

KPU bagi wilayah kerjanya, apabila ditemukan ketidaksesuaian peruntukan segera berkonsultasi dengan KPU Kabupaten/Kota, untuk dilakukan perbaikan

melaksanakan Rapat Kerja Teknis kepada PPS tentang uraian tugas dan tanggung jawab PPS dan PPDP dalam kegiatan a

penyusunan Data Pemilih (Model A-KWK

pemutakhiran Data Pemilih, Pendaftaran Pemilih, Penyusunan, Penetapan, dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (Model A1-KWK

KPU), Daftar Pemilih Tambahan (Model A2-KWK

KPU), c

Daftar Pemilih Tetap (Model A3-KWK

KPU), dan Daftar Pemilih Hasil Perubahan/Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010

pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelaksanaan pemutakhiran Data Pemilih

melaksanakan pemantauan dan bimbingan teknis dalam pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih berdasarkan Model A- KWK

KPU pada PPS

Kegiatan PPS 1

menerima Data Pemilih Model A-KWK

KPU dari KPU Kabupaten/Kota melalui PPK

memeriksa kesesuaian Data Pemilih Model A-KWK

KPU bagi wilayah kerjanya, apabila ditemukan ketidaksesuaian peruntukan segera berkonsultasi dengan PPK, untuk dilakukan perbaikan

mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang berasal dari perangkat RT/RW atau warga setempat

membagi Data Pemilih untuk tiap TPS, dengan ketentuan: a

paling banyak 600 (enam ratus) orang tiap TPS

pemilih dalam satu RT ditempatkan pada 1 (satu) TPS yang sama

apabila jumlah pemilih dalam satu RT telah memenuhi jumlah paling banyak pemilih tiap TPS, maka ditempatkan pada TPS dalam RT terdekat pada RW yang sama

apabila jumlah pemilih dalam satu RT dan/atau RW telah memenuhi jumlah paling banyak pemilih tiap TPS, maka ditempatkan pada TPS dalam RT/RW terdekat

menyampaikan informasi mengenai Data Pemilih Model A-KWK

KPU kepada pengurus RT/RW di wilayahnya untuk mendapatkan tanggapan dan usulan perbaikan

memperbaiki Daftar Pemilih Model A-KWK

KPU hasil pemutakhiran data pemilih oleh PPDP dan/atau tanggapan dan usulan perbaikan dari pengurus RT/RW, dengan cara mencoret data yang salah, menulis data perbaikan dengan huruf kapital disertai keterangan kata "

Perbaikan"

pada kolom keterangan sebagai bahan untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA A

Kegiatan PPS dan PPDP 1

menyusun jadwal, perencanaan pelaksanaan pemutakhiran data dan/atau pendaftaran pemilih dan menginformasikan perencanaan tersebut kepada Kepala Desa/Kelurahan agar dibantu menginformasikan kepada pemilih saat hari dan waktu/jam sesuai jadwal waktu yang telah ditentukan PPDP akan melaksanakan tugas

melaksanakan tugas pemutakhiran data dan/atau pendaftaran pemilih, dengan cara PPDP membawa Data Pemilih Model A- KWK

KPU dan mendatangi rumah/tempat tinggal pemilih, meliputi kegiatan: a

membuat salinan ( photocopy) Model A1 KWK

KPU hasil pemutahiran data

menyerahkan salinan ( photocopy) Model A1 KWK

KPU hasil pemutakhiran data ke PPS

melakukan tindakan perbaikan Daftar Pemilih, meliputi Penambahan/Pendaftaran Pemilih, Penghapusan/Pengurangan dan Perbaikan Data Pemilih, yang disebabkan karena: a

telah memenuhi syarat usia pemilih, yaitu sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, yaitu pada tanggal 24 Februari 2013 telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih

belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah kawin

perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) menjadi status sipil/purnabakti atau sebaliknya

tidak terdaftar dalam data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan data kependudukan yang disampaikan Pemerintah Daerah atau Pemilu terakhir

pindah domisili ke daerah lain

terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Daftar Pemilih

perbaikan penulisan identitas pemilih

melakukan perbaikan Daftar Pemilih apabila dalam wilayah kerjanya berdasarkan lampiran Surat Pemberitahuan dari KPU Kabupaten/Kota ada data pemilih yang terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Daftar Pemilih, sebagaimana dimaksud angka 3 huruf g, dan menanyakan kepada pemilih yang bersangkutan untuk menentukan dimana pemilih tersebut akan didaftarkan dengan langkah-langkah sebagai berikut: a

apabila didapatkan keterangan langsung dari pemilih tersebut dan/atau oleh keluarganya menyatakan didaftar di tempat tersebut, pada Daftar Pemilih Sementara tetap dicantumkan, dan pada kolom keterangan Daftar Pemilih yang terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Daftar Pemilih (lampiran Surat Pemberitahuan dari KPU Kabupaten/Kota) dituliskan Telah didaftar pada TPS xx (Nomor yang bersangkutan) dan PPS yy (nama desa yang bersangkutan)

apabila pada saat petugas mendatangi tempat yang bersangkutan tidak ditemukan dan/atau tidak dapat dipastikan oleh keluarganya, maka dalam Daftar Pemilih Sementara dicoret (dipersamakan dengan telah pindah domisili ke daerah lain), dan pada kolom keterangan Daftar Pemilih yang terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Daftar Pemilih (lampiran Surat Pemberitahuan dari KPU Kabupaten/Kota) dituliskan Tidak didaftar pada TPS xx (Nomor yang bersangkutan) dan PPS yy (nama desa yang bersangkutan)

memberikan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih terhadap pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara yang diserahkan secara langsung kepada masing-masing pemilih oleh PPS dibantu PPDP

memasang/menempelkan Tanda Telah Terdaftar pada setiap rumah/tempat tinggal pemilih dengan ketentuan sebagai berikut: a

setiap lembar Tanda Telah Terdaftar digunakan untuk 1 (satu) Kepala Keluarga

Tanda Telah Terdaftar hanya memuat 5 (lima) pemilih, apabila dalam satu Kepala Keluarga lebih dari 5 (lima) pemilih ditulis dalam Tanda Telah Terdaftar yang lain

apabila dalam satu umpi (rumah/tempat tinggal) terdapat lebih dari 1 (satu) Kepala Keluarga diberikan Tanda Telah Terdaftar sebanyak jumlah Kepala Keluarga

Tanda Telah Terdaftar ditempelkan pada dinding/pintu/jendela tempat tinggal yang bersangkutan dan atau pada bagian lain yang memungkinkan mudah terlihat dan terlindung agar tidak mudah rusak dengan memperhatikan estetika dan persetujuan pemilik rumah

memberikan tanda silang (X) pada Tanda Telah Terdaftar tersebut di bagian kolom terdaftar pada saat Pemutahiran Daftar Pemilih Sementara

menyusun Daftar Pemilih Sementara dibantu oleh PPDP dengan menggunakan formulir Model A1 KWK

KPU berdasarkan hasil pemutahiran data pemilih

berkoordinasi dengan seluruh Ketua/Pengurus RT/RW yang warganya terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara sebelum diumumkan dan dilakukan perbaikan oleh Ketua/Pengurus RT/RW

memeriksa setiap lembar Daftar Pemilih Sementara (Model A1 KWK

KPU) dengan membubuhi paraf periksa pada setiap lembarnya Ketua PPS

menetapkan Daftar Pemilih Sementara (Model A1 KWK

KPU) dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang ditandatangani PPS s'erta dibubuhi cap PPS

menyusun Daftar Pemilih Sementara dalam bentuk data elektronik (softcopy)

menyampaikan Daftar Pemilih Sementara kepada PPK dengan melampirkan Surat Pemberitahuan dari KPU Kabupaten/Kota, apabila di wilayah kerjanya ada pemilih yang terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Daftar Pemilih

memberitahukan kepada PPK tempat/lokasi yang digunakan untuk mengumumkan Daftar Pemilih Sementara

mengumumkan Daftar Pemilih Sementara untuk mendapat tanggapan masyarakat dengan menempelkan di tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat

mengikuti Rapat Kerja Teknis penetapan Daftar Pemilih Sementara dengan PPK

Kegiatan PPK 1

melaksanakan bimbingan teknis dan monitoring dalam pelaksanaan kegiatan pemutakhiran Data Pemilih/Pendaftaran Pemilih dan penyusunan Daftar Pemilih Sementara oleh PPS dibantu PPDP

melaksanakan sosialisasi di tingkat Kecamatan secara terus menerus selama masa Pendaftaran Pemilih dan berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait untuk memastikan tidak ada pemilih yang belum terdaftar

menyampaikan Daftar Pemilih Sementara kepada KPU Kabupaten/Kota dengan melampirkan Surat Pemberitahuan dari KPU Kabupaten/Kota, apabila di wilayah kerjanya ada pemilih yang terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Daftar Pemilih

Kegiatan KPU Kabupaten/Kota 1

melaksanakan bimbingan teknis dan monitoring kepada PPK dalam pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih/Pendaftaran Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara oleh PPS dibantu PPDP

melaksanakan sosialisasi di tingkat Kabupaten/Kota secara terus menerus selama masa Pendaftaran Pemilih dan berkoordinasi dengan

menyampaikan Daftar Pemilih Sementara kepada KPU Provinsi dengan melampirkan Surat Pemberitahuan dari KPU Kabupaten/Kota, apabila di wilayah kerjanya ada pemilih yang terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Daftar Pemilih

memberikan akses informasi kepada masyarakat tentang Daftar Pemilih Sementara

Kegiatan KPU Provinsi 1

melaksanakan bimbingan teknis dan monitoring kepada KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih/Pendaftaran Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara oleh PPS dibantu PPDP

melaksanakan sosialisasi di tingkat Provinsi secara terus menerus selama masa Pendaftaran Pemilih dan berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait untuk memastikan tidak ada pemilih yang belum terdaftar

menerima Daftar Pemilih Sementara dari KPU Kabupaten/Kota dengan lampiran Daftar Pemilih yang terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Daftar Pemilih (lampiran Surat Pemberitahuan dari KPU Kabupaten/Kota) hasil Pemutahiran Data Pemilih, apabila di wilayah kerjanya ada pemilih yang terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Daftar Pemilih

melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih yang terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Daftar Pemilih (lampiran Surat Pemberitahuan dari KPU Provinsi)

mengumumkan hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara

memberikan akses informasi kepada masyarakat tentang Daftar Pemilih Sementara

PERUBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN A

Kegiatan PPS 1

melaksanakan sosialisasi di tingkat Desa/Kelurahan untuk menginformasikan telah ditetapkannya Daftar Pemilih Sementara, tempat yang digunakan untuk mengumumkannya, dan mengajak pemilih untuk secara aktif meneliti dan memastikan telah terdaftar dalam daftar pemilih dan melaporkan kepada PPS baik melalui pengurus RT/RW atau secara langsung

melakukan koreksi dan/atau perbaikan atas Daftar Pemilih Sementara yang telah diumumkan apabila ada usulan perbaikan dari pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya atau informasi tentang pemilih dengan cara mencoret dan/atau memperbaiki data yang dikoreksi dan pada setiap perbaikan dibubuhi paraf ketua PPS

melakukan pencatatan pada formulir Data Pemilih Tambahan (Model A3

KPU) apabila pada saat melakukan pemutakhiran data pemilih menemukan keadaan, pemilih yang belum terdaftar, atau telah memiliki hak sebagai pemilih, selanjutnya dicatat pada formulir Daftar Pemilih Tambahan (Model A2 KWK

mengumumkan Daftar Pemilih Tambahan (Model A2 KWK

KPU) selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tambahan

mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Tambahan dengan menggunakan formulir Model A3

KPU apabila terdapat usulan dari pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan yang dapat diterima selama masa perbaikan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara

mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Sementara, apabila usul perbaikan dapat diterima, dengan cara sebagai berikut: a

bagi pemilih yang melaporkan bahwa penulisan nama dan identitas lainnya salah, atau belum tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara, dengan cara mencoret data yang salah dan menulis data perbaikan dengan huruf kapital disertai keterangan kata "

Perbaikan"

apabila usul perbaikan karena pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara tidak dikenal, telah meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih, PPS segera melakukan pencoretan identitas pemilih dari Daftar Pemilih Sementara disertai keterangan alasan spesifik pencoretan tersebut pada kolom keterangan

apabila usul perbaikan karena pemilih belum tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara, PPS segera mengadakan perbaikan dengan cara-cara: a

mencantumkan nama dan identitas pemilih pada Daftar Pemilih Perbaikan, dengan dibantu oleh petugas pemutakhiran data pemilih mencatat data/nama pemilih baru ke dalam Daftar Pemilih Perbaikan untuk setiap TPS

pencatatan data pemilih baru tersebut menggunakan formulir Model A3

KWK, dengan data yang dicatat meliputi : 1) nama lengkap

dan 8) jenis cacat yang disandang

membuat Daftar Pemilih Perbaikan, apabila terjadi perbaikan dan/atau penambahan pemilih baru sebagaimana dimaksud angka 3, dengan cara: a

membuat Daftar Pemilih dalam 3 (tiga) rangkap da n ditandatangani oleh PPDP serta disahkan oleh Ketua dan Anggota PPS serta dibubuhi cap, dengan menggunakan formulir Model A2-KWK-KPU

tandatangan PPDP serta Ketua dan Anggota PPS harus asli dalam 3 (tiga) rangkap Daftar Pemilih Perbaikan tersebut

menyusun Daftar Pemilih dalam bentuk data elektronik (softcopy)

mengumumkan Daftar Pemilih Sementara perbaikan yang sudah ditandatangani pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dengan bantuan PPDP untuk mendapat tanggapan masyarakat

melakukan perbaikan Daftar Pemilih Sementara apabila pemilih baru mengajukan usul perbaikan atas penulisan nama dan identitas lainnya, apabila dapat diterima usul perbaikan tersebut dilakukan perbaikan dalam Daftar Pemilih Perbaikan disertai keterangan kata "

Perbaikan"

melaksanakan perbaikan sampai dengan ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap

Kegiatan

Kegiatan PPK 1

melaksanakan bimbingan teknis dan monitoring dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Daftar Pemilih Perbaikan dan Daftar Pemilih Tambahan oleh PPS dibantu PPDP

melaksanakan sosialisasi untuk menginformasikan telah ditetapkannya Daftar Pemilih Sementara, dan mengajak pemilih untuk secara aktif meneliti dan memastikan telah terdaftar dalam daftar pemilih dan melaporkan kepada PPS, baik melalui pengurus RT/RW atau secara langsung

KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi 1

melaksanakan bimbingan teknis dan monitoring dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Daftar Pemilih Perbaikan dan Daftar Pemilih Tambahan oleh PPS dibantu PPDP

melaksanakan sosialisasi untuk menginformasikan telah ditetapkannya Daftar Pemilih Sementara, dan mengajak pemilih untuk secara aktif meneliti dan memastikan telah terdaftar dalam daftar pemilih dan melaporkan kepada PPS, baik melalui pengurus RT/RW atau secara langsung

memberikan akses informasi kepada masyarakat tentang perbaikan Daftar Pemilih Sementara

DAFTAR PEMILIH TETAP A

Kegiatan PPS 1

melakukan penyusunan Daftar Pemilih Tetap menggunakan formulir Model A3 KWK

KPU dengan menggabungkan Daftar Pemilih Sementara (Mode l'A1 KWK

KPU) dengan Daftar Pemilih Tambahan (Model A2 KWK

menyusun Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS dengan menggunakan formulir Model A4 KWK

KPU berdasarkan Model A3- KWK

menyusun Daftar Pemilih Tetap dalam bentuk data elektronik (softcopy)

mengesahkan Daftar Pemilih Tetap yang ditandatangani oleh PPS serta dibubuhi cap PPS

menyampaikan Daftar Pemilih Tetap (Model A3 KWK

KPU) kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK untuk disusun menjadi Daftar Pemilih Tetap dan dicetak sesuai kebutuhan

selain menyampaikan Daftar Pemilih Tetap (Model A3 KWK

KPU), PPS menyampaikan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK dengan tembusan kepada KPU Provinsi dan KPU

mengumumkan Daftar Pemilih Tetap oleh PPS di Desa/Kelurahan/RW/RT atau tempat lain yang mudah dijangkau oleh masyarakat

mengikuti rapat rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar di PPK

Kegiatan PPK 1

melaksanakan rapat dalam rangka menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar untuk Desa/Kelurahan di wilayah kerjanya dengan menggunakan formulir Model A5- KWK

menyampaikan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar kepada KPU Kabupaten/Kota

menyampaikan Daftar Pemilih Tetap (Model A3 KWK

KPU), Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan kepada KPU Kabupaten/Kota

mengikuti rapat rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar di KPU Kabupaten/Kota

Kegiatan KPU Kabupaten/Kota 1

melaksanakan rapat dalam rangka menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar tiap Kecamatan yang terinci untuk tiap Desa/Kelurahan di wilayah kerjanya dengan menggunakan formulir Model A6-KWK

menyampaikan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar kepada: a

Pemerintah Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap

KPU Provinsi sebanyak 1 (satu) rangkap

Pengawas Pilkada Kabupaten/Kota 1 (satu) rangkap

KPU sebanyak 1 (satu) rangkap dalam bentuk data elektronik (softcopy)

mencetak Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS kepada KPPS dengan ketentuan : a

untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebanyak 1 (satu) rangkap

untuk disampaikan kepada saksi tiap pasangan calon peserta pemilihan masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap

untuk disampaikan kepada Pengawas Pemilu Lapangan pemilihan masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap

Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS tersebut sudah diterima oleh KPPS selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara

mengikuti rapat rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar di KPU Provinsi

Kegiatan KPU Provinsi 1

melaksanakan rapat dalam rangka menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar tiap KPU Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir Model A7-KWK

menyampaikan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar kepada: a

Pemerintah Provinsi sebanyak 1 (satu) rangkap

Pengawas Pilkada Provinsi 1 (satu) rangkap

KPU RI sebanyak 1 (satu) rangkap dalam bentuk data elektronik (softcopy)

menggunakan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara, formulir-formulir, dan alat perlengkapan pemilihan serta pendistribusiannya

PERUBAHAN/PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH TETAP A

Kegiatan PPS 1

melakukan pemeliharaan Daftar Pemilih Tetap, berdasarkan peraturan setelah disahkan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan sura, Daftar Pemilih Tetap tidak dapat diadakan perubahan, kecuali pemilih meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih dengan cara: a

dalam hal terdapat pemilih yang meninggal dunia, PPS membubuhkan catatan dalam Daftar Pemilih Tetap pada kolom keterangan "

selain hal tersebut pada ayat (1) huruf a, Daftar Pemilih Tetap dapat diadakan perubahan apabila berdasarkan laporan pemilih atau anggota keluarganya dan/atau Pengawas Pilkada atau Tim Kampanye kepada PPS terdapat pemilih yang terdaftar dalam Data Pemilih atau Daftar Pemilih Sementara tetapi tidak terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap

PPS berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melakukan pengecekan terhadap Daftar Pemilih Sementara, apabila ternyata nama pemilih tersebut terdapat dalam Data Pemilih atau Daftar Pemilih Sementara, nama pemilih tersebut dimasukan dalam Daftar Pemilih Tetap

memberikan lokasi TPS tempat yang bersangkutan melaksanakan hak pilihnya, dengan memperhatikan tempat tinggal yang bersangkutan, apabila pada TPS tersebut jumlah pemilih terdaftar belum memenuhi 600 (enam ratus) pemilih, dan apabila telah memenuhi batas maksimal pemilih ditetapkan pada lokasi TPS lain yang terdekat

dalam hal terdapat pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat, PPS membubuhkan catatan dalam Daftar Pemilih Tetap pada kolom keterangan alasan spesifik bahwa pemilih yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat

menyusun perubahan/perbaikan Daftar Pemilih Tetap dalam bentuk data elektronik (softcopy)

menyampaikan laporan perubahan/perbaikan dalam Berita Acara Perubahan/Perbaikan Daftar Pemilih Tetap yang memuat identitas pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK dengan tembusan kepada KPU Provinsi dan KPU

menyampaikan usulan Perubahan Daftar Pemilih Tetap

melakukan perubahan Daftar Pemilih Tetap, berdasarkan Perintah KPU Provinsi apabila usulan Perubahan Daftar Pemilih Tetap diterima, dan menempatkan perubahan tersebut menjadi bagian yang terpisahkan dari Daftar Pemilih Tetap yang bersangkutan dan menyampaikan laporan telah dilakukan perubahan kepada PPK

Kegiatan PPK 1

melaksanakan rapat pleno dalam penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar yang dihadiri oleh PPS, Pengawas Kecamatan, dan Tim Kampanye pasangan calon

menindaklanjuti masukan dari Pengawas Kecamatan dan/atau Tim Kampanye pasangan calon apabila terjadi kekeliruan dalam rekapitulasi yang disertai dengan data-data autentik dan terbukti data-data yang ditunjukan benar, selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno PPK

menyampaikan laporan perubahan/perbaikan dalam Berita Acara Rapat Pleno PPK mengenai rekapitulasi Daftar Pemilih Terdaftar yang memuat identitas pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada KPU Provinsi dan KPU

menyampaikan Berita Acara usulan perubahan, dari seluruh pengusul perubahan (PPS, Panwas dan/atau Tim Kampanye) dengan tetap belum melakukan perubahan pada Daftar Pemilih Tetap kepada KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten/Kota

melakukan perubahan Daftar Pemilih Tetap, berdasarkan perintah KPU Provinsi apabila usulan Perubahan Daftar Pemilih Tetap diterima, menempatkan perubahan tersebut menjadi bagian yang terpisahkan dari Daftar Pemilih Tetap yang bersangkutan dan menyampaikan laporan yang telah dilakukan perubahan kepada KPU Kabupaten/Kota

Kegiatan

Kegiatan KPU Kabupaten/Kota 1

melaksanakan rapat pleno dalam penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar yang dihadiri oleh PPK, Pengawas Kabupaten/Kota, dan Tim Kampanye pasangan calon

menindaklajuti masukan dari Pengawas Kabupaten/Kota dan/atau Tim Kampanye pasangan calon apabila terjadi kekeliruan dalam rekapitulasi yang disertai dengan data-data autentik dan terbukti data-data yang ditunjukan benar, selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota

menyampaikan laporan perubahan/perbaikan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota mengenai rekapitulasi Daftar Pemilih Terdaftar yang memuat identitas pemilih kepada KPU Provinsi dengan tembusan kepada KPU

menyampaikan Berita Acara usulan perubahan, dari seluruh perubahan dari PPK sebagai hasil usulan seluruh PPS, Panwas dan/atau Tim Kampanye dengan tetap belum melakukan perubahan pada Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap

melakukan perintah perubahan DPT kepada PPS melalui PPK, berdasarkan perintah KPU Provinsi apabila usulan perubahan DPT diterima, menempatkan perubahan tersebut menjadi bagian yang terpisahkan dari Daftar Pemilih Tetap yang bersangkutan dan menyampaikan laporan yang telah dilakukan perubahan kepada KPU Provinsi

Kegiatan KPU Provinsi 1

melaksanakan rapat pleno dalam penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar yang dihadiri oleh KPU Kabupaten/Kota, Pengawas Provinsi, dan Tim Kampanye pasangan calon

menindaklajuti masukan dari Pengawas Provinsi dan/atau Tim Kampanye pasangan calon apabila terjadi kekeliruan dalam rekapitulasi yang disertai dengan data-data autentik dan terbukti data-data yang ditunjukan benar, selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi

menyampaikan laporan perubahan/perbaikan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi mengenai rekapitulasi Daftar Pemilih Terdaftar yang memuat identitas pemilih kepada KPU

menyampaikan Surat Perintah memasukan ke dalam Daftar Pemilih Tetap

atas usul KPU Kabupaten/Kota apabila disepakati, KPU Provinsi membuat Berita Acara Perubahan Daftar Pemilih Tetap, menjadi bagian yang terpisahkan dari Daftar Pemilih Tetap yang bersangkutan

Pemeliharaan Daftar Pemilih Tetap A

Kegiatan PPK Melaksanakan kegiatan Pemeliharaan Daftar Pemilih Tetap, Perubahan/Perbaikan Daftar Pemilih Tetap, dan Pendaftaran Pemilih setelah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditetapkan

KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi Melaksanakan monitoring dalam pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Daftar Pemilih Tetap, Perubahan/Perbaikan Daftar Pemilih Tetap, dan Pendaftaran Pemilih Setelah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditetapkan