PDF- -peraturan walikota tangerang selatan - DocDroid - BUPATI TANGERANG PROVINSI BANTEN PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL
BUPATI TANGERANG PROVINSI BANTEN PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANGERANG, Menimbang : a. bahwa

BUPATI TANGERANG PROVINSI BANTEN PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANGERANG, Menimbang : a

bahwa dalam upaya meningkatkan pendapatan Daerah dan pelayanan kepada masyarakat dalam mewujudkan kemandirian Daerah, diperlukan penguatan administrasi pemungutan Pajak Daerah

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang, maka Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel perlu disesuaikan

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel

Mengingat : 1

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950)

Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1010 sebagaimana telah 2 (dua) kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1814)

Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 1116)

Peraturan Bupati Tangerang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Data Transaksi Usaha dan Kewajiban Perpajakan Bagi Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Secara Online (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 68)

Peraturan Bupati Tangerang Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 111)

Peraturan Bupati Tangerang Nomor 144 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 144)

MEMUTUSKAN:

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1

Daerah adalah Kabupaten Tangerang

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom

Bupati adalah Bupati Tangerang

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang yang selanjutnya disebut BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang dengan tipe A 5

Kepala BAPENDA adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pajak Hotel yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh)

Pengusaha Hotel adalah perseorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha Hotel untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama Pihak lain yang menjadi tanggungannya

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Pajak Hotel yang terutang

Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak Hotel, termasuk yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan Daerah

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Daerah

Pemungutan

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek, subjek Pajak, dan penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan Pajak serta pengawasan penyetorannya

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak, dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada Pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah Pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak

Surat Tagihan Pajak Daerah yang yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perpajakan Daerah, yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya

Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak

Bon Penjualan/Faktur/Bukti Penerimaan adalah bukti pembayaran yang sekaligus bukti pungutan pajak, dibuat oleh Wajib Pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa penginapan beserta fasilitas pendukung penginapan, penjualan makanan dan minuman

Sistem Informasi Manajemen Pajak Asli Daerah yang selanjutnya disebut SIMPAD adalah perangkat dan sistem informasi Pajak Daerah dalam bentuk apapun yang dapat menghubungkan secara langsung dengan perangkat dan sistem informasi data transaksi usaha dan pembayaran Pajak Daerah dalam bentuk apapun yang dimiliki oleh Wajib Pajak

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya penagihan Pajak

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara: a

Pengusaha Hotel/penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi, dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh BAPENDA

formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada BAPENDA, dengan melampirkan: 1

fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pengusaha Hotel/penanggung jawab/penerima kuasa

surat keterangan mulai beroperasi dari Wajib Pajak

(3) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Kepala BAPENDA secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh BAPENDA

Paragraf 2 Penghapusan NPWPD Pasal 3 (1) BAPENDA dapat melakukan penghapusan NPWPD, apabila: a

Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Hotel/penanggung jawab/penerima kuasanya mengambil/ahli warisnya mengajukan permohonan penghapusan NPWPD jika Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subyektif dan/atau persyaratan obyektif

Wajib Pajak badan dilikuidasi karena perhentian atau penggabungan usaha (merger)

Wajib Pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usaha di Daerah

wanita yang sudah memiliki NPWPD dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan akta dan penghasilan

BAPENDA menggangap perlu untuk menghapuskan NPWPD dari Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan

(2) Wajib Pajak pribadi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan atau Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan

(4) BAPENDA dapat melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(5) Apabila BAPENDA tidak memberi suatu keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka permohonan penghapusan NPWPD dianggap dikabulkan

Bagian Kedua Masa Pajak Pasal 4 Masa Pajak Hotel berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak yaitu 1 (satu) bulan takwim, kecuali Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim

BAB III PENETAPAN, PEMBAYARAN, PELAPORAN, DAN KETETAPAN PAJAK Bagian Kesatu Penetapan Pajak Pasal 5 (1) BAPENDA dapat menetapkan besarnya Pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak berdasarkan SPTPD

(2) Dasar pengenaan Pajak Hotel berdasarkan perhitungan oleh Wajib Pajak yaitu jumlah pembayaran: a

yang seharusnya diterima Hotel

Bagian Kedua Pembayaran Pajak Terutang Pasal 6 (1) Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD atau pembayaran secara online melalui aplikasi Pajak online

(2) Pembayaran Pajak Hotel terutang dilakukan Paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal dikirimnya SKPD

(3) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya

(4) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada kas Daerah atau Bank lain yang ditunjuk oleh Bupati

Bagian Ketiga Penyelenggaraan Pajak Hotel Pasal 7 (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan yang disusun dari rekapitulasi Bon Penjualan/Faktur/Bukti Penerimaan harian, Wajib Pajak menyampaikan SPTPD yang telah diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya

(3) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya

(4) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak

(5) Selain menyampaikan SPTPD dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dapat menyampaikam SPTPD secara elektronik dengan menggunakan Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (E-SPTPD) melalui SIMPAD

(6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam hal Wajib Pajak menyampaikan SPTPD secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

Pasal 8 (1) Wajib Pajak menyampaikan SPTPD yang dilampiri SSPD kepada Kepala BAPENDA atau Pejabat yang ditunjuk untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setelah berakhirnya Masa Pajak

(3) Kepala BAPENDA atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian atas SPTPD dan SSPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak

(2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dalam hal: a

berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar

SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), tidak disampaikan kepada Kepala BAPENDA dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran

kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi

(3) Jumlah Pajak yang tercantum dalam SKPDKB yang diterbitkan dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dihitung secara jabatan

(4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang

(5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak

Pasal 10 (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak

(2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut

(3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan Pemeriksaan

(5) SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan

Pasal 11 (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak

BAB IV PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK Bagian Kesatu Penagihan Pajak Pasal 12 (1) Kepala BAPENDA atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak Hotel, dalam hal: a

dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung

SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran

Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda

com/pusatdata (2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perserartus) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak

Pasal 13 (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa

(2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua Penghapusan Piutang Pajak Pasal 14 (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan

(2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila: a

diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa

ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung

(3) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah

(4) Pengakuan utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak

(5) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati

BAB V KEBERATAN DAN BANDING Pasal 15 monline

com/pusatdata (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat atau tanggal pemotongan atau Pemungutan

(3) Dalam hal Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya, pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diajukan dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan

(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak

(5) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan

(6) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 16 (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1)

(2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan

(3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima

menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak

menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak

menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak

menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak

(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 17 (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut

(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding

(3) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 18 (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan

BAB VI PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN Pasal 19 (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp ,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan

(2) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat dihitung besarnya Pajak yang terutang

Pasal 20 (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib: a

memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang

memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan

memberikan keterangan yang diperlukan

(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan

(4) Ketentuan mengenai tata cara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan

BAB VII

Pasal 23 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang

Ditetapkan di Tigaraksa pada tanggal 5 Mei 2017 BUPATI TANGERANG, Ttd Diundangkan di Tigaraksa pada tanggal 5 Mei 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGERANG, Ttd A

ZAKI ISKANDAR ISKANDAR MIRSAD BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2017 NOMOR 26

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Untitled

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.1881, 2015 KEMENKEU. Pembiayaan. Proyek/kegiatan. Surat Berharga. Syariah Negara. Penerbitan. Pencabutan. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 220 /PMK.08/2015

PDF berita negara republik indonesia Ditjen PPditjenpp kemenkumham go id arsip bn 2018 bn217 2018 pdf PDF berita negara republik indonesia Ditjen PPditjenpp kemenkumham go id arsip bn 2018 bn1392 2018 pdf PDF berita negara republik indonesia Bphn

BAB I PENDAHULUAN. Dalam upaya meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat, dana

BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Peningkatan mutu

1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Dalam upaya meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat, dana sangat penting untuk memenuhi segala kebutuhan hidup serta menggerakkan roda perekonomian.

Upaya peningkatan kualitas pendidikan dasar menjadi tugas dan tangung jawab Berdasarkan latar belakang di atas identifikasi masalah dalam penelitian ini BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Peningkatan mutu pendidikan, khususnya pada dan kemampuan megembangkan inovasi dalam meningkatkan mutu upaya

ONTOLOGI, EPISTEMOLOGI DAN AXIOLOGI DALAM PEMBIAYAAN PENDIDIKANN

Lampiran Surat No : 2679/E52/PL/2013 Tanggal : 28 Agustus 2013

TUGAS MATA KULIAH FILSAFAT ADMINISTRASI PENDIDIKAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS GALUH ONTOLOGI, EPISTEMOLOGI DAN AXIOLOGI DALAM PEMBIAYAAN PENDIDIKANN Namaa NPM Kelas Dosen : Pipin Piniman : 82321314086

celotehduajari files wordpress 2013 11 print 12 18 2013 1 oleh pipin piniman ontologi, epistemologi dan axiologi pembiayaan pendidikan mata kuliah filsafat pendidikan pasca sarjana universitas galuh celotehduajari files wordpress 2013 11 researchgate profile Norizan Hassan Kelestarian Alam Sekitar dan Pembiayaan

Psikologi Bermain Anak Usia Dini. PrenadaMedia Group

DAFTAR PUSTAKA Dimyati John 2013 Metodelogi Penelitian

Psikologi Bermain Anak Usia Dini Sanksi Pelanggaran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang HAK CIPTA, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 jo. Undang-Undang N0. 12 Tahun 1997,

Perkembangan Anak Usia Dini Jakarta Kencana Prenada Media Group Dini Yogyakarta Tiara Wacana Mutiah, Diana 2010 Psikologi Bermain Anak Usia  MENINGKATKAN KOSAKATA BAHASA INGGRIS ANAK MELALUI MEDIA Jakarta Kencana Prenada Media Group

Populasi Ternak Menurut Provinsi dan Jenis Ternak (Ribu Ekor),

http://jabarbpsgoid - Satu Data Pembangunan Jawa Barat

Babi Aceh 0.20 0.20 0.10 0.10 - - - - 0.30 0.30 0.30 3.30 4.19 4.07 4.14 Sumatera Utara 787.20 807.40 828.00 849.20 871.00 809.70 822.80 758.50 733.90 734.00 660.70 749.40 866.21 978.72 989.12 Sumatera

PDF bps go id the United Nations unstats un Indonesia 20Environment 20Statistics 20of 20Indonesia 202015 pdf PDF STATISTIK INDONESIA 2015 Statistical Yearbook of Indonesia 2015istmat info files uploads statistical yearbook of

BAB II GAMBARAN UMUM UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ISLAM BATIK SURAKARTA

perpustakaanunsacid digilibunsacid - Core

BAB II GAMBARAN UMUM UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ISLAM BATIK SURAKARTA 2.1 Sejarah singkat UPT. Perpustakaan Universitas Islam Batik (UNIBA) Surakarta merupakan salah satu unit pendukung utama proses

PDF II 1 BAB II GAMBARAN UMUM II 1 Perpustakaan Perguruan Tinggi repository unair ac id 29733 3 12 BAB 20II pdf PDF BAB II GAMBARAN UMUM UPT PERPUSTAKAAN INSTITUT SENI abstrak ta uns ac id wisuda upload D1813029 bab2 pdf PDF BAB II

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Kajian Kematangan ULP - LKPP

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 52 TAHUN 2017 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

PDF bagan susunan organisasi ulp landasan yuridis tujuan setda kulonprogokab go id ulp upload LEAFLET ULP pdf PDF pembentukan organisasi dan data kerja kantor layanan pengadaan jdih mubakab NOMOR 205 PEMBENTUKAN 20ORGANISASI 20DAN 20DATA 20KERJ PDF bupati i(atii{gai JDIH

ANGGARAN DASAR (AD) DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART) KELUARGA MAHASISWA MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA PEMBUKAAN

anggaran dasar anggaran rumah tangga - Rapi

ANGGARAN DASAR (AD) DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART) KELUARGA MAHASISWA MAGISTER ILMU HUKUM PEMBUKAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah

Dengan dilandasi Jiwa Perwira, Setia, Progresif, Ramah Tamah, Jiwa Seimbang dan Patriot, maka disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga  Anggaran Rumah Tangga Bab VI SUSUNAN ORGANISASI Pasal9 1 a Dewan Pimpinan Ranting ialah kesaluan anggota dan tingkat kepemlmpinan di  Alasan itulah

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Untitled - KPU Provinsi NTB

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 31 TAHUN 2017 PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN GUBERNUR KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PDF BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA JDIH Prov NTB jdih ntbprov go id BD Pergub 20 20Nomor 204 20Tahun 202017 pdf PDF BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA JDIH Prov NTB

Home back6061 62636465 Next

bupati tangerang provinsi banten peraturan bupati tangerang nomor

[PDF] bupati tangerang provinsi banten peraturan bupati tangerang nomor tangerangkab go id tangerangkab Perbup 2070 20Tahun 202017 20SBK 20KEEMPAT pdf

http://tangerangkab.go.id/tangerangkab-web/files/Perbup%2070%20Tahun%202017%20SBK%20KEEMPAT.pdf

bupati tangerang provinsi banten peraturan bupati tangerang nomor

[PDF] bupati tangerang provinsi banten peraturan bupati tangerang nomor tangerangkab go id tangerangkab Perbup 2030 20tahun 202017 20tentang 20RKPD 202018 p

http://tangerangkab.go.id/tangerangkab-web/files/Perbup%2030%20tahun%202017%20tentang%20RKPD%202018.pdf

bupati tangerang provinsi banten peraturan bupati tangerang nomor

[PDF] bupati tangerang provinsi banten peraturan bupati tangerang nomor tangerangkab go id tangerangkab Perbup 2086 20Tahun 202017 20ttg 20Perjalanan 20Dinas

http://tangerangkab.go.id/tangerangkab-web/files/Perbup%2086%20Tahun%202017%20ttg%20Perjalanan%20Dinas.pdf

bupati tangerang provinsi banten peraturan bupati tangerang nomor

[PDF] bupati tangerang provinsi banten peraturan bupati tangerang nomor tangerangkab go id tangerangkab Perbup 203 20 202016(1) pdf

http://tangerangkab.go.id/tangerangkab-web/files/Perbup%203%20-%202016(1).pdf

bupati tangerang provinsi banten peraturan daerah - Ditjen PP

[PDF] bupati tangerang provinsi banten peraturan daerah Ditjen PPditjenpp kemenkumham go id files ld Kab Tangerang 13 2014 pdf

http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2014/Kab-Tangerang-13-2014.pdf

provinsi banten bupati tangerang peraturan daerah - Ditjen PP

[PDF] provinsi banten bupati tangerang peraturan daerah Ditjen PPditjenpp kemenkumham go id files ld Kab Tangerang 18 2014 pdf

http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2014/Kab-Tangerang-18-2014.pdf

bupati tangerang provinsi banten peraturan daerah kabupaten

[PDF] bupati tangerang provinsi banten peraturan daerah kabupaten ditjenpp kemenkumham go id files ld Kab Tangerang 17 2014 pdf

http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2014/Kab-Tangerang-17-2014.pdf

bupati tangerang provinsi banten peraturan bupati tangerang nomor

[PDF] bupati tangerang provinsi banten peraturan bupati tangerang nomor industrikabtangerang peraturan 20171102090305 2017 11 02indag r peraturan090238 pdf

http://industrikabtangerang.com/administrator/file/download/indag_r_peraturan/20171102090305-2017-11-02indag_r_peraturan090238.pdf

bupati tangerang provinsi banten peraturan daerah kabupaten

[PDF] bupati tangerang provinsi banten peraturan daerah kabupaten pkpt litbang pu go id perda kab tangerang no 8 tahun 2016 tentang pencegahan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh

http://pkpt.litbang.pu.go.id/policy/hardfiles/perumahan/perda_kab_tangerang_no_8_tahun_2016_tentang_pencegahan__peningkatan_kualitas_terhadap_perumahan_kumuh__permukiman_kumuh.pdf

<